Demikian disampaikan Ketua Komisi Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Burhanuddin Arifin, kepada
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/6). Pernyataan itu disampaikannya terkait Hari Lingkungan Hidup yang diperingati esok (5 /6). Pelaksanaan hari lingkungan hidup diharapkan dapat mengubah kesadaran manusia akan pentingnya keberlanjutan alam, mempertahankan kelestarian dari kehancuran dan kepunahan.
PB HMI menyayangkan perkembangan zaman tidak berpihak kepada alam karena diekploitasi melewati batas kelestarian sehingga terjadilah kepunahan. Industrialisasi aspek kehidupan merupakan sebab kerusakan alam.
"Pertambangan emas PT Freeport telah menghancurkan alam dan kultur masyarakat Papua, PT Newmont, PT lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan pertambangan lainnya telah melanggar UU Lingkungan baik standar nasional maupun internasional," terang Burhanuddin.
Oleh karenanya, HMI menuntut pemerintah dalam hal ini SBY-Boediono mencabut izin perusahaan PT Freeport, PT Newmont, PT Lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan Sugar Company dan mencabut UU yang tidak pro-lingkungan.
"Kami juga menuntut pemerintah menyelesaikan kasus Lapindo hingga tuntas dan menghukum Bakrie Group sebagai pelaku utama," ucapnya.
Dan, HMI mengimbau semua kalangan untuk segera melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan budaya setempat.
Tuntutan HMI ini seakan menyambut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk pertama kalinya mengutarakan niat meninjau kembali atau renegosiasi kontrak-kontrak di bidang ekonomi bisnis dengan pihak swasta atau asing.
"Ini saya katakan pertama kalinya. Pemerintah sedang melakukan
review,
one by one.
Apakah kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat itu, betul-betul adil dan logis," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/6).
[ald]
BERITA TERKAIT: