Sudah Setahun Buron, Kabarnya di Singapura

Keberadaan Johny Situ­wan­da dalam perkara yang membelit nama Susno Duadji belum teren­dus secara pasti. Soalnya, pasca pe­netapan statusnya sebagai ter­sangka,  batang hidungnya sama sekali tidak terlihat. Dua kali su­rat panggilan Mabes Polri pada­nya dalam kapasitas tersangka pun tak digubris.

Kuasa hukumnya, Sutedja me­nyatakan, pasca penetapan status tersangka kliennya setahun lalu, ia sama sekali sudah tidak pernah bertemu Johny. “Saya ti­dak tahu persis di mana posisinya sekarang ini,” ujarnya. Dia mengaku, saat penetapan status tersangka, kliennya tengah mengurus per­ka­ra di Hong Kong dan Vietnam. Akan tetapi setelah itu, ia me­nyatakan, kehilangan kontak.

Menurut Sutedja , kliennya sama sekali tidak pernah meng­hu­bunginya. Begitu pun halnya dia, tak bisa mengontak nomor te­lepon kliennya. “Teleponnya ti­dak aktif,” tandasnya. Namun de­mikian, ia berjanji, tetap ber­upa­ya keras membawa pulang klien­nya ke Tanah Air.

Sutedja beralasan, selaku pe­nga­cara, ia memiliki tugas mem­bantu menuntaskan perkara hu­kum. Dengan menghadapkan kliennya pada aparat berwajib, maka menurutnya, persoalan hu­kum yang melilit kliennya akan mendapat penanganan dan pe­nun­­tasan yang proporsional.

Kabagpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar memas­tikan, sejauh ini kepolisian tetap konsentrasi menuntaskan perkara yang melilit Johny. Artinya, ia me­­nyanggah kalau kepolisian sete­ngah-setengah dalam me­la­cak keberadaan yang ber­sang­kutan. “Kami tetap melanjutkan penca­ri­an terhadap tersangka ini. Ka­susnya tidak dihentikan,” ser­gah­nya. Dia mengatakan, upaya me­lacak keberadaan Johny dila­ku­kan kepolisian melalui ker­ja­sama de­ngan Intenational Police (Interpol).

Permintaan bantuan kepada In­terpol pun, lanjutnya, telah di­sam­paikan menyusul penetapan status buron tersangka. “Sudah dikirim datanya ke Interpol. Kita juga koor­dinasi dengan negara-negara sesama anggota Interpol dalam melacak keberadaannya,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Interpol,  Boy mengatakan, kepo­lisian menerima informasi yang bersangkutan pernah masuk ke Hongkong dan Vietnam. Namun, sebutnya, berdasar informasi ter­ak­hir, Johny sudah bergeser dari  dua negara tersebut.  Boy tak mau me­nyebutkan di mana posisi terakhir buronan kepolisian ini berada.

Namun demikian, sumber Rak­yat Merdeka di lingkungan Sek­retariat NCB Interpol Indonesia menyatakan, setelah keluar dari Vietnam, Johny bergerak masuk ke Singapura. “Dia sudah masuk di Singapura. Saat ini informasi terakhir yang kami peroleh dia ma­sih di Singapura,” tutur perwi­ra menengah ini.

Saat dikonfirmasi mengenai ka­bar itu, Boy menyatakan, kalau posisi Johny di Singapura, ke­polisian sedikit banyak mene­mu­kan kendala dalam membawa pulang tersangka. Masalahnya, lagi-lagi Indonesia, tidak me­mi­liki perjanjian ekstradisi dengan negara berlogo Kepala Singa tersebut.

Meski demikian, Boy menya­ta­kan, kepolisian tetap berusaha optimal dalam membawa pulang para buronan yang  sembunyi di Singapura dan negara lain yang tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

“Lobi-lobi tingkat tinggi antar kepolisian ne­gara masing-masing selalu dilakukan kepolisian da­lam mengatasi kendala-kendala yang ada,” katanya.

Dia menambahkan, selain me­ningkatkan hubungan kerjasama dengan kepolisian setempat,  Pol­ri telah mengimbau yang ber­sang­kutan menyerahkan diri guna mempertanggunjawabkan per­buatannya.  Himbauan agar bu­ro­nan ini mau menghadap Polri, beber bekas Kabidhumas Polda Metro Jaya, telah dilakukan me­la­lui pendekatan, baik kepada keluarga yang bersangkutan serta pihak pengacaranya.

Kasusnya Mandeg di Tengah jalan
Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR

Buronnya tersangka Johny Situwanda membuat pena­nga­nan perkara mafia hukum ter­ganjal. Belum berhasilnya Polri memulangkan tersangka yang satu ini ke Tanah Air, semakin menguatkan asumsi masih ada celah yang seringkali luput di­perhatikan aparat dalam upaya menegakkan hukum.

Keterangan mengenai hal ini di­sampaikan Wakil Ketua Ko­misi III DPR Azis Syamsudin. Menurutnya, keberhasilan Johny mengecoh aparat pene­gak hukum di Tanah Air men­jadi catatan buruk kinerja apa­rat. Pasalnya, ia melihat masih ada titik lemah dari aparat pe­ne­gak hukum dalam mengan­ti­si­pasi lolosnya tersangka se­buah kasus besar. “Ada celah yang dimanfaatkan para ter­sangka meloloskan diri dari je­rat hukum,” ujarnya.

Selain melihat adanya ke­li­haian para tersangka, politisi Partai Golkar asal Lampung ini juga mengakui, aparat penegak hukum seringkali juga masih lemah dalam mengawasi pihak-pihak yang diduga terkait suatu perkara. “Mereka lamban me­min­­ta status cegah terhadap orang yang diduga terlibat suatu per­kara,” jelasnya. Anehnya, me­nu­rut dia, seringkali justru per­min­taan status cegah dila­yangkan tatkala orang yang di­sangka ter­libat perkara sudah lebih dulu kabur ke luar negeri. “Ini masih terjadi di KPK sekalipun.”

Preseden berhasil kaburnya ter­sangka ke luar negeri yang te­rus berulang tersebut, semes­ti­nya menjadi pelajaran bagi apa­rat penegak hukum.  Kalau ti­dak, hal ini akan memicu per­ta­nyaan masyarakat. Jangan-ja­ngan, kata dia, ada kong­ka­li­kong antara aparat dengan pi­hak-pi­hak yang diduga terlibat perkara.

“Bisa saja ada kecurigaan se­perti itu muncul di tengah-te­ngah masyarakat. Aparat main mata dengan tersangka, sehigga orang yang semestinya menjadi tersangka untuk diajukan ke persidangan bisa meloloskan diri ke luar negeri,” terangnya.

Dengan kejadian kaburnya ter­sangka ke luar negeri, khu­sus­nya pada perkara yang me­lilit Johny Situwanda, maka pe­ngentasan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret petinggi kepolisian pun men­jadi mandeg. “Ini kan me­nim­bul­kan keru­gian bagi masya­ra­kat yang me­nginginkan pe­ne­ga­kan hukum diberlakukan tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Penegak Hukum Ikut Terpuruk
Neta S Pane, Ketua Presidium IPW

Keberadaan tersangka Johny Situwanda yang tak jelas, mengundang keprihatinan ma­syarakat. Karena selain mem­buat pengusutan kasus ini man­deg, kredibilitas kepolisian se­laku instrumen penegak hukum ikut terpuruk.

“Dengan sendirinya pena­nga­nan kasus ini menjadi terken­dala, bahkan mandeg di tengah jalan. Tidak ada kejelasan ba­gai­mana keterlibatan tersangka dalam kasus ini,” kata Ketua Pre­sidium LSM Indonesia Po­lice Watch Neta S Pane.  

Jadi, lanjutnya, misteri yang melingkupi peran serta pihak-pihak di luar nama Johny tidak bisa diungkapkan secara gam­blang. “Karena keterangan ter­sangkanya tidak ada. Tidak bisa dikros cek dengan keterangan tersangka maupun saksi-saksi lain yang terkait masalah ini.”

Dia menyayangkan ke­lam­ba­nan Polri menentukan status ter­sangka terhadap Johny. Aneh­nya lagi, sambungnya, pene­ta­pan status tersangka terhadap yang bersangkutan juga dila­ku­kan kepolisian saat Johny be­rada di luar negeri. Dengan sen­dirinya, hal itu membuat ter­sang­ka berusaha menghindar dari jerat hukum. “Karena su­dah di luar negeri, tentu ia ber­pikir buat apa pulang kalau ter­nyata harus berhadapan dengan masalah hukum, apalagi ber­sta­tus sebagai tersangka,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga merasa cu­ri­ga dengan sikap kepolisian yang menetapkan status ter­sang­ka terhadap Johny saat yang ber­sangkutan berada di luar negeri. Menurutnya, kena­pa tidak di­tung­gu sampai ia pu­lang dulu.

Lagipula, sam­bung­nya, saat pe­netapan status ter­sangka, Joh­ny belum diperiksa kepoli­sian. Baru ada keterangan saksi-saksi yang diduganya me­nye­butkan peran Johny da­lam ka­sus mem­beri suap dan gra­ti­fikasi kepada pejabat kepolisian waktu itu.

Artinya, penetapan status tersangka yang terlalu terburu-buru ini pada kenyataannya ha­rus   dibayar mahal oleh kepo­li­sian. “Sikap terburu-buru ke­polisian ini menimbulkan dam­pak yang sangat besar. Usaha kepolisian memulangkan dan memburu Johny setahun ini ma­­sih tidak membawa hasil yang optimal. Buntut-buntut­nya citra dan kredibilitas ke­po­lisian di sini terpuruk,” tuturnya.   [rm]