Lutfi Hasan Ishaaq: Saya Tidak Mau Tanggapi Soal Rp 34 Miliar Dari JK

 
“Dia berhak menembakkan se­gala peluru ke angkasa, itu boleh saja di era demokrasi ini. Tapi tidak setiap tembakan itu harus kita ladeni. Biarkan saja dia bicara apa saja. Kita tidak ingin melayani satu per satu tuduhan tersebut, termasuk soal Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Yusuf Supendi membeberkan, Lutfi Hasan Ishaaq mengelola Rp 34 miliar uang yang diberikan Jusuf Kalla. Selain itu, Yusuf Supendi me­nye­butkan, ada dugaan pengge­lapan dana Pilkada Cagub DKI Jakarta Adang Daradjatun dan poligami sejumlah elite PKS yang tidak sah.

Lutfi selanjutnya mengatakan, dirinya masih mau menanggapi soal gugatan  ke KPK. Begitu juga soal rencana Yusuf untuk menggugat ke Mahkamah Kons­titusi.

“Mengadu kepada penegak hukum adalah hak semua rakyat Indonesia. Tapi kita punya aturan main organisasi yang tercantum dalam AD dan ART serta pedo­man punish and reward partai. Ini organisasi yang memiliki aturan main,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Mengapa Anda tidak mau me­nanggapi tuduhan Yusuf Supendi?
Kita tetap bersabar dan berta­han, tidak ingin meladeni tu­duhan­nya itu. Sebab, kalau kita meladeni, maka otomatis mem­bong­kar semua kesalahannya. Berarti habislah reputasinya.

Apa di internal partai sudah mengetahui permasalahan ter­sebut?
Begini ya, alasan peme­catan­nya tidak boleh diumumkan ke publik. Itu aturan partai kami. Jadi, hanya kita saja yang tahu kenapa dia dipecat.

Masa nggak ada alasan peme­catannya?
Tentu ada, tapi bukan untuk dipublikasikan. Ini kita lakukan agar dia bisa berkarya di orga­nisasi lain. Jadi kita menjaga itu. Mungkin dia lebih sukses di tempat lain.

Apakah permasalahan terse­but mengganggu kinerja par­tai?
Sama sekali tidak mengalami gangguan. Malah justru sebalik­nya, PKS makin solid.

Ah, masa sih gara-gara kasus ini semakin solid?
Ya, begitulah kondisinya. Se­bab, semua pengurus dan anggota merasa ada upaya-upaya meme­cah belah dan menggoyang soli­ditas partai, sehingga kami se­makin solid merapatkan barisan.

Bagaimana dengan isu mi­ring lainnya yang menimpa elite PKS?
Biasa-biasa saja, karena di era keterbukaan dan reformasi, se­mua orang boleh menguman­dang­kan asumsi dan dugaannya. Tapi pada akhirnya yang menjadi kata pemutus adalah fakta di lapangan, bukan asumsi semata.

Tapi kalau tidak diklarifikasi atas tuduhan itu, rakyat bisa me­nafsirkan bermacam-ma­cam, apa Anda tidak khawatir kalau tafsirannya ke negatif?
Biarlah masyarakat yang me­nilai. Semua orang boleh berbi­cara dan masing-masing orang yang berbicara bisa memper­tanggungjawabkan apa yang di­ungkapkan. Jadi ada batas dan ada responsibility, ada masya­ra­kat yang bisa memberikan reward dan punishment.

Dari kejadian ini, apakah di­lakukan pembenahan internal?
Sekarang yang harus dibicara­kan adalah kemampuan bertahan dalam turbulensi.

Lalu kita melakukan pembena­han-pembenahan. Lalu, kita meng­antisipasi turbulensi yang lebih dari itu. Jadi kita sudah mem­­persiapkan sistem dan eva­luasi kinerja untuk bisa melewati turbulensi di berbagai era tadi.

Dari hasil evaluasi, apa yang ma­sih kurang dan harus diper­baiki?
Kita masih belum membuat kajian khusus kombinasi antara kedisiplinan yang ketat dengan punishment dan reward yang mesti diberikan. Banyak anggota dan elite partai yang dipecat karena melanggar aturan partai.

Bukannya selama ini sudah cu­kup tegas?
Cukup tegas, tapi ini kita belum mengkaji tentang dampak dari sikap keras terhadap anggota itu. Jadi, tinggal bagaimana mengab­sorber kemungkinan reaksi balik bagi mereka yang sudah dipecat.

Siapa yang berhak mem­beri­kan sanksi di internal partai?
Ada Dewan Yudikatif yang ter­diri dari Dewan Syariah dan Bi­dang Penegakan Disiplin Orga­nisasi. Dewan Yudikatif tidak bisa diintervensi oleh DPP. Me­reka bebas saja memutuskan. Kita berhak bertanya dan mem­berikan laporan, tapi tidak berani mencampuri. [RM]