"Silakan presiden melaksanakan haknya," ujar mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 5/3).
Hidayat mengatakan, kalau alasan PKS di
reshuffle karena hak angket pajak, dan PDI Perjuangan dilobi untuk masuk kabinet, bukankah partai berlambang Banteng tersebut juga merupakan inisiator hak angket?
"Nanti orang akan bertanya, paradigma
reshuffle itu apa? Partai yang dikeluarkan karena hak angket, yang diajak masuk juga inisiator hak angket," ujarnya.
Namun anggota DPR RI komisi I ini kembali menegaskan, PKS sangat memahami
reshuffle ini adalah hak Presiden. Silakan melakukannya dengan cara sebijak mungkin. Karena ini adalah masa terakhir SBY sebagai Presiden dan tidak mungkin mencalonkan lagi, pasti SBY ingin yang
husnul khotimah, dan
happy ending.
[ono]
BERITA TERKAIT: