Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi: Kalau Saya Nggak Dipilih, Buat apa Dipaksakan...

‘’Kenapa mereka meragukan orang yang punya pengalaman seperti saya ini,’’ ujar Aryanto Sutadi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Sabtu (27/8).

Seperti diketahui, sejumlah ka­langan mendesak DPR agar tidak memilih calon pimpinan KPK dari unsur Kejaksaan dan Kepo­li­sian. Pasalnya, KPK di­bentuk ka­rena kedua lembaga ter­sebut ti­dak mampu meme­ra­ngi korupsi.

”Jika orang-orang di Kepoli­sian atau Kejaksaan ada yang bagus, ya dipertahankan di instan­si­nya saja,” ujar Direktur Lingkar Ma­dani, Ray Rangkuti.

Aryanto Sutadi selanjutnya me­ngatakan, tudingan negatif itu ti­dak mempengaruhi sema­ngat­nya mengikuti seleksi di DPR.

”Saya tidak melakukan per­sia­pan apa-apa. Saya hanya bicara apa ada­nya, seperti yang saya ta­hu dan bisa saya kerjakan,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah tudingan itu meng­gang­gu kondisi psikologis Anda?

Kita tidak perlu memper­pan­jang persoalan itu. Orang boleh saja bicara. Hal itu tidak akan mempengaruhi saya.

Apakah ada yang meng­in­tervensi Anda?

Saya percaya, yang namanya anggota dewan adalah wakilnya rakyat. Mereka pasti akan  me­milih calon pimpinan KPK yang ter­baik buat rakyat. Kalau  mau me­milih saya, ya syukur. Kalau saya nggak dipilih, buat apa di­paksa­kan. Kita kan ber­tanggung jawab kepada rakyat dan negara ini.

Anda me­nga­ku pernah me­nerima pem­be­rian seseorang saat membantu penyelesaian sengketa, apakah itu mem­pengaruhi inde­pen­densi?

Kalau diberi dengan suka rela memang pernah. Kan tidak baik menolak walau cuma setandan pisang. Selama tidak mem­pe­nga­ruhi tugas, pejabat polisi yang me­­nerima pemberian orang lain bukanlah gratifikasi. Namun, ja­ngan pernah memaksa atau me­minta sesuatu kepada orang lain se­bagai imbalan penanganan kasus.

Tapi, itu saya lakukan dulu, ke­tika aturan gratifikasi belum ada. Gaji polisi tidak cukup, saya rasa selama legal sah-sah saja.

Anda juga dituding terlibat dalam kasus penghentian gu­gatan pemalsuan ijazah Bupati Pamekasan Fuad Amin, du­gaan pe­me­rasan Rp 3 miliar kepada bos narkoba dan kasus Ham­ba­lang. Tanggapan Anda?

Mengenai kasus pemalsuan ija­zah, itu tidak benar. Ijazah yang digunakan Fuad Amin su­dah benar dan legal. Adapun soal la­poran pemerasan terhadap ban­dar narkoba, sampai saat ini ka­sus itu tidak terbukti.

Soal kasus Hambalang, saat itu saya belum masuk di Badan Per­tanahan Nasional. Saya masuk tahun 2010. Kepala Badan Pe­r­tanahan tahu bahwa kasus itu ramai sebelum saya ke BPN.

Anda tidak masuk ranking empat besar yang dibuat Pan­sel, apa komentarnya?

Silakan panitia membuat itu. Sa­ya tidak tahu ukurannya. Da­­­lam memilih pemimpin kan ada banyak faktor yang men­ja­di pe­nilaian. Itu banyak as­pek­­nya.

Sekarang kan yang keras ngo­mong, maunya dipercaya rakyat. Tapi buat saya, yang penting ja­ngan membodohi rakyat. Tujuan saya hanya ingin mengabdi ke­pa­d­a negara. Dipakai syukur, nggak dipakai ya sudah.

Jika Anda terpilih, apa yang akan dilakukan untuk mem­per­baiki kinerja KPK?

Kalau ditanya soal perbaikan, ya banyak yang harus kita laku­kan. Kita harus melihat apa yang kurang sekarang dan apa yang ha­rus KPK kerjakan ke depan. [rm]