WAWANCARA

Chairuman Harahap, Mendagri & Gubernur Sumbar Segera Kami Panggil ke DPR

Jumat, 12 November 2010, 07:00 WIB
Chairuman Harahap, Mendagri & Gubernur Sumbar Segera Kami Panggil ke DPR
RMOL. “Mendagri Gamawan Fauzi juga direncanakan dipanggil  bersamaan dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),” ujar Ketua Komisi II DPR, Chai­ru­man Harahap, kepada Ra­kyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Gamawan Fauzi me­ngaku tidak mengetahui G­u­bernur Sumatera Barat Irwan Pra­yitno berangkat ke Jerman.

“Nggak tahu, saya tahunya juga dari koran,” ujarnya.

Kepergian Irwan Prayitno ke Jerman diprotes banyak pihak. Se­bab, rakyatnya di Mentawai ma­sih menderita karena terkena tsunami.

Chairuman Harahap selan­jut­nya mengatakan, Gawawan Fauzi boleh saja mengaku tidak me­nge­tahuinya, tapi tetap saja perlu di­panggil. Sebab, proses perizinan gubernur pergi ke luar negeri ha­rus lewat Mendagri.   

Berikut kutipan selengkapnya:    

Kapan persisnya mau di­panggil?
Setelah reses ini. Target kita kan 22 dan 23 November 2010 dilakukan sidang paripurna. Ini berarti  barangkali 24 November kita panggil.

Izinnya kan dari Presiden, ke­na­pa Mendagri ikut dipanggil?
 Betul. Itu memang  izin Pre­siden, tapi mekanismenya dari Mendagri. Tapi kita  lihatlah nanti mekanismenya bagaimana. Ma­kanya pernyataan Mendagri juga harus kita dengarkan. Kenapa  kok Gubernur bisa diloloskan per­gi ke luar negeri, padahal rak­yatnya masih menderita terkena tsu­nami.

Jadi, konsentrasinya ke Gu­ber­nur kan?
O ya, karena Gubernurnya yang pergi ke luar negeri. Se­ha­rusnya kepala daerah lebih mem­perhatikan kepentingan rak­yat­nya. Kok bisa pergi keluar negeri, padahal ada bencana.

Kecuali sebelum kejadian su­dah berangkat. Tapi ini kan se­telah kejadian berangkatnya. Ini kan tidak sepatutnya dilakukan. Ma­­kanya kami akan memang­gil­nya.

Apa saja yang akan ditanya?
Kami minta pertanggung­ja­wa­b­annya, kenapa berangkat ke luar negeri, apalagi kalau nggak ada izin dari atasan. Ini kan su­dah banyak kesalahannya.

Adakah sanksinya?
Janganlah terlalu jauh dulu mengenai sanksi. Yang penting kita minta pertanggungjawaban moral bagi seorang pemimpin. Kenapa bisa sampai mengambil ke­putusan untuk berangkat. Pa­dahal keberadaannya sangat-sa­ngat dibutuhkan untuk mena­nga­ni bencana di daerah.

Kalau nanti gubernur ber­kilah, bahwa kepergiannya itu untuk me­narik investor asing ke dae­rah­nya?
Itu kan hanya prioritas. Yang pen­ting itu kan menangani rak­yatnya yang terkena musibah. Itu yang diutamakan dong. Se­orang pemimpin itu harus tahu mana yang terbaik yang di­dahulukan.

Harusnya diwakilkan begitu ke luar negeri ya?
Ya. Seorang pemimpin dibu­tuh­kan wibawanya untuk pena­nganan bencana. Tapi itu kan ber­beda dengan seorang wakil gu­ber­nur walaupun itu sama dalam bentuk kepemimpinan daerah. Ar­tinya, kalau gubernur yang tu­run tangan, tentu koor­dinasi aparat itu bisa dilakukan dengan baik, sehingga semua ke­butuhan kor­ban tsunami bisa diatasi.  [RM]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA