"DPR tidak perlu angket-angketan. Buang-buang waktu saja," ujar Wijaya Adi dalam diskusi "Mau dibawa ke Mana BUMN Kita" di pressroom DPD RI, Jakarta, Jumat (26/11).
Banyak pihak yang memang mencurigai proses IPO KS pada 10 November lalu sarat korupsi dan nepotisme. Namun, ia menilai, itu dikarenakan kurangnya komunikasi dari pemerintah.
Jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN atau tim privatisasi yang ada, melakukan sosialisasi secara optimal, ia yakin publik tidak akan memiliki dugaan-dugaan seperi itu.
Sayangnya, pengamat LIPI ini enggan mengurai lebih lanjut soal kontroversi penjualan saham KS, yang dinilai banyak kalangan, terlalu murah dan bahkan sarat politis.
[wid]
BERITA TERKAIT: