Menurut Wakil Ketua Komisi I, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, TNI telah mematuhi 100 persen keputusan pemerintah yang mengambil jalan negosiasi dengan perompak. TNI sangat mempertimbangkan faktor jatuh korban dalam menyudahi penyanderaan 46 hari itu.
"Tentu ada tekanan terhadap teroris dari TNI. Tapi, kalau
head to head dengan perompak pasti mereka (perompak) akan menembak beberapa orang dari ABK. Pembayaran uang tebusan adalah solusi yang paling baik karena nyawa orang tak bisa diganti. Saya salut cara mereka (TNI) berpikir jernih," ujar TB kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 2/5).
TB mengakui sikap kritisnya terhadap usaha pembebasan sandera. Menurut dia, sikapnya sebagai teguran pada pemerintah yang sangat tertutup pada masyarakat sehingga menimbulkan keresahan hebat. Seharusnya, pemerintah lebih pro aktif berbicara mengenai pembebasan sandera.
"Seharusnya dalam proses itu terus menerus dijelaskan bahwa sedang dilakukan upaya pembebasan meskipun tidak semua bisa disebutkan. Agar orang-orang tidak terlalu
blank, supaya tidak terlalu resah," lanjut TB.
TB juga menyarankan dua opsi untuk meminimalisir pembajakan kapal Indonesia ataupun penyanderaan WNI yang bertugas di kapal asing. Pertama, kalau kapal itu mengangkut aset Indonesia dan berbendera Indonesia, maka harus ada pengawalan langsung dari TNI. Kedua, Indonesia mengusulkan kerjasama dengan internasional untuk pengamanan wilayah laut yang rawan pembajakan.
"Pengamanan wilayah rawan ini bisa dilakukan bergiliran nantinya. Katakanlah ada 12 negara yang sepakat, berarti tiap satu bulan ada tiga negara yang melakukan pengamanan. Itu yang saya lihat yang sedang dilakukan Uni Eropa," terangnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: