Tersangka Korupsi Mau Nyalon Pilkada

Indonesian Corruption Watch atau ICW dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Ji­kalahari) menilai KPK tebang pilih, karena belum melakukan pe­nahanan terhadap mereka.

Peneliti ICW Tama S Langkun me­nyebut, dalam kasus dugaan ko­rupsi tersebut ada tiga ter­sang­ka ditetapkan oleh KPK. Yaitu, Bu­pati Kampar Burhanudin Hu­sin, Bekas Kadishut Riau Syu­hada Tasman dan Asrar Rahman. Ke­tiganya dinyatakan sebagai ter­sangka sejak Juni 2008, dan di­nilai harus bertanggung jawab atas penilaian dan pengesahan Ren­cana Kerja Usaha Peman­faatan Hasil Hutan Kayu Hutan Ta­naman (RKT UPHHKHT) di Ka­bupaten Pelalawan, Riau tahun 2001-2006 senilai Rp 1,3 triliun.

Namun, anehnya baru satu tersangka saja yang diproses hu­kum. Asrar Rahman sudah di­vonis lima tahun penjara oleh ma­jelis hakim Pengadilan Tipikor, pada 5 November 2010. Se­dang­kan yang dua lagi, belum diapa-apain.

“Kami mempertanyakan di­ma­na masalahnya. Mengapa sampai saat ini mereka tak kunjung di­tahan,” kata Tama.

ICW mendapat kabar, salah satu di antara dua tersangka itu di­kabarkan akan mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah alias bupati di wilayahnya. “Pen­ca­lonan akan dilakukan pada Ok­to­ber 2011. Padahal dia ter­sangka,” ujarnya.

Informasi lain, ada juga ter­sang­ka yang bisa berangkat ke luar negeri. ICW mendapat kabar, di antara mereka ada yang bisa umrah dan pergi ke Korea Se­latan.

Tama menyatakan hal itu tak bisa dibiarkan. Dia mendesak pim­pinan KPK mengevaluasi ha­sil penyidikan. Seharusnya, pe­ne­tapan status sebagai tersangka, di­ikuti dengan status cekal.

Sementara aktivis Jikalahari, Su­santo Kurniawan berharap KPK tidak berlarut-larut menye­le­­saikan perkara ini. Susanto kha­wa­tir jika tersangka sampai di­biarkan nyalon di Pilkada bisa ja­di ajang politisasi proses pe­ne­gakkan hukum.

Karohumas KPK Johan Budi SP menepis tuduhan lembaganya te­bang pilih. Dia bilang proses hu­kum para tersangka kasus itu masih berjalan. Tidak ada yang mandeg.

Kenapa dua tersangka belum di­tahan dan dicekal? Johan me­nya­takan,  menunggu penuntasan pro­ses hukum terhadap salah se­orang tersangka yang lain. Dalam kasus tersebut, salah seorang bu­pati ditetapkan sebagai tersangka, sejak 25 Maret lalu. Kini ter­sang­ka tersebut telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. “Fokusnya ma­sih menye­lesaikan proses hu­kum dia. Ka­rena, para ter­sangka ini saling berkaitan,” tandasnya.

Pidanakan Pembalak Liar!
Murady Darmansjah, Anggota Komisi IV DPR

Anggota Komisi IV DPR Murady Darmansyah mengaku tidak heran menanggapi la­poran kasus hutan yang jalan di tem­pat. Dari fenomena itu, Ko­misi IV DPR berinisiatif mem­bentuk legislasi baru yang lebih gre­get dan tegas dalam me­lin­dungi hutan Indonesia.

“Bicara kasus perusakan hu­tan, di meja Komisi IV DPR ba­nyak sekali laporan yang ma­suk. Baik tentang kasus lama mau­pun kasus sedang terjadi dan baru dilaporkan,” jelasnya ke­pada Rakyat Merdeka, ke­marin.

Namun sambungnya, posisi DPR menanggapi laporan yang ma­suk hanya sebatas menin­dak­lanjuti dan mengawasi pro­gres ke depannya. Sebab ketika per­soalan hutan sudah masuk ranah hukum, kata Murady, DPR tidak bisa mengintervensi ka­sus hukum yang berjalan.

“Proses hukum sepenuhnya men­jadi kewenangan aparat pe­negak hukum. Siapa pun yang ter­tangkap tangan melakukan perusakan atau pembalakan liar bi­sa dipidana tanpa terkecuali,” je­las politisi Hanura ini me­nying­gung aturan pidana yang ke­rap berbenturan dengan aturan pada Undang-undang Ke­hutanan.

Dari fenomena itu, sambung Murady, Komisi IV DPR ber­inisiatif membentuk le­gislasi ba­ru yang lebih greget dan te­gas dalam melindungi hutan In­do­nesia. Karena di legislasi yang masih dalam proses peng­godokan dewan ini, masalah pi­dana dan mata rantai dari ka­sus perusakan hutan akan diatur lebih konkret dan tegas.

Anggota DPR asal Jambi ini ber­pendapat, dengan legislasi ter­­sebut akan diatur sebuah ba­dan independen yang ber­tugas khusus untuk menangani ma­sa­lah perusakan hutan. Karena ka­sus perusakan hutan, lanjut­nya, bisa dikategorikan dalam extra ordinary crime.

Bahkan lembaga atau badan yang terbentuk, sambungnya, akan punya kewenangan me­nye­lidiki kasuskasus hukum terkait masalah hutan yang selama ini tidak jelas pe­na­nga­nan­nya.”Contohnya seperti ka­sus IUPHHK-HT Riau ini,” im­­buhnya.

Punya Tradisi Lupakan Kasus
Hifdzil Alim, Peneliti PUKAT

Aktivis Pusat Kajian Anti Ko­rupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim menilai, ada tiga poin yang menyebabkan lembaga pe­­negak hukum lambat me­nun­taskan perkara korupsi.

“Paling tidak, ada tiga poin penting yang jadi dasar lam­batnya aparat penegak hu­kum menuntaskan kasus korupsi,” kata Hifdzil. Pertama, penegak hukum di Indonesia mem­pu­nyai tradisi melupakan suatu perkara. Menurutnya, salah satu bukti nyata kasus ini ialah kasus penerbitan Izin Usaha Pe­manfaatan Hasil Hutan Ka­yu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Riau.

“PUKAT pernah merilis ke­ru­gian negara pada kasus Riau ini di atas Rp 800 miliar. Na­mun, karena lembaga penegak hukum kita punya tradisi me­lupakan kasus, makanya kasus di Riau itu tak kunjung usai,” ujarnya.

Kedua, lembaga penegak hu­kum terkontaminasi kepen­ti­ngan politik. “Misalnya perkara Cen­tury. Yang masyarakat ingin­kan itu kejelasan proses hukum, bagaimana aliran duit Century kemudian siapa tokoh yang terlibat. Tetapi yang ter­jadi malah diarahkan ke po­litik,” ucapnya.

Ketiga, menurut Hifdzil, ti­dak ada kemauan pemerintah dan kemampuan aparat pe­ne­gak hukum mengusut suatu per­kara. “Kita hanya disajikan pernyataan yang mendorong upaya pemberantasan korupsi. Emangnya gerobak, didorong terus. Ini perkara korupsi, perlu kemauan dan kemampuan menyelesaikannya. Jangan cuma mendorong,” katanya.

Hifdzil berharap media mas­sa mengontrol proses hu­kum suatu perkara korupsi. “Media massa sebagai pihak eksternal harus bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan ma­sya­rakat,” katanya.   [rm]