Marzuki Alie: Pemerintah & DPR Berkomitmen Segera Mengesahkan RUU BPJS

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama mengenai penyelesaian RUU BPJS. Namun, ada sejum­lah persoalan yang memerlukan pembahasan lanjutan agar undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.

“Salah satu poin krusial yang memerlukan pembahasan lan­jutan adalah transformasi  empat BUMN dalam wadah BPJS. Kita tidak bisa terburu-buru melaku­kan hal itu, karena dapat menim­bulkan persoalan di kemudian hari. Itulah yang harus kita pi­kir­kan,” ujar Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka, Jumat (22/7).

Seperti diketahui, empat BUMN yang rencananya akan ditranformasikan dalam wadah BPJS adalah Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri. Saat ini, ke­empat BUMN tersebut menge­lola sekitar Rp 190 triliun dana masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Khusus  RUU BPJS, Surya Chandra Surapaty menyesalkan keengga­nan pemerintah untuk menyepa­kati transformasi tersebut. Me­nurut dia, pemerintah khawatir terhadap carut-marut pengelo­laan keuangan pada keempat BUMN itu.

“Kalau dilakukan trans­­formasi, ber­arti ada peru­ba­han status hu­kum. Dari ba­­dan hukum persero menjadi badan hukum publik, dari laba ke nirlaba. Nah, itukan harus ada audit­nya dan mereka harus me­laporkan seluruhnya. Itulah yang mereka takutkan,” kata Surya.

 Marzuki selanjutnya  menga­ta­­kan, transformasi empat BUMN menjadi satu wadah da­lam BPJS, bukan sekadar memin­dahkan badan hukum. “Ini bukan cuma soal ganti baju. Kita tidak bisa terburu-buru dalam melaku­kan transformasi, karena harus memikirkan dampak dan man­faat­nya bagi masyarakat,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pengesahan RUU BPJS terus mengalami penundaan, kenapa begitu?
Kami memiliki komitmen dan semangat yang sama soal penye­le­saian RUU itu. Bahkan, dalam rapat pimpinan DPR dan Presi­den, Rabu (20/7) lalu, SBY me­ngu­tarakan kekesalannya terha­dap kinerja delapan menteri yang ditugaskan untuk membahas RUU BPJS. Menurut presiden, ke­delapan menteri itu sulit ber­koordinasi.

Kalau di DPR, RUU BPJS men­jadi deadlock bukan karena anggota fraksi DPR tidak punya komitmen untuk menyelesaikan. Tapi, tidak semua fraksi memiliki cara pandang yang sama dalam memahami RUU tersebut.

Kalau pemerintah menga­lami ke­sulitan berkoordinasi, bagai­mana mereka bisa bekerja sama dengan DPR dalam mem­bahas RUU BPJS?
Sekarang, masalah itu sudah selesai. Dalam pertemuan itu, Presiden memerintahkan Wakil Presiden untuk mengkoordinir langsung menteri-menterinya. Ke depan, saya yakin tidak akan ada lagi kesulitan koordinasi antar menteri seperti yang terjadi selama ini.

Saat menerima 30 elemen per­wakilan buruh dan mahasis­wa, Jumat (22/7) lalu, Anda me­nandatangani perjanjian penye­lesaian RUU BPJS, apa konse­kuensi jika DPR gagal mewu­jud­kan hal tersebut?
Tanda tangan itu adalah komit­men saya sebagai pribadi. Saya ti­dak bisa mengatasnamakan DPR. Mengenai komitmen DPR, masyarakat tidak perlu meragu­kannya. DPR mendukung RUU BPJS menjadi undang-undang dan segera menyelesaikannya.

Menurut Anda, pemerintah dan DPR sudah memimiliki ko­mitmen yang sama, berarti nggak ada masalah dong?
Betul. Setelah saya bertemu dengan Presiden, beliau mendu­kung. Namun, harus ada tahapan-tahapan yang harus dibahas dan diselesaikan. Tidak bisa lang­sung. Itulah persoalan utama yang akan kami selesaikan pada masa sidang mendatang.

Selain transformasi keempat BUMN, persoalan apa lagi yang memerlukan pembahasan lan­jutan?
Dari 300 daftar inventaris ma­salah (DIM), pembahasan RUU BPJS tinggal menyisakan 62 DIM. Artinya, sebagian besar per­soalan krusial sudah selesai diba­has. Pembahasan yang pa­ling su­lit, ya transformasi ke­empat BUMN itu. Sebab, DPR dan pe­merintah perlu mencari jalan ter­baik untuk melakukan transfor­masi.

Apa saja yang perlu dibahas da­lam penggabungan keempat BUMN dalam satu wadah BPJS?
Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan sekadar mengganti baju dan menjamin apa yang su­dah terjamin selama ini. Sasaran kami adalah bagaimana mem­beri­kan jaminan sosial kepada mereka yang selama ini belum memiliki jaminan sosial.

Saat ini, ada 146 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan sosial. Dari angka terse­but, kan tidak semuanya mampu membayar iuran. Bagaimana cara mendata dan bagaimana fiscal kita juga harus kami pikirkan, karena kami tidak ingin menye­lesaikan persoalan dengan me­nimbulkan masalah baru.

Bagaimana kalau masa si­dang selanjutnya RUU BPJS ti­dak selesai?
Insya Allah selesai, itu komit­men kami. Saya pun sudah ber­janji akan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan RUU BPJS sesuai dengan amanah Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Ta­hun 2004, sesuai dengan kapasi­tas yang saya miliki.    [rm]