Marzuki Alie Diingatkan Ilmu Tangkap Tikus

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Senin, 01 Agustus 2011, 11:39 WIB
Marzuki Alie Diingatkan Ilmu Tangkap Tikus
saleh husin/ist
RMOL. Ketua DPR Marzuki Alie panen kritik. Hal ini setelah dirinya menelurkan gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi, karena sudah tidak percaya lagi ada orang kredibel untuk memimpin lembaga tersebut setelah terkuak Nazaruddin mengadakan sejumlah pertemuan dengan pejabat KPK. Hal ini diungkap Nazaruddin dan diakui pejabat KPK, seperti Ade Rahardja.

"Tidak perlu KPK harus dibubarkan. Kalau misalnya dianggap ada oknum di dalam yang tidak bersih, ya bukan rumahnya yang dibakar, bukan rumahnya dibubarkan. Cukup orang-orang di dalamnya yang harus dibenahi. Jadi kalau misalnya mau menangkap tikus, bukan sarangnya yang dibakar. Cukup tikusnya yang diambil," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 1/8).

Saleh memang mengakui, bahwa KPK bukan lembaga permanen, melainkan hanya lembaga ad hoc. KPK dibentuk karena Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak mampu menangani dan membongkar kasus-kasus besar korupsi.

"KPK ini muncul akibat institusi yang ada ini (Kejaksaan dan Kepolisian) dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Makanya kita harapkan ke depan Kejaksaan dan Kepolisian kembali menjadi tulang punggang (dalam pemberantasan korupsi)," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, kata Saleh, agar tidak lagi terkena isu melanggar hukum atau etika, ke depan, pejabat dan pimpinan lembaga superbody itu harus diisi dengan figur-figur yang benar-benar kredibel, yang dapat dipercaya masyarakat. Meski kata dia, tudingan Nazaruddin itu juga harus dibuktikan terlebih dahulu betul atau tidak.

Soal siapa yang akan dipilih Hanura untuk menjadi pimpinan KPK periode mendatang, hal itu belum diputuskan. Karena hingga saat ini Panitia Seleksi Pimpinan KPK masih bekerja untuk mencari nama-nama yang akan diajukan ke Presiden lalu diserahkan ke DPR untuk dipilih.

"Masih terlalu jauh. Kan (nama-namanya) belum dikirim Presiden ke DPR. Nanti kan kita lihat. Di dalam fit and proper test nanti akan ketahuan track record masing-masing. Kita berharap KPK ke depan yang benar-benar diharapkan mayarakat banyak," katanya. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA