Karena sejak awal, SBY membentuk kabinetnya berdasarkan alasan politis, bukan karena asalan profesionalisme sang menteri.
Reshuffle kali ini tentu salah satu alasannya, karena dua partai itu tidak sejalan dengan Partai Demokrat dalam usul penggunaan hak angket pajak di DPR.
‎"Sejak awal kabinet ini terbentuk memang pertimbangannya politik atas dasar politik representasi bukan zaken kabinet," kata pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto kepada
Rakayat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 2/3).
‎​Hanya saja, sebelum merombak kabinetnya, lanjut dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Jakarta ini, tentu SBY sedang mempertimbangkan resiko politik yang akan muncul pasca keputusan politiknya.
‎​"Jika melihat
track record-nya, SBY sepertinya tidak akan mengambil opsi mengeluarkan Golkar. ‎​Jika pun terpaksa harus menendang PKS-Golkar, dia butuh investor baru, ya mungkin Gerindra," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: