Bekas Karutan Brimob Belum Dipecat Polri

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar beralasan, Iwan be­lum dipecat dan belum di­sidang kode etik lantaran putusan hakim kasus tersebut belum berkekuatan hukum tetap (incraht). “Yang bersangkutan masih mengajukan upaya banding,” kata Boy.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) kembali akan mem­bidik Gayus Tambunan dalam dua perkara. Pertama, soal duga­an suap kepada bekas Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto.

Kedua, soal dugaan menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp 74 miliar. Tuduhan jaksa yang sem­pat gagal dibacakan pada per­sidangan Kamis (21/7) tersebut, rencananya akan disampaikan pada sidang di Pengadilan

Tipikor Jakarta pekan men­da­tang. Menurut jaksa KPK Kun­tadi, seluruh berkas memori tun­tutan kasus ini telah disampaikan ke Pengadilan Tipikor sejak tiga hari sebelum sidang. “Satu per­kara dua berkas,” katanya.

Ia belum mau menjabarkan se­cara rinci materi dakwaan yang disampaikan pada hakim Pe­ngadilan Tipikor tersebut. “Kita tunggu nanti saat tuntutannya di­bacakan di persidangan saja.”

Saat disoal apakah berkas per­kara Gayus terkait dengan vonis empat tahun penjara pada  bekas Karutan Brimob, ia menjelaskan, hubungan kasus ini menjadi salah satu bagian yang menjadi fo­kus jaksa. “Kita ingin ini tuntas, bagaimana terjadinya penyuapan itu,” tandasnya.

Apalagi,  tambahnya, Iwan pa­da persidangan sebelumnya mem­bantah menerima suap dari Gayus. Bahkan, mencabut kete­ra­ngan yang ada di BAP. Alasan terdakwa Iwan, pengakuan yang terangkum dalam berkas perkara disampaikan saat dirinya dalam kondisi tertekan.

Dalam berkas tuntutan ter­ha­dap Iwan, jaksa yang menangani ka­sus ini, Silla Pulungan ber­si­ku­kuh menuduh Iwan terbukti me­nerima suap dari Gayus.

Akibatnya, perwira menengah kepolisian itu diancam hukuman enam tahun penjara subsider empat bulan kurungan serta den­da Rp 200 juta. Silla menyatakan, terdakwa Iwan melanggar Pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 ten­tang pemberantasan korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1.

“Berdasarkan keterangan dari para saksi terbukti bahwa terdak­wa telah menerima suap dari Ga­yus agar bisa keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua dan plesiran ke Bali,” tandasnya.

Yang jelas, Kuntadi dan Silla sama-sama mengharapkan, pe­nga­juan berkas memori tuntutan terhadap Gayus pada Pengadilan Tipikor nantinya akan bisa me­nyingkap misteri perkara suap-menyuap tersebut.

Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (21/7) terpaksa menunda si­dang pembacaan dakwaan un­tuk Gayus hingga Senin (25/7). Alasan Ketua Majelis Hakim Su­hartoyo, Gayus tidak bisa me­ngikuti sidang secara seksama karena keletihan.

Kuasa hukum Gayus, Hotma Sitompul menjelaskan, faktor ke­letihan yang membuat kesehatan kliennya drop dipicu  jadwal ke­gia­tan yang padat. Ia mema­par­kan, Senin (18/7) lalu,  Gayus men­jalani pemeriksaan di Penga­dilan Tipikor sebagai saksi, Se­lasa (19/7), Gayus dibawa ke Pe­nga­dilan Tangerang untuk men­jalani sidang. Rabu (20/7), Gayus memberikan keterangan kepada Panja Mafia Hukum DPR.

Hotma pun mengajukan kebe­ra­tan atas sikap jaksa yang terke­san terburu-buru dalam memb­eri­t­ahukan jadwal persidangan pada Rabu (20/7) sore. Padahal, sam­bungnya, tebal berkas pemeri­ksa­a­n Gayus tingginya mencapai se­tengah meter.

“Tindakan jaksa ini membuat tim kuasa hukum tidak siap mem­pelajari berkas perkara kasus ini. Berkas setinggi itu baru diterima se­hari sebelum sidang,” imbuhnya.

Disoal mengenai dugaan keter­kaitan perkara penyuapan Gayus dengan Iwan, Hotma menolak memberikan keterangan secara terperinci. Dia meminta agar sub­s­tansi perkara seputar hubungan dugaan suap-menyuap antara kliennya dengan bekas Karutan Brimob tersebut diungkap pada persidangan. “Kita lihat saja prosesnya di persidangan nanti bagaimana,” ujarnya.

Penilaian mengenai menda­dak­nya jadwal persida­ngan Ga­yus berikut pengiriman berkas per­kara, menurut jaksa Kuntadi, bukan dipicu kelambanan jaksa. Akan tetapi dilatari serangkaian proses yang panjang. “Jaksa ha­rus minta izin Mah­ka­mah Agung untuk meng­ha­dir­kan Gayus di persidangan. Ka­re­na saat ini Gayus tengah me­nga­jukan kasasi ke MA. Dia tahanan MA.”

Gayus Pelesiran Itu Tanggung Jawab Karutan
M Taslim, Anggota Komisi III DPR

Hakim dan jaksa diingatkan agar tidak menyerah begitu saja pada pencabutan keterangan bekas Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto. Hakim dan jak­sa kasus suap Gayus terhadap Iwan pun diminta jeli membaca perkembangan persidangan. Begitu pula hakim pada tingkat selanjutnya lantaran Iwan ingin banding.

“Keterangannya yang me­nya­­takan pernah menerima suap dari Gayus Tambunan ti­dak bisa hilang begitu saja. Ka­lau tidak ada suap, bagaimana mungkin Gayus bisa bebas me­ninggalkan selnya?” ujar M Tas­lim, anggota Komisi III DPR.

Dia pun menyayangkan si­kap Iwan yang sebelumnya me­ngaku menerima uang Ga­yus untuk kepentingan ber­obat istrinya. “Mana yang benar? Kalau di sidang jaksa dan hakim tidak bisa menghadirkan barang bukti berupa uang suap, itu ti­dak masalah,” tegasnya.

Bisa jadi, kepolisian dan ke­jaksaan gagal menyita barang bukti karena uangnya sudah habis dipakai oleh terdakwa. Yang jelas, prinsip dia, lepas dari terpenuhi atau tidaknya un­sur suap itu, bebasnya Gayus me­ninggalkan sel menjadi tanggung jawab Iwan.

Dia menilai, bebasnya Gayus meninggalkan selnya untuk plesiran ini dilatari pemberian uang maupun barang tertentu. Analoginya, sambung dia, apa­pun bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya, patut dicurigai. “Itu melanggar pasal gratifikasi,” tegasnya.

Ia meminta pencabutan kete­ra­ngan Iwan tidak menjadi ala­san untuk membuat penanganan kasus ini menjadi tersendat. “Di persidangan Gayus, perkara pe­n­­yuapan ini pasti akan ter­ja­wab,” ucapnya yakin.

Penyidik, Penuntut Dan Majelis Hakim Mesti Cermat
Bambang Widodo Umar, Pengamat Kepolisian

Upaya menyingkap kasus suap seringkali menemui ken­dala. Untuk itu, pemahaman me­ngenai prinsip pembuktian terbalik diperlukan aparat pe­negak hukum.

Bambang Widodo Umar, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Kepolisian UI me­ngemu­kakan, pada prinsipnya langkah pembuktian kasus penyuapan secara tunai lebih sulit ketim­bang kasus penyuapan melalui transaksi perbankan.

“Penyuapan lewat transaksi tunai bisa langsung memenuhi unsur pidana kalau pelakunya tertangkap tangan. Selain itu bisa juga dibuktikan lewat pe­ngumpulan keterangan saksi dan barang bukti secara kom­pre­hensif dan cermat,” ujarnya.

Sedikitnya, menurut dia, ha­rus ada pengakuan orang yang menyuap maupun menerima suap. Pengakuan itu juga masih harus didukung keterangan sak­si maupun barang bukti berupa uang yang menjadi alat untuk menyuap.

“Kendalanya banyak. Karena itu, penyidik maupun para pihak yang berkepentingan mengusut perkara suap, sedikit banyak ha­rus memahami dan menguasai metode azas pembuktian ter­balik, walau hal ini belum di­kenal dalam perundangan kita,” terangnya.

Dengan kata lain, kecermatan dan ketelitian menggali fakta le­wat informasi, kesaksian be­ri­kut menemukan hubungan tim­b­­al balik dalam kasus suap ini, menjadi salah satu kunci keber­hasilan menuntaskan kasus suap menggunakan transaksi tunai seperti pada kasus Gayus-Karutan Brimob.    [rm]