Dua hal itu disampaikan Ketua Tim Evaluasi Independen Pelaksanaan Privatisasi PT Krakatau Steel (KS) Mas Achmad Daniri kepada
Rakyat Merdeka Online. Yaitu, kurangnya sosialisasi dan proses edukasi mengenai proses IPO sebuah Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat.
"Pertama, sosialisasi kepada masyarakat, apa bukti
bookbuilding itu. Apa IPO itu, apakah sama dengan menjual aset negara," jelasnya.
Dia kemudian menjelaskan mekanisme proses IPO PT KS. Katanya, PT KS menawarkan 20 persen sahamnya. 20 persen saham itu akan dibagi 65 persen untuk investor lokal dan 35 persen sisanya untuk investor asing.
"Dari sudut pengendalian, pemerintah tetap memiliki saham terbesar di PT KS. Kalau dipahami dari hitungan itu, itu sebenarnya bukan menjual aset negara. Tapi hanya sebatas mencari dana untuk digunakan ekspansi perusahaan," terang Ahmad Daniri.
Kedua, tentang pentingnya edukasi. Masih kata Daniri, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang keseimbangan distrubusi saham kepada para pembeli. Harus dijelaskan kepada publik, bagaimana caranya agar meminimalisir peluang investor tiruan memborong saham KS.
"Lalu juga tidak mengarah pada spekulasi. Misalnya,
substrike sampai dua kali membeli saham di pasar primer dan pasar sekunder," imbuh Achmad Daniri.
Sosialisiasi dan edukasi ini, katanya berkesimpulan, penting dilakukan oleh pemeirntah saat suatu BUMN, akan di-IPO-kan. "Supaya (IPO) ini tidak menyesatkan," tegasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: