Yang Dibobol Rp 80 Miliar Yang Diblokir Rp 4,8 Miliar

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khu­sus (Jampidsus) Jasman Panjaitan menjelaskan, penyidik telah me­nyita Rp 667 juta dari Bank Mega. Kemudian, tiga rekening yang diblokir dari BCA berisi Rp 3 Miliar, Rp 900 Juta, dan Rp 270 Juta. Namun, duit dalam tiga re­ke­ning di BCA itu belum disita pe­nyidik. “Sehingga, total uang yang ditemukan sekitar Rp 4,8 Miliar,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Lantas, kapan dana dalam tiga rekening di BCA itu disita? Me­nu­rut Jasman, pihaknya akan me­nyita uang dalam tiga rekening ter­sebut untuk diserahkan kepada negara dalam waktu dekat. Se­hingga, masyarakat tidak perlu kha­watir dengan sisa uang yang belum disita. “Tentu semuanya akan kami sita,” tandasnya.

Jasman mengingatkan, peristi­wa pembobolan rekening kas dae­rah ini terjadi pada 2010. Ke­ti­ka itu, katanya, pejabat Pe­nge­lola Keuangan Daerah atau Ke­pala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Dae­rah Kabupaten Batubara Yos Rau­ke dan Bendahara Umum Pem­kab Batubara Fadil Kurnia­wan, menyetor Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Daerah Pem­kab Batubara ke Bank Mega se­be­sar Rp 80 Miliar. Uang itu di­bo­bol setelah berada di Bank Mega.

Dia menambahkan, pada Ka­mis malam (7/7), penyidik Korps Adhyaksa juga menetapkan dua tersangka baru kasus ini, yakni Direktur PT Pacific Fortune Ma­nagement Ilham Martua Harahap dan seorang bernama Daud Aswan Nasution.

Menurut Jasman, Ilham hen­dak menyerahkan uang suap ke­pada Daud yang mengaku me­mi­liki kenalan oknum jaksa. Daud me­ngaku bisa mengurus penang­guhan penahanan Rahman Ha­kim, Komisaris PT Pacific For­tune Management, salah satu ter­sangka kasus ini, yang sekarang di­tahan di Rumah Tahanan Ke­ja­gung Cabang Salemba. “Dia mau menyerahkan ke oknum jaksa yang akan mengusut penang­gu­han. Tapi, tim kami sudah me­nyergap,” tandasnya.

Kendati begitu, Jasman me­nga­ku tidak tahu siapa jaksa yang akan disuap Ilham melalui Daud. Me­nurutnya, oknum tersebut ha­nya memanfaatkan nama kejak­saan. “Itu tidak terbukti dari ke­jak­saan, hanya orang yang me­manfaatkan kejaksaan. Bukan ke­jaksaan, tapi orang luar. Saya ti­dak yakin ada jaksa yang men­coba begitu, karena keseriusan kami menangani kasus ini terlihat jelas,” katanya.

Kedua tersangka baru itu di­tangkap penyidik di Hotel Istana, Medan, Sumatera Utara. Untuk me­lakukan penangkapan itu, pe­nyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Su­ma­tera Utara. “Kami sangat berteri­makasih kepada Kejati dan Polda Sumut yang telah membantu penangkapan ini,” tutur bekas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung ini.

Dalam penangkapan itu, kata­nya, penyidik Jampidsus juga me­nyita uang sebesar Rp 224.300.000. Dengan rincian Rp 200 juta uang untuk menyuap oknum kejak­sa­an, Rp 20 juta merupakan ope­ra­sional untuk makelar bernama Daud itu, dan Rp 4,3 juta dari kan­tong Ilham. “Uang yang di­serahkan Ilham kepada Daud itu sudah kami sita. Uang itu diambil dari Honda Civic bernomor BK 304,” ceritanya.

Jasman menuturkan, begitu tiba di Jakarta dari Medan pada Kamis (7/7) malam, kedua ter­sangka langsung menjalani pe­meriksaan di Gedung Bundar, Kejagung. Setelah itu, kedua tersangka menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

Korps Adhyaksa telah mene­tap­kan lima tersangka kasus ini. Sebelumnya, Kejagung telah me­netapkan tiga tersangka, yakni Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Yos Rouke, Bendahara Umum Dae­rah Fadil Kurniawan dan Komi­saris PT Pacific Fortune Ma­na­ge­ment Rachman Hakim.

Perkembangan Kasus Ini Lambat
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsudin me­minta Kejaksaan Agung cepat membawa kasus pembobolan dana Pemerintah Kabupaten Ba­tubara, Sumatera Utara ke pe­ngadilan. “Selain cepat, juga tun­tas seratus persen,” tandasnya.

Soalnya, menurut anggota DPR dari Fraksi Partai De­mok­rat ini, Korps Adhyaksa tampak lamban dalam mengusut kasus perbankan ini. “Saya di Komisi Hukum DPR mengingatkan Ke­jagung untuk mempercepat proses hukum perkara ini. Ja­ngan terkesan dilambat-lam­bat­kan. Segera usut tersangka lain­nya yang terlibat dan temukan sisa uangnya,” katanya, kemarin.

Menurut Didi, Kejagung se­bagai lembaga penegak hukum, sudah saatnya menunjukkan kinerja yang bagus di mata ma­syarakat. Sehingga, kep­e­r­ca­ya­an masyarakat kepada lembaga perbankan menjadi baik kem­bali jika kasus ini tuntas seratus persen. “Ada pengaruh antara lam­bannya kinerja penegak hukum dalam memproses keja­hatan perbankan dengan rasa kepercayaan masyarakat ter­ha­dap bank,” tandasnya.

Dia menambahkan, perkara pembobolan bank bisa di­mi­nimalisir jika sebelumnya ada koordinasi yang bagus antara lembaga perbankan dengan lembaga penegak hukum. Te­tapi, Didi menilai, saat ini lem­baga penegak hukum dan lem­ba­ga perbankan tampak ber­ja­lan sendiri-sendiri. “Pa­da­hal, praktik pembobolan dana nasabah itu sangat rawan terjadi dan akhirnya benar-benar ter­jadi,” tandasnya.

Kepada lembaga perbankan, Didi meminta untuk mem­per­kuat satuan pengawas internal yang berfungsi menemukan adanya penyimpangan yang terjadi di bank masing-masing. Sebab, kata dia, pengawasan yang paling efektif adalah yang dilakukan internal bank.

Curiga Orang Dalam Terlibat Pembobolan
Soekotjo Soeparto, Bekas Komisioner KY

Bekas Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Hubu­ngan Antar Lembaga Soekotjo Soeparto mengingatkan, keja­hatan perbankan hampir bisa dipastikan melibatkan orang da­lam. Soalnya, sangat sulit me­nembus sistem perbankan jika benar pembobolan dana na­sabah hanya dilakukan orang luar bank.

Menurutnya, tidak ada satu pun bank yang aman dari celah kejahatan perbankan, termasuk bank milik pemerintah. “Karena itu, saya harap lembaga pene­gak hukum turut memeriksa in­ternal bank yang bersangkutan. Kalau bisa temukan juga siapa pejabat tinggi yang ikut ter­li­bat,” katanya, kemarin.

Selain itu, Soekotjo juga me­ngingatkan Kejaksaan Agung untuk menemukan uang hasil pembobolan yang belum disita. Sebab, persoalan yang me­nyangkut keuangan sifatnya sa­ngat sensitif. “Saya khawatir uang itu sudah hilang atau di­larikan,” tegasnya.

Dia juga meminta Kejagung terus berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat. Hanya saja, dia mengingatkan Kejagung jangan menyerahkan semuanya kepada PPATK. Se­bab, katanya, Korps Adhyaksa ha­rus bisa menemukan keter­libatan para tersangka lainnya secara mandiri. “Tidak ter­gan­tung kepada satu pihak, itu kan lebih baik,” ujarnya.

Soekotjo menegaskan, pem­bo­bolan bank yang saat ini marak terjadi, sangat mungkin melibatkan orang dalam bank. Lantaran itu, dia berharap Keja­gung segera mengusut tuntas siapa oknum bank yang terlibat da­lam pembobolan uang nasa­bah tersebut.

“Kita tidak ingin mereka ber­leha-leha dalam me­ngusut per­kara ini. Saya menduga, ada ok­num orang dalam yang ikutan mencicipi bobolnya dana nasa­bah ini,” tandasnya.   [rm]