Adhyaksa Dault: Momentum Maaf-memaafkan Dijadikan Motivasi Atasi Krisis

“Kalau tidak cepat diatasi, Indonesia menjadi negara gagal di dunia. Tentu diharapkan momentum maaf-memaafkan ini dija­di­kan motivasi bagi para pe­mimpin untuk mengatasi krisis ter­sebut,’’ tegas bekas Menpora Adhyaksa Dault kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Sabtu (27/8).

“Kriteria negara gagal itu antara lain, korupsi yang mera­ja­le­la  dan ekonomi  tidak pro rak­yat. Kedua kriteria ini sedang kita alami,” tambahnya.

Menurut Adhyaksa, ada tiga cara bisa dilakukan untuk ter­hin­dar dari negara gagal. Pertama, cara ber­pi­kir, bertindak dan ber­ke­hendak para elit politik ha­rus mengu­ta­makan kepentingan bangsa. Ke­dua, harus ada netralitas di tu­buh TNI, Polri, dan PNS. Keti­ga, pemerintah harus bisa men­jaga kepercayaan rakyat.

“Bila ketiga hal ini bisa ter­capai, saya yakin Indonesia tidak akan menjadi negara gagal. Ini se­mua demi keselamatan bersa­ma,” tegas Adhyaksa.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah figur pemimpin yang paling utama?

Betul. Yang utama harus ada so­sok pemimpin sebagai tokoh keteladanan, apakah di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ket­e­la­da­nan untuk keluar dari keterpurukan.

Misalnya dalam pemilihan pim­pinan KPK, agar tidak mun­cul kecurigaan adanya pesanan dari partai politik, prosesnya harus transparan. Buat sistem yang tegas dan jelas.

Apa mungkin DPR tidak le­pas dari pertimbangan politis?

Hal itu bisa lepas kalau  sadar bahwa mereka harus ber­pikir, berkehendak, dan berbuat untuk negara.

Bagaimana dengan kondisi lembaga penegak hukum?

Lembaga itu tidak bisa dilihat se­cara parsial, harus dilihat se­ba­gai sebuah sistem yang ter­in­teg­rasi secara menyeluruh dan utuh. Misalnya, ada keinginan Kej­a­k­sa­an tidak berada di bawah pr­e­si­den. Hal  itu perlu kajian  me­nye­­luruh. Tidak bisa par­sial, se­hingga bisa diambil kesimpulan.

Antara lembaga penegak hu­kum sering bentrok dalam me­nangani kasus, apa yang perlu dilakukan?

Bukan bentrok ya, tetapi harus ada perbaikan sistem agar tidak tumpang tindih, sehingga bisa di­atur dengan bagus. Tidak ter­ke­san rebutan dalam penanga­nan kasus. Ini demi menghindari ada­nya dugaan penanganan ka­sus  ada unsur politisnya.  

Bagaimana dengan pemim­pin yang berasal dari parpol?

Idealnya kalau orang sudah masuk dalam pe­merintahan, ha­rus lepas dari partai. Tujuan­nya agar  fokus mengurus nega­ra. Ti­­dak terganggu dengan urusan internal partai. Sistem kita belum utuh, tidak seperti AS.

Oh ya, apa makna Lebaran bagi Anda?

Idul Fitri itu kan maknanya kem­bali pada fitrah. Asal kita dari surga, itulah kampung halaman kita. Seperti tradisi mudik, per­sia­pan harus dilakukan. Untuk itu, se­lama bulan Ramadhan, saya be­ru­saha se­m­aksimal mungkin un­tuk mem­per­siapkan bekal ke­tika ‘pu­lang kam­pung’. Hal se­perti ini saya ta­nam­kan kepada anak-anak saya. [rm]