Artinya, SBY harus menempatkan menteri yang profesional dan memiliki keberpihakan kepada rakyat, bukan karena pertimbangan politis.
"Agar lebih pro-rakyat, sebaiknya dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet, Presiden harus mempertimbangkan antara lain; pengisian kabinet dengan orang-orang yang profesional, kekuatan-kekuatan civil society yang ada di masyarakat, dan juga aspirasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 4/3).
Makanya, Presiden SBY harus berani memberhentikan beberapa menteri yang dinilai tidak menguntungkan bagi rakyat dan pemerintah.
"Bagi-bagi kekuasaan antarparpol tanpa pertimbangan profesionalitas harus segera diakhiri. Presiden harus merestrukturisasi kabinet yang pro-rakyat, bukan pro-partai politik," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: