Ginandjar Kartasasmita, Ada Yang Merasa Tak Nyaman Kalau Ical-SBY Berhubungan Baik

Yang terbaru, disuarakan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar, Akbar Tandjung di Univer­sitas Pancasila Rabu (27/10).

Akbar mengaku, pernah meng­ingatkan Ical-sapaan akrab Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, bahwa Golkar akan rugi jika ga­bung dalam setgab.  Sebab, kata Akbar, kebebasan gerak partai menjadi terhambat.

Kenapa suara-suara seperti ini muncul? Rakyat Merdeka mewa­wancarai sesepuh Golkar, Ginan­djar Kartasasmita, yang  menge­tahui tentang seja­rah kenapa Golkar berada di setgab.  

Keberadaan Golkar di setgab mulai diprotes kader beringin, bagaimana Anda melihat hal ini?
Sebetulnya, dukungan Golkar terhadap pemerintahan SBY adalah kehendak, atau sekurang-kurangnya suasana kebatinan yang berkembang luas, di Munas Golkar di Riau. Keberadaan Golkar dalam koalisi merupakan konsekuensi dari sikap. Bukan semata- mata permainan politik Aburizal Bakrie.

Konsekuensi sikap gimana?
Kita masih ingat bahwa du­kungan terhadap pemerintahan SBY merupakan platform politik calon Ketua Umum Golkar waktu itu (Munas Di Riau). Perdebatan politik di tubuh Golkar pada wak­tu itu berkisar pada isu apakah Golkar mendukung dan masuk dalam koalisi pemerintah, atau ber­a­da di luar dan menjadi “oposisi”. Kelompok pertama adalah kubu Ical, dan kelompok kedua kubu Surya Paloh. Munas Golkar itu berlangsung setelah SBY terpilih, tetapi sebelum pelantikannya sebagai Presiden, berarti sebelum Kabinet terben­tuk. Ternyata yang menang, dengan perbedaan suara yang cukup meyakinkan adalah kubu Ical. Berarti pandangan mayoritas dalam Golkar menghendaki Golkar berada dalam pemerin­tahan, meskipun dalam Pilpres, Golkar mengajukan calon sendiri.

Lalu?
Kemudian terjadi komunikasi politik antara Presiden terpilih dan Ketua Umum Golkar. Jadilah Kabinet Indonesia Bersatu 2 dimana ada Golkar di dalamnya. Dan dalam perkembangan selan­jut­nya, Ketua Umum Golkar di­minta menjadi pimpinan harian Sekretariat Gabungan Koalisi pemerintah. Fakta politik itu tidak bisa dilupakan dan dikesam­pingkan begitu saja. Masuknya Golkar dalam koalisi ada sejarah­nya dan landasan “konstitu­sional”nya.

Nah, setelah setahun berjalan sepertinya berkembang suasana kekecewaan di dalam Golkar terhadap koalisi, dan sebaliknya ada juga perasaan yang sama dari partai-partai dalam koalisi awal terhadap sikap Golkar dalam berbagai isu. Dan inilah yang belakangan menjadi isu yang merebak sedemikian rupa sampai Ical dalam Rapim Golkar yang lalu merasa perlu untuk meng­klarifikasi dan menegaskan kem­bali keberadaan Golkar dalam koalisi.

Kenapa saat ini keberadaan Golkar di setgab masih saja di­persoalkan?
Sekarang dipersoalkan seakan-akan perbedaan antara Golkar dengan partai-partai lain dalam koalisi bersifat prinsip dan men­dasar. Menururt saya bukan itu soalnya. Kalau soal falsafah poli­tik, Demokrat seharusnya lebih dekat kepada Golkar dari­pada dengan PKS atau PPP.

Biasa kok koalisi terdiri dari partai-partai yang berbeda fal­safah politiknya. Untuk meme­nuhi mayo­ritas suara di parle­men, koalisi macam itu acapkali ter­paksa ditempuh. Seperti kawin paksa.

Kita ikut-ikutan sistim itu, padahal kita menganut sistim lain, yaitu presidensial. Jadi se­jak awal kita sudah salah kaprah. Itu disebab­kan sistim mulati partai, yang cocoknya untuk sistem parle­menter. Maka kalau kita ingin memperbaiki keadaan yang serba “bukan” ini, bukan presi­densial dan bukan parle­menter, kita harus meninjau kem­bali sistim yang kita terap­kan. Mung­kin harus dengan amandemen tambahan terhadap konstitusi.

Tapi, proses amandemen kan membutuhkan waktu yang lama?
Selama belum ada amande­men itu, jalan yang bisa dilaku­kan adalah dengan mengurangi jum­lah partai, bukan dengan cara fusi seperti di masa Orde Baru, tetapi melalui proses demokrasi, yaitu pemilihan umum. Atas dasar itu menerapkan threshold yang lebih tinggi dari sekarang merupakan keniscayaan, kalau kita ingin membangun pemerin­tahan yang stabil dan cepat tanggap terhadap perkembangan serta berbagai tantangan dan kepentingan ma­syarakat.

Selain itu para anggota koalisi harus saling menghormati dan memahami bahwa sebagai partai politik tentu ada perbedaan satu sama lain, baik dasar pandangan dan cita-cita, maupun kepen­tingan. Sebentar lagi satu sama lain akan saling bersaing, baik untuk memperoleh suara dalam pemilu ataupun untuk meme­nangkan calon presidennya.

Ini akan memunculkan sua­sana ke­retakan...
Hal itu tidak boleh menjadi pe­nyebab keretakan atau lemah­nya kehendak dan kepentingan bersama yang tulus untuk men­jaga keharmonisan dan kesukse­san pemerintahan. Hal yang terakhir ini saya rasakan masih ada, sehingga timbul suara-suara, dari kalangan kedua pihak, bahwa Golkar seharusnya berada di luar koalisi. Kalau kita biarkan hal itu terjadi, pasti pemerintahan akan menjadi lebih tidak stabi, dan akhirnya masya­rakatlah yang jadi korban.

Anda punya analisis lain ke­napa Ical yang jadi ketua harian terus diusik-usik?
Soalnya, terasa ada yang tidak nyaman kalau hubungan SBY-ARB (Aburizal Bakrie) baik. Apalagi setelah fungsionaris Golkar ramai-ramai mendorong ARB jadi calon Presiden Golkar 2014. Bahkan agar koalisi seolah-olah tidak tergantung Golkar, ada upaya mengikut sertakan PDIP, yang meskipun mustahil, kalau­pun terjadi koa­lisi dengan PDIP mungkin akan lebih merepotkan SBY.

Dan mungkin lebih menyulit­kan dalam proses pengambilan keputusan  Yah, tapi itulah di­namika politik, tidak ada yang permanen, tidak pernah berpikir jangka panjang, karena kepen­tingan politik selalu berjangka pendek. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah lebih banyak kaum politisi yang nega­rawan, bukan yang melulu parti­san.  [RM]