Bambang Soesatyo: Perlu Diperiksa Anggota Satgas

“Pengakuan Gayus ini harus ditindaklanjuti. Kapolri harus be­rani memanggil dan meme­riksa anggota Satgas yang mengarah-arahkan Gayus. Dari pengakuan itu jelas-lah siapa yang se­sungguh­nya berada dalam ske­nario kasus Gayus,’’ kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soe­satyo, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, pihaknya juga akan mempertanyakan masalah ini kepada Kapolri Timur Pradopo saat rapat kerja dengan jajaran Polri, Senin (29/11) mendatang.

“Kami juga mendorong digu­na­kan hak interpelasi soal kedu­dukan Satgas PMH,’’ ucapnya.

Berikut kutipan wawancara dengan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar itu:

Anda melihat ada dugaan rekayasa di situ, bisa disebutkan apa indikasinya?
Dari pengakuan Gayus itu je­las-lah siapa yang sesungguhnya berada dalam skenario kasus Gayus. Presiden juga hendaknya menjelaskan mengapa Satgas bisa terlibat terlalu jauh dalam kasus Gayus ini.

Partai Golkar merasa dipo­jok­­kan ya?
Pernyataan Partai Demokrat yang menyeret-nyeret Golkar sa­ngat tendensius. Dikesankan se­olah-olah selama ini Golkar se­lalu menyalahi hukum dan me­man­faat­kan kekuasaan. Yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat se­lama ini mengang­kangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan.

Golkar sangat setuju bahwa hu­kum harus ditegakkan tanpa pan­dang bulu dan KPK harus dikuat­kan untuk pemberantasan korupsi. Tapi pertanyaannya, se­lama ini siapa yang selalu pan­dang bulu dalam penegakan hukum, melin­dungi para koruptor dan melemah­kan dan mengkri­minalkan KPK dengan rekayasa hukum.

Lalu siapa yg memberikan re­misi, keistimewaan bagi tahanan korupsi dan bahkan pengampu­nan pada koruptor. Partai Golkar atau partai apapun tidak akan mampu. Yang mampu hanya orang atau partai yang memiliki kekuasaan.

Lalu Golkar menanggapinya seperti apa?
Kami meminta dengan tegas kepada Partai Demokrat untuk mengklarifikasi pernyataan yang mengatakan, Presiden SBY mem­beri pesan pada Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan koalisi tidak boleh diubah jadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus. Atas dasar apa PD menuding Golkar tidak setuju kasus Gayus diselesaikan secara tuntas. Atas dasar apa pula Golkar dituding mengunakan koalisi sebagai ajang transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus.

Anda menganggap tudingan itu tidak beralasan dan sangat tendensius?
Ya, jelas dong. Golkar sangat ke­beratan dengan tudingan-tu­dingan yang dilontarkan Partai Demokrat. Sejak awal sikap Golkar jelas terkait kasus Gayus. Justru Golkar-lah yang mendesak kasus Gayus diusut tuntas. Ka­rena Golkar sangat dirugikan dengan kasus Gayus yang telah di­man­faatkan pihak-pihak ter­tentu untuk memojokkan dan merusak citra Golkar yang berpo­tensi besar memenangkan Pemilu 2014.

O ya bagaimana komentar Anda soal Gayus bisa ke Bali?
Kalau Satgas PMH bekerja independen dan berfungsi efektif, Gayus tak akan pernah bisa ple­siran ke Bali . Kalau Satgas ini hen­dak dipertahankan, ada baik­nya orientasinya ini dilurus­kan. Kasus kepergian Gayus bagi saya terasa tidak logis, mengingat dia berstatus tahanan di Rutan Mako Brimob.

Anda menduga ada yang ber­main?
Kita harus runut dari awal. Boleh diasumsikan ada sejumlah pertimbangan mengapa Gayus harus ditahan di Rutan Mako Brimob.  Antara lain karena dia ter­­sangka pelaku penggelapan pajak. Dia juga aktor utama mafia hukum yang berhasil membe­bas­kan dirinya sendiri dari dakwaan korupsi dengan modus pengge­lapan pajak di PN Tangerang.

Logika kita yang awam menga­takan bahwa sepak terjang Gayus yang demikian itu mestinya me­motivasi Satgas Pemberan­tasan Mafia Hukum (PMH) me­lakukan pengawasan maksimum pada Gayus, sekalipun dia dita­han di Rutan Mako Brimob. Mengacu pada rekam jejak dan keberanian­nya, bukan sesuatu yang berle­bihan atau aneh jika Gayus terus mendapat sentuhan pengawasan dari institusi Satgas PMH.

Jadi, peran Satgas dalam ka­sus ini harusnya sangat relevan dan dominan?
Jika benar Satgas konsen dengan peran Gayus dalam mafia hukum, program pengawasan ekstra bukan hanya relevan, me­lainkan sangat masuk akal. Se­bab, jika dikaitkan dengan fungsi dan tugas Satgas, Gayus adalah sum­ber informasi yang amat ma­hal. Gayus akan membantu ke­gia­tan Satgas, katakanlah dengan men­jadi saksi mahkota bagi Satgas. Maka, selain diawasi, Satgas pun wajib melindungi Gayus agar dia terhindar dari risiko apa pun. Dalam tradisi mafia, saksi kunci yang membe­ratkan umumnya dihabisi. Bu­kan­kah di kantong Gayus tersim­pan banyak data strategis yang mungkin saja akan menyeret banyak orang ke penga­dilan karena melakukan pengge­lapan pajak.

Anda melihat Satgas terkesan tak peduli dengan kasus Gayus saat dia berada di Rutan?
Jika saja Satgas melakukan pengawasan maksimum melalui koordinasi berkesinambungan dengan jajaran Polri, Gayus mes­tinya tak akan pernah bisa leluasa bepergian kemana pun, termasuk ke Bali . Sekali pun untuk alasan berobat atau alasan keluarga yang sangat mendesak, izin bagi Gayus untuk meninggalkan Rutan mes­ti­nya juga sepengetahuan Satgas. Minimal Satgas wajib meminta laporan mengenai apa saja yang dilakukan Gayus.  

Saya bisa katakan Satgas ku­rang peduli pada status Gayus yang layak diibaratkan saksi mahkota. Kedua, kerja sama atau sinergi Satgas dengan institusi-institusi lain tidak jalan. Lalu, ka­lau sinergi itu tidak ada, apa yang sesungguhnya dicari Satgas selama setahun ini? Padahal, kita berasumsi bahwa untuk meme­rangi mafia hukum, Satgas PMH memerlukan masukan dan data dari institusi penegak hukum lainnya.  [RM]