Muhidin Mohamad Said: Nggak Ada Waktu Jalan-jalan Kami Murni Studi Banding

“Kalau nggak percaya, bisa telepon Duta Besar Indonesia untuk Italia Mohamad Oemar. Jujur ya, kami sungguh-sungguh bekerja di sana, waktunya sangat padat sekali, sehingga nggak mungkin jalan-jalan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi V DPR itu kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ah, masa sih nggak ada wak­tu untuk jalan-jalan?
Bisa dicek saja deh, di web site kami, apa saja jadwal kami di sana. Kalau tidak yakin lagi, tolong tanya sama senator di sana atau tanya ke Dubes kita di Italia.

Benar nih nggak plesiran?
Gimana mau plesiran. Kami bekerja di bawah sumpah kok. Tapi saya nggak tahu kalau anggota dewan yang lain yang studi banding ke negara lain. Yang jelas rombongan kami be­kerja sangat luar biasa.

Emang apa pentingnya sih studi banding itu?
Ya, penting. Ini menyangkut mempersiapkan Undang-undang, saya kira wajib dilakukan studi banding. Tanpa pembanding, saya kira kita tidak mungkin menghasilkan Undang-undang yang bagus dan efektif. Sebab, negara kita masih banyak ke­kurangan.

Di negara kita banyak ben­cana, kenapa para wakilnya di DPR ramai-ramai studi ban­ding yang menghabiskan uang negara, padahal korban ben­cana perlu dibantu?
DPR kalau terlambat melaku­kan tugas pokoknya, yakni legis­lasi, pengawasan, dan budgeting, tentu disorot juga. Tapi karena di negara kita terjadi bencana, tentu kami mempercepat kunjungan di sana. Setelah bahan-bahan kami dapatkan, kami pulang.

 Waktu kita pergi ke sana be­lum ada bencana. Bencana sete­lah kami ada di luar negeri. Dan kami pun kaget. Karena kami berangkat tanggal 26 Oktober malam. Dan terus terang kami merasa prihatin, sehingga mem­percepat kunjungan yang awal­nya direncanakan tujuh hari men­jadi lima hari.

O ya, berapa orang yang ikut studi banding?
Kami semua 15 orang sesuai dengan jumlah Panja. Karena yang berangkat hanya Panja saja.

Apa ada anggota keluarga yang ikut?
Saya sebagai pemimpin rom­bongan sudah menegaskan tidak boleh membawa anggota ke­luarga. Sebab, itu pasti meng­ganggu.

Bagaimana studi banding­nya?
Begitu tiba di sana kami disam­but Duta Besar Indonesia untuk Italia Pak Mohamad Oemar. Ka­rena kami tiba sore hari, lang­sung istirahat. Besoknya kami diterima Senat Italia. Mereka sangat welcome.

Apa yang dibicarakan?
Kami berdiskusi tentang pe­rumahan.

Apa perbandingannya?
Kebijakan perumahan di Italia itu juga bermasalah walau negara maju. Negara yang masuk dalam kelompok G-8 juga mengalami permasalahan perumahan. Sebab, rumah itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Tapi di sana pemerintah pusat hanya memberikan bantuan, kemudian pengelolaan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah. Karena di sana sering terjadi krisis ekonomi, pemerintah tidak menambah subsidinya. Justru pemerintah berupaya bagaimana meningkatkan pendapatan rak­yat­nya, sehingga mampu mem-beli rumah.

Perbedaannya dengan Indo­ne­sia bagaimana?
Di sini pemerintah tidak mam­pu menambah subsidi. Sedang­kan di Italia kalau tidak mampu menambah subsisi, pemerintah di sana berupaya meningkatkan pe­rekonomian, sehingga rakyatnya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah.

Apa implementasi dari studi banding itu?
Inilah yang kita diskusikan, kita cari pola untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Tidak mung­kin juga kita sesuaikan dengan Italia. Bagaimana peranan peme­rintah pusat dan daerah. Di sana cukup pemerintah pusat mem­be­rikan bantuan sebesar 1,9 miliar Euro per tahun. Kemudian dibagi secara proporsional ke Pemda.

Implementasi seluruhnya di­atur Pemda. Sementara pemerin­tah pusat hanya mengawasi kalau terjadi sesuatu dilaporkan kepada penegak hukum. Pemerintah pusat tidak ikut melaksanakan. Tapi di sini  sulit untuk melaku­kan itu. Sebab, peranan pusat masih dibutuhkan. Karena SDM pusat jauh lebih bagus dibanding di daerah.

O ya, kapan RUU mengenai perumahan itu digarap?
Setelah ada masukan-masukan dari luar negeri atau dari dalam negeri. Kemudian kita perdebat­kan, mana yang paling pantas untuk Indonesia.

Target pembahasannya?
Januari 2011 harus selesai. Se­bab, begitu masuk tahun per­si­dangan, kita sudah harus bahas itu.

Yakin selesai?
Insyaallah. Februari 2011 harus sudah disahkan.  [RM]