"Kami kecewa banyak individu Pengurus DPP Partai Demokrat terlibat permasalahan seperti Jhonny Allen Marbun, Bendahara M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Bertha Herawati, serta Sekretaris Dewan Pembina PD yang juga adalah Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi A. Mallarangeng, ini merupakan suatu tamparan yang sangat keras terhadap PD," kata Direktur Eksekutif KAUM Demokrat Sejati, Herbert Sitorus, di Jakarta (Rabu, 22/6).
Herbert melanjutkan, kasus ini berkembang sedemikian rupa di KPK yang berakibat pada makin negatifnya persepsi publik terhadap partai Demokrat. Belum lagi ada kasus lain yang menimpa kakak kandung Nazaruddin, M Nasir.
"Di lingkaran kasus itu pula keluarga dan orang dekat mereka sangat terang benderang keterlibatannya. Nasir juga bertemperamental sangat labil dan keras kepada warga di Riau di sekitar pabrik pengolahan kelapa sawit miliknya bersama Muhamad Nazaruddin dan keluarga besarnya," akunya.
Belum lagi kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstituisi (MK) terkait putusan sengketa Pemilu yang ditangani Mabes Polri atas laporan MK menyeret nama Andi Nurpati Ketua Divisi Komunikasi Publik turut melengkapi beban PD. Dalam kasus ini malah timbul persepsi bahwa MK berhadap-hadapan dengan PD. Tak lupa, ada juga kasus yang menimpa Max Sopacua Wakil Ketua Umum DPP Demokrat yang pada saat kasus pengadaan alat anti flu burung di Kementerian Kesehatan juga adalah Anggota Komisi IX.
"Yang sangat nyata adalah perlawanan halus yang dilakukan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum saat Dewan Pembina mengumumkan keputusan pemberian sanksi kepada Muhamad Nazaruddin. Sebagai seorang anggota Dewan Penasehat dia (Anas) berani tidak ikut mengumumkan permasalah yang pelik tersebut ke publik sementara, seperti kita tahu, ini adalah kali pertama yang terjadi pada partai. Mental model seperti ini tepatnya mempertontonkan perlawanan kepada struktur partai yang lebih tinggi," katanya.
"Kepada Dewan Pembina kami memohon, selamatkanlah partai dengan cara mendorong segenap pengurus, baik DPC maupun DPD untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Ini agar Demokrat bisa diselamatkan," tutupnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: