Heru Lelono: Presiden SBY Belum Membahas Wacana Amandemen UUD 1945

Begitu disampaikan Staf Pre­siden Bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Presiden SBY belum mem­bahas spesifik seputar wacana amandemen UUD 1945. Tapi, wacana itu jangan ditabukan,’’ ujar Heru Lelono.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana sikap Presiden?
Meski belum melakukan kajian spesifik seputar amandemen UUD 1945, dalam beberapa ta­hun terakhir, Presiden telah me­ne­rima sejumlah masukan subs­tantif dari berbagai pihak. Di antaranya, mengenai penguatan posisi DPD dalam sistem tata negara kita.

Menurut Presiden, undang-undang kan yang membuat kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada prinsipnya silakan saja diubah sesuai kepentingan dan kebutuhan. Tapi jangan sam­pai mengubah konsensus kehidu­pan bangsa dan negara.

Apa ada batasan yang disam­paikan Presiden mengani aman­demen tersebut?
Intinya jangan sampai mengu­bah konsensus kehidupan bangsa dan negara. Yakni, Negara Kesa­tuan Republik Indonesia, pembu­kaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, Presiden berharap setiap pemikiran untuk mengu­bah UUD 1945 dibawa terlebih dahulu ke arena publik.

Bagaimana tangapan Presi­den terhadap UUD 1945 yang ada saat ini?
Saat berkomunikasi dengan presiden, beliau mengatakan, di mana pun undang-undang tidak ada sempurna. Sebab, perkem­bangan dunia terus terjadi.

Dalam kesempatan itu, saya mengatakan, banyak undang-undang yang perlu diperbaiki. Di antaranya, Undang-undang tetang Penyelenggaran Pemilu.

Kenapa Undang-undang Pe­milu perlu diperbaiki?
Sebelumnya perlu saya tegas­kan, saya adalah warga negara biasa, bukan politisi. Kenapa saya berpikir Undang-undang Pemilu perlu diperbaiki, karena undang-undang tersebut terkesan sarat kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Pemilu itu kan dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun, sebe­lum pesta demokrasi itu dilak­sanakan, kita selalu memperbaiki dan mengubah aturan mainnya.

Apa  kita tidak bisa membuat undang-undang yang berlaku jangka panjang hingga puluhan tahun atau ratusan tahun ke depan.

Itulah kekhawatiran saya se­bagai rakyat yang saya sampai­kan kepada Presiden. Selain itu, saya juga memberi sejumlah masukan lain mengenai undang-undang kepada beliau.

Masukan apa?
Misalnya, soal Undang-undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan infrastruktur atau kepentingan Umum. Saat wacana pembentukan undang-undang tersebut digulirkan, banyak ko­mentar yang menyatakan kalau undang-undang itu akan menjadi pasal karet.

Saat saya menyatakan itu, Presiden mengatakan, kalau tidak mau menjadi undang-undang yang mengadopsi pasal karet, ya jangan dibuat seperti itu. Itu kan yang membuat kita sendiri.

Makanya beliau berharap, pembuatan undang-undang ja­ngan dilakukan sekadar untuk mengakomodir kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Tapi, untuk kepentingan yang lebih besar, masa depan bangsa dan negara.

Apa yang harus dilakukan agar semua undang-undang da­pat mengakomodir kepen­ti­ngan yang lebih besar?
Agar hal itu dapat terwujud, orang-orang politik atau politisi harus lebih bijaksana. Jangan sekadar memikirkan kepen­ti­ngan­nya masing-masing. Ke­pen­tingan politik negara ini harus mendapat prioritas, karena ba­nyak per­soalan yang perlu kita per­baiki agar pembangunan bang­sa ini tidak terhambat ke­pentingan ke­lompok atau golongan ter­tentu.   [rm]