Ahmad Syafii Maarif: Buat Apa Ngurusi Daerah Beresin Dulu Kasus IPO KS

“MK di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD saya lihat sudah bagus, makanya saya berharap nggak ada hakim konstitusi yang menerima suap atau melakukan pemerasan,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (16/12).

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana tanggapan Anda soal  perseteruan hakim kons­titusi dengan Refly Harun?
 Kita tunggu saja dulu hasil kerja KPK. Apa sebenarnya yang terjadi. Mengingat masalah ini menjadi perhatian publik, sudah wajar kalau KPK secepatnya me­nelusuri kasus ini.

Anda diminta menjadi jalan penengah dalam kasus in, apa bisa?
Saya rasa itu bukan dunia saya. Sebab, saya sudah cukup tua dengan tenaga yang sudah ber­kurang. Apalagi yang dike­te­ngahi, toh kasusnya sudah di­sampaikan ke KPK. Jadi, ya tunggu saja apa hasilnya.

Bagaimana Anda melihat kre­dibilitas MK saat ini?
MK di bawah pimpinan Mah­fud MD sudah baguslah. Mereka tidak menyalahkan yang benar, dan tidak akan membenarkan yang salah. Itu kan semboyannya. Saya melihat mereka benar-benar bersikap adil dan jujur. Makanya dengan adanya tuduhan Refly Harun, MK agak sedikit kaget.

Konflik Pilkada sering ter­jadi, sehingga terbuka peluang untuk ‘bermain’ duit, komen­tar Anda?
Memang sengketa politik itu susah ya. Di mana sih Pilkada yang tidak memakai uang. Inilah potret demokrasi kita, demokrasi yang tidak sehat sama sekali. Lagipula suasana hukum kita masih kacau balau.

Apa harapannya terhadap MK?
Saya harap hakim konstitusi tidak sampai ada yang menerima suap.

Kemudian kurangi berbicara, dan diperbanyak bekerja. Kalau MK banyak bicara bisa menyu­lutkan potensi-potensi yang tidak perlu. Habislah energi kita.

O ya, bagaimana menurut Anda polemik Yogyakarta?
Sebenarnya kalau Presiden tidak mengucapkan demokrasi dan monarki, maka tidak akan mun­cul kejadian seperti ini. Akhirnya menjadi polemik kan. Yang tidak perlu kok diurus sih. Sedangkan yang sangat perlu malah tidak diurus.

Apa yang sangat perlu untuk diurus itu?
Beresin dulu kasus IPO KS (Initial Public Offering Krakatau Steel), kasus  Gayus, kasus Cen­tury, dan rekening gendut. Itu kan hal yang wajib diurus. Mengapa tidak diselesaikan. Negara ini sudah susah.

Menurut saya, pemerintah sebaiknya fokus di situ. Buat apa mengurusi masalah-masalah daerah.

DPRD  DIY sudah memutus­kan agar Gubernur  ditetapkan ke­pada Sultan dan Wakil Gu­ber­nur ditetapkan kepada Paku Alam, komentar Anda?
Masyarakat Yogya sudah habis kesabarannya. Buktinya, kepala desa sampai membakar baju dan segala macamnya. Ini harus diperhatikan. Yogya itu aman-aman saja, kok jadi begini.

Pemerintah sebaiknya, urus yang besar-besar dulu.  Nggak usah mengurusi yang begini-begini.

Ngomong-ngomong bagai­mana perkembangan soal  apar­te­men mewah Rp 2 miliar?
Itu sudah diserahkan ke kantor Todung Mulya Lubis. Masa saya sudah minta orang jangan banyak bicara, eh saya malah banyak bicara. Anda minta saja ke kantor Todung. Sebab, dia kuasa hukum saya. Kalau saya komentar-ko­mentar lagi, berarti saya nggak percaya dia dong.

Kenapa Anda sampai ditu­duh seperti itu?
Tanya saja ke mereka. Saya geli mendengarnya. Masa harga saya cuma Rp 2 miliar, ha-ha-ha.

Bagaimana perasaan ang­gota keluarga Anda dengan ada­nya tuduhan seperti itu?
Nggak ada masalah kok karena memang nggak ada apa-apa. Sebab, kita juga nggak percaya itu. Saya memang mau diam. Biarkan proses ini berjalan.  [RM]