Ruhut Sitompul: Kalau Moratorium Tak Dipatuhi Diberi Peringatan Lebih Keras

“Kebijakan ini secara otoma­tis mengganggu mekanisme kerja di Arab Saudi,” tegas Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitom­pul, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, pemerintah Indonesia seharusnya jangan hanya mem­berikan peringatan saja kepada pemerintah Arab Saudi yang se­lama ini merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tetapi memberikan sebuah shock the­rapy, seperti mendeportasi warga negaranya yang bermukim di Indonesia.

“Mereka itu sangat meren­dah­kan bangsa kita. Mereka menun­jukkan arogansinya. Makanya perlu diberikan peringatan,” ujarnya.

Ini dilakukan, lanjutnya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan tidak bisa dianggap sebelah mata.

Selain itu, Ruhut mengajak semua elemen bangsa untuk bisa bahu membahu dalam menangani permasalahan TKI yang selama ini ditindas.

“Saya meminta kepada pihak yang tidak mengerti permasala­han TKI di Arab Saudi, saya mo­hon untuk menahan diri agar sua­sana ini dapat diatasi dengan baik,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kebijakan moratorium itu apa sudah tepat?

Kebijakan moratorium yang diambil Pak SBY dan pemerintah sudah sangat tepat. Menurut saya tidak ada kata terlambat dalam mengatasi permasalahan TKI.

Pak SBY sebagai seorang ne­ga­rawan dalam mengambil suatu keputusan memang sangat ber­hati-hati. Beliau melibatkan se­mua lembaga tinggi yang ada di negara ini.

Kita harus menyadari bahwa Indo­nesia menganut prinsip poli­tik luar negeri yang bebas aktif.

Di dalam kebebasan, kita me­ngetahui bersama bahwa Pak SBY tidak akan mengintervensi pelaksanaan hukum di masing-masing negara. Namun, terkait dengan hukuman mati yang dia­lami Ruyati, pemerintah, dalam hal ini presiden dan pembantunya sudah berusaha semaksimal mungkin.

Bagaimana kalau Kebijakan moratorium tidak diindahkan?

Apabila kebijakan moratorium ini tidak dihormati, tahap beri­kutnya yang perlu kita lakukan adalah memberi peringatan lebih keras. Misalnya, kita melakukan embargo ekonomi kepada Arab Saudi, karena posisi kita kuat dalam hubungan ekonomi.

Kita harus bangga, banyak pro­duk kita yang digunakan di sana dan produk mereka ada juga di­gunakan di Indonesia.

Bagaimana dengan lapangan kerja bagi TKI?

Beberapa negara tetangga dan sahabat masih sangat membutuh­kan TKI untuk bekerja di sana, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.

Kalau perlu kita kembali me­nga­jak TKI untuk bekerja di Indo­nesia walaupun gaji yang diteri­ma­nya tidak besar, karena lapa­ngan kerja di sini masih banyak.

Apa pemerintah merespons seperti itu?      

Menakertrans Muhaimin Iskan­dar sebagai pembantu Pre­siden hendaknya menjemput bola untuk menyikapi kebijakan ini. Misalnya kita memiliki banyak per­kebunan dan pertambangan yang masih membutuhkan tenaga kerja.

O ya, apa hukuman mati itu sudah sesuai dengan prosedur hukum internasional?

Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terkait hukuman mati yang dikenakan kepada TKI. Saya berpandangan dalam hukum inter­nasional dan dalam hukum mana pun, kalau suatu negara me­lakukan eksekusi terhadap warga negara lain, negara bersangkutan dan keluarganya harus diberitahu. Namun yang terjadi dengan TKI kan tidak seperti itu. Pemerintah Arab Saudi sangat semena-mena dalam menerapkan hukum.

Apa artinya itu?

Perlakuan mereka terhadap TKI, itu menandakan meng­anggap rendah bangsa kita. Ini se­mua karena keangkuhan peme­rin­tah kerajaan Arab Saudi. Pada­hal posisi mereka di Indonesia sangat dihormati. Sebenarnya saya juga menyayangkan me­ngapa sikap mereka tidak equal.

Mereka menganggap kita yang membutuhkan. Padahal mereka lupa, bila dilihat secara objektif, mereka yang sebenarnya membu­tuhkan kita. [rm]