Penilaian yang membaik ini diyakini menjadi modal penting pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan menarik arus modal baru.
Isu keamanan sebelumnya kembali mencuat setelah Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyoroti maraknya praktik premanisme yang menghambat minat investor.
Ia menilai iklim investasi sulit berkembang jika dunia usaha masih berhadapan dengan gangguan keamanan dan lemahnya kepastian penegakan hukum.
Kementerian Investasi/BKPM mencatat nilai investasi yang tidak terealisasi (unrealized investment) sepanjang 2014-2024 mencapai Rp1.500-2.000 triliun. Todotua menyebut persoalan perizinan, tumpang tindih kebijakan, hingga iklim usaha yang tidak kondusif sebagai faktor yang membuat investor enggan melanjutkan penanaman modalnya.
“Praktik premanisme menjadi salah satu faktor paling meresahkan bagi pelaku usaha dan kerap membuat investor memilih negara lain sebagai lokasi investasi,” ucap Wamen Todotua dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 15 NOvember 2025.
Ia menyebut konsolidasi besar-besaran di seluruh lini pemerintahan diperlukan untuk memastikan keamanan yang stabil bagi kegiatan ekonomi.
Dampak gangguan keamanan ini terlihat dari incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di level 5,79, lebih tinggi dari Vietnam (4,6) dan Malaysia (4,5). Semakin tinggi ICOR, semakin besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertentu.
Wakil Dekan FEB UI, Kiki Verico, menilai peningkatan efisiensi investasi dapat dicapai jika Indonesia memperkuat forward participation dalam rantai pasok global.
“Vietnam berhasil mengadopsi pendekatan forward participation sehingga mampu memproduksi lebih banyak barang akhir untuk ekspor,” ujarnya dalam diskusi Investor Daily Summit 2025, Sabtu, 15 November 2025.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga menilai kepastian keamanan harus mendapat perhatian serius untuk memberikan rasa aman kepada dunia usaha. Ia menegaskan kepolisian menjadi tulang punggung dalam menjamin keamanan investasi dan mencegah praktik premanisme mengganggu kegiatan ekonomi.
Menurut Eddy, ketegasan aparat menjadi sinyal penting bahwa negara tidak menoleransi tindakan yang merugikan pelaku usaha.
“Ketegasan aparat memberantas premanisme sampai ke akarnya sudah cukup ampuh tanpa perlu mengubah legislasinya,” ujarnya dikutip dari laman MPR RI.
Di ranah global, penguatan keamanan Indonesia turut tercermin dalam Gallup Global Safety Report 2025, yang mencatat skor 89 untuk Indonesia dalam Law and Order Index. Skor tersebut menempatkan RI dalam kategori Very High Safety Countries, sejajar dengan Hong Kong, Taiwan, Portugal, Jerman, UEA, dan Kuwait.
Di dalam negeri, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,2 persen pada Oktober 2025. Mayoritas responden menyatakan percaya atau sangat percaya terhadap kualitas penegakan hukum dan layanan keamanan yang diberikan kepolisian.
“Hasil penelitian yang menempatkan kepercayaan publik di angka 76,2 persen adalah capaian yang patut disyukuri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat, 14 November 2025.
Ia menyebut penguatan rasa aman publik menjadi fondasi penting bagi perbaikan iklim investasi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen (y-on-y), menunjukkan ekspansi moderat di tengah tekanan global. Pemerintah berharap konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kualitas keamanan dapat menyerap peluang investasi yang selama ini tertahan.
Penguatan aspek keamanan nasional dinilai semakin membuka peluang investasi bagi Indonesia, terutama setelah sejumlah data global dan domestik menunjukkan tren positif. 
BERITA TERKAIT: