Airlangga Hartarto: Pemerintah Terlalu Naif Bila Cuekin Masalah PT DI

Dalam kunjungan ke PT DI di Bandung, Jumat (24/6), Komisi VI dan Komisi XI DPR memu­tuskan akan membantu keuangan PT DI. Rombongan anggota de­wan yang dipimpin langsung masing-masing Ketua Komisi, yakni Airlangga Hartarto (Komisi VI) dan Emir Moeis (Komisi XI) berjanji mendesak pemerintah agar segera mencairkan anggaran untuk PT DI.

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto menjelaskan, Komisi VI dan Komisi XI sep­a­kat merevitalisasi dan merestruk­turisasi PT DI, karena perusahaan itu merupakan salah satu industri strategis nasional. Karena itu, kata dia, sangat naif kalau peme­rintah bertindak setengah hati dan tidak segera mengucurkan dana untuk menyehatkan perusahaan tersebut.

“Kami (Komisi VI dan XI DPR, red) sepakat merevitalisasi dan merestrukturisasi PT DI dan akan membawa persoalan ini ke Badan Anggaran (Banggar ) DPR. Mu­dah-mudahan masalah kekura­ngan pendanaan PT DI, bisa di­selesaikan pada APBN Perubahan 2011 dan APNB 2012. Untuk itu, kami membutuhkan kerja sama pemerintah,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT DI, Budi Santoso mengungkapkan, pada tahun 2008 dan 2009, PT DI memperoleh banyak order kerja sama. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena peru­sahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.

Karena itu, lanjut Budi, PT DI berharap DPR terus memberi du­kungan agar penambahan modal dapat segera direalisasikan. “Pe­nyertaan modal itu akan kami guna­kan untuk merealisasikan seluruh rencana restrukturisasi dan revitalisasi Tahun 2011-2015. Kami jamin negara tidak akan rugi, sebab hingga Desember 2010 kontrak kerja yang masih ada di kami mencapai Rp 2,5 triliun,” tuturnya.

Airlangga selanjutnya  menga­takan, setelah melakukan serang­kaian rapat kerja dan mendengar­kan pemaparan PT DI, Komisi VI optimistis penyertaan modal kepada PT DI akan berdampak besar terhadap indutri pener­bangan nasional. “PT DI me­miliki sejumlah mitra strategis di dalam dan di luar negeri. Kita tidak punya alasan untuk me­nunda-nunda penyertaan modal kepada perusahaan itu. Peme­rintah terlalu naif bila cuekin masalah PT DI,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Setelah melakukan perte­muan dengan direksi PT DI dan melihat situasi lapangan, apa lang­kah nyata yang akan dila­kukan DPR?
Setelah pertemuan ini, kami akan melakukan pertemuan de­ngan Menteri Keuangan dan Men­teri BUMN, Senin (27/6). Dalam rapat itu, kami akan mem­bahas masalah support jangka pen­dek dan jangka panjang terhadap PT DI. Hasilnya akan langsung kami usulkan dalam rapat Banggar.

Kapan anggaran untuk PT DI dikucurkan?
Dana akan dikucurkan secara bertahap. Target kami, konfersi non cash akan dikucurkan pada 2011, sementara cash-nya pada 2012.

Berapa yang akan diberi­kan?
Total kebutuhan mereka kan Rp 5,8 triliun. Dana non cash-nya sekitar Rp 2,8 triliun, sementara dana cash-nya sekitar Rp 3 tri­liun. Dari Rp 3 triliun itu, Rp 675 miliar diberikan oleh PT Peru­sahaan Pengelola Aset (PPA).

Apakah itu cukup memper­bai­ki PT DI?
Dengan anggaran tersebut, kami berharap masalah tenaga kerja bisa selesai pada 2012. Sebab, tanpa dana cash, PT DI sulit menyelesaikan masalah tenaga kerja dan tenaga ahli.

Mengenai cukup tidaknya, kami juga menginginkan agar restrukturisasi dan revitalisasi berjalan tuntas. Selesai yang kami minta adalah selesai tuntas, bukan separuh-separuh. Karena itu, restrukturisasi dan revitalisasi dilakukan secara bertahap.

Jika dana itu dikucurkan ba­gaimana kesiapan internal PT DI?
Persoalan utama dalam internal PT DI adalah masalah SDM. Nah, untuk menyelesaikan itu, dibutuhkan adanya dana cash. Kita kucurkan dulu uang itu, baru kita selesaikan masalah karya­wan. Se-commit apapun mana­jemen PT DI kalau nggak dikasih uang dan majeger keuangan, persoalan ini tidak bisa selesai.

Apa jaminannya kepada DPR?
Meski kami sepakat untuk me­revitalisasi dan me-restrukturisasi PT DI, tindakan itu tidak kami ambil bukan tanpa syarat. Kami memberikan dua syarat kepada pemerintah agar revitalisasi dan restrukturisasi tersebut berjalan lancar.

Pertama, sebelum pengucuran dana dari PT PPA, pemerintah ha­rus memberikan direktur ke­uang­an keuangan kepada peru­sahaan tersebut. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, perusa­haan itu berjalan tanpa direktur keuangan. Jadi, itu wajib ada. Kedua, harus ada SDM atau para tenaga ahli yang bisa melanjutkan ke depan.

Bagaimana DPR melihat ko­mitmen pemerintah terkait re­strukturisasi dan revitalisasi PT DI karena penghentian dana ke­pada perusahaan itu me­ru­pa­kan desakan IMF?
Saya rasa nggak ada masalah. Kan IMF sudah lewat. Kita nggak perlu lagi menuruti me­reka. Artinya, kalau pemerintah masih tidak proaktif dan menutup mata atas persoalan ini, mereka terlalu naif.    [rm]