Yusuf Supendi: Bongkar Borok Elite PKS Saya Diancam Dibunuh...

Data terbaru, ada petinggi PKS menerima Rp 34 miliar dari bekas pejabat di negeri ini. Sedangkan se­belumnya Yusuf Supendi me­nye­butkan, ada dugaan peng­ge­lapan dana Pilkada Cagub DKI Jakarta Adang Daradjatun.

”Langkah saya untuk mem­bong­kar “kotak pandora” PKS ada­lah untuk memberantas keja­hatan dan moralitas para elite PKS, termasuk membongkar dana Rp 34 miliar dari bekas pe­jabat,’’ ujar Yusuf Supendi ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Apa yang saya lakukan ini, tidak ada yang membekingi, tidak ada yang membiayai. Tujuan saya dalam rangka mem­be­rantas kejahatan-kejahatan dan moralitas mereka,’’ tambahnya.

Supendi meminta perlin­dung­an ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena me­rasa nyawanya terancam.

“Saya diancam dibunuh walau­pun secara tidak terus terang. Petinggi elite PKS itu melakukan an­­caman kekerasan yang bisa me­nyebabkan kehilangan nya­wa,” tandasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa alasan Anda melaporkan beberapa petinggi PKS ke KPK?
Ini saya lakukan dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar dan ingin membedah kejahatan-ke­ja­hatan yang dilakukan para pe­tinggi PKS. Intinya, saya ingin me­ngembalikan PKS pada Man­haj (tujuannya).

Bagaimana dengan ancaman petinggi PKS mau melaporkan Anda ke polisi ?
Saya terima kasih kalau mereka melaporkan ke kepolisian, dengan syarat mereka harus melakukannya secara jantan.

Maksudnya?
Petinggi PKS menggugat saya secara pribadi. Artinya, tidak sebagai lembaga PKS. Apabila menggugat saya atas nama lem­baga, berarti itu banci.

Anda takut digugat secara lem­baga?
Sekalipun mereka menggugat atas nama lembaga, kata orang betawi “gue kaga bakalan ber­geser”. Silakan saja.

Apa saja yang dilaporkan ke KPK?
Saya tidak mau membeberkan apa yang sudah dibeberkan ke KPK, itu rahasia. Saya sepakat de­ngan orang KPK bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipub­li­kasikan. Seperti surat sakti dan selusin saksi, itu urusan data.

Kenapa kasus ini dibawa ke KPK, bukan ke kepolisian?
Karena undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 11 tentang penyelenggara negara. Elite PKS pada saat itu penyelenggara negara.

Tidak takut dibilang men­coreng PKS dengan sikap Anda ini?
Saya sudah mengajak beberapa pengurus melakukan me­diasi untuk meng-clear-kan ma­salah ini. Tapi elite PKS meng­abai­­kannya, dan membiarkan ke­ja­hat­an demi kejahatan terus ter­jadi.

Masalah dana Pilkada DKI Jakarta?
Saya sangat tahu, bahwa uang itu Rp 76 miliar. Tapi saya me­nye­but Rp40 miliar ke media mas­sa. Sebab, yang dilakukan in­ves­tigasi oleh dewan syariah itu Rp 40 miliar. Jadi Rp 36 miliar itu saya tidak menyebutkan, wa­laupun saya tahu.

Bagaimana dengan poligami di PKS?
Perlu dicatat, saya bilang elite PKS melakukan poligami dengan segala permasalahan.  Perma­sa­lah­an poligami ada yang ber­masalah, tapi ada yang tidak ber­masalah. Saya tidak mau me­nga­takan poligami bermasalah.

Langkah Anda ini dinilai ada yang menunggangi, apa benar begitu ?
Kalau saya dinilai ditunggangi se­seorang, itu namanya su’uzon. Ba­hasa hukumnya prasangka pal­su. Itu tidak etis.

Apa langkah Anda selan­jut­nya?
Saya sudah memiliki tiga tim pengacara. Tim akan mem­per­siap­kan pe­ngaduan sengketa partai ke Mah­kamah Konstitusi.   [RM]