Darmono: Perlu Lebih Giat Lagi Lakukan Pengawasan

“Kami sungguh prihatin atas ditangkapnya jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW). Apalagi, dia bukan jaksa pertama yang ter­tangkap tangan KPK,’’ ujar Wakil Jaksa Agung Darmono kepada Rakyat Merdeka, Senin (14/2).

Sebelumnya, KPK pernah me­nangkap Jaksa Urip Tri Gunawan karena menerima suap dari Ar­talyta Suryani alias Ayin. Semen­tara DSW tertangkap tangan di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (11/2) lalu. Uang yang disita KPK se­be­sar Rp 50 juta. Dia diduga me­meras Agus Suharto, pegawai BRI Cabang Juanda, Ciputat.

“Kami sungguh prihatin, jaksa ditangkap lagi. Pertanyaannya adalah kenapa masih terjadi hal-hal seperti ini. Masih saja ada jaksa yang belum berkomitmen untuk menegakkan hukum,” papar Darmono.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang akan dilakukan Ke­­jaksaan Agung atas penang­kapan ini?
Hingga saat ini, Senin (14/2), kami belum memperoleh infor­masi tertulis mengenai perkara tersebut. Setelah ada pemberita­huan, kami baru akan melaku­kan langkah-langkah selanjutnya. Kalau dia sudah dinyatakan ber­salah, kami tidak akan mentole­ransi perbuatannya. Kami tidak segan-segan memberi sanksi pemecatan.

Apakah Kejaksaan Agung merasa kecolongan lagi?
Istilahnya bukan kecolongan, tapi kecewa. Sebab, kami telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum dan mem­­bina semua jajaran kejak­saan agar tetap berpegang teguh dalam menjaga komitmen, men­jaga kredibilitas dan integritas. Kalau ada peristiwa seperti ini, berarti kami harus lebih giat lagi dalam melakukan penga­wasan untuk menuju kejaksaan yang lebih baik.

Kenapa persoalan seperti ini bisa terulang?
Kita harus mengurai persoa­lan dari akarnya dan dilakukan se­cara komprehensif. Jadi, per­­soa­lan ter­sebut dapat dise­lesai­kan hingga tuntas. Meski tidak dapat men­toleransinya, namun kita harus ber­pikir se­cara jernih da­lam me­nangani persoalan ini.

Jadi, apa penyebab utama­nya?
Untuk menuntaskan berbagai persoalan di kejaksaan, minimal ada dua hal utama yang harus di­perbaiki.

Pertama, masalah angga­ran penanganan perkara. Itu menjadi kendala utama, karena tahun 2010 bagian pidana umum me­nangani lebih dari 160 ribu per­kara. Namun, alokasi angga­ran yang diberikan peme­rin­tah mela­lui APBN hanya Rp 20 ribu per perkara. Ini kan sangat mem­pri­hatinkan. Dengan kondisi se­perti ini berarti kami menyelesaikan banyak perkara dengan cara kerja bakti.

 Kedua, kondisi kesejahteraan juga masih sangat memprihatin­kan. Makanya, kami berharap Ke­menterian Keuangan dan DPR tidak menutup mata atas per­soalan ini.

Apakah ada jaminan kalau penanganan biaya perkara di­tingkatkan, tidak ada lagi pe­nye­lewengan?
Tidak bisa dijamin seperti itu. Namun, saya optimistis jika pe­me­rintah dan DPR memberikan pe­nambahan anggaran, kinerja ke­jak­saan akan menjadi lebih baik. Sebab, di dunia ini hanya ada dua jenis manusia dalam me­lakukan penyelewengan, yaitu karena ke­butuhan atau kesera­kahan.

Sejauh ini, menurut penga­ma­tan saya sejumlah oknum ke­jak­saan melakukan hal itu karena keadaan. Meski kita  tidak dapat membenarkan hal tersebut, na­mun kita harus tetap mengan­tisipasinya. Sebab, banyak anak buah kami yang kehidupannya masih sangat memprihatinkan, seperti tidak punya rumah, ke­sulitan membiayai anak sekolah, berobat, dan sebagainya. De­ngan adanya renumerasi, mini­mal dia tidak akan terlalu ngoyo.

O ya, apa ada jaksa lain yang ter­­libat dalam kasus ini?
Sejauh ini belum. Bahkan, kami belum tahu persis tentang kaitan utama kasus tersebut. Na­mun, kami pasti akan menye­le­saikan kasus ini secara tuntas.

Siapa saja yang akan dipe­riksa?
Kalau mengenai keterlibatan jaksa lain, pihak Jamwas tidak akan melakukan penelusuran atau pemeriksaan untuk mencari tahu keterlibatan jaksa lain, karena su­dah ditangani KPK. Kecuali ter­kait dengan pelaksanaan waskat (pengawasan melekat). Terkait waskat, pihak kejaksaan akan memeriksa atasannya langsung, seperti Kasi Pidum dan Kasubsi Penuntutan, dan Kajari Tange­rang.   [RM]