Sardan Marbun: Sebanyak Tujuh Menteri KIB II Kinerjanya Perlu Ditingkatkan

“Kinerja tujuh menteri itu bukan berarti seluruhnya jelek, tapi ada yang perlu diting­kat­kan,’’ ujanya kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Tapi Sardan tidak menyebut­kan siapa saja menteri yang ki­nerjanya perlu ditingkatkan itu. “Nggak etislah disebut di kemen­terian mana. Tapi sekali lagi, ki­nerja menteri itu secara kese­lu­ruhan baik kok,’’ ucapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda bilang 20 persen men­teri kurang berprestasi, bisa di­jelaskan lebih rinci?
Bukan kurang berprestasi, itu salah. Yang benar adalah capaian­nya agak kurang dibandingkan dengan hasil yang maksimal. Jadi, kalau kurang 20 persen maka diartikan ada kecende­rung­an kurang berhasil. Tapi itu juga berhasil kok.

Harapan Anda seperti apa?
Ya, kita berharap lebih maju lagi.

Memang sekarang majunya berapa persen?
Kalau orang membaca sepin­tas, seolah-olah 20 persen itu ti­dak baik. Padahal, yang dimak­sud kurang maksimal itu adalah ada kekurangannya. Tapi kelebi­hannya juga ada.

Jadi, keliru kalau dibilang ku­rang berprestasi. Apalagi kalau dibilang rapornya merah, itu lebih ekstrim lagi. Sebab,  menteri  itu berhasil dengan ada catatan yang perlu perbaikan agar bisa men­capai lebih maksimal.

Siapa saja menteri itu?
Itu tidak bisa diperinci dan urai­kan dengan tunjuk mata.

Jumlahnya berapa menteri?
Sebanyak tujuh menteri.

 Siapa menteri yang 80 per­sen sudah bagus itu?
Jangan dipancing-pancing deh. Secara kinerja KIB II hampir se­muanya berhasil. Maka nilainya 8, bahkan ada 9. Kita maunya kan 10, itu yang kita usahakan. Tapi diakui juga ada kekurangan-ke­kurangan.

Kalau ada evaluasi kinerja men­teri ber­arti ada re­shuffle ka­binet dong?
Kalau itu yang bisa menjawab, Bapak Presiden. Saya tidak bisa menjawab. Tapi beliau menga­dakan evaluasi, otomatis semua­nya tingkatan di evaluasi.

Apa yang kita kembangkan di masa yang akan datang. Dan apa yang sudah kita capai. Tapi bukan berarti berujung dengan re­shuffle. Kalau soal itu merupakan hak prerogatif Presiden.    

O ya, bagaimana tanggapan Pre­siden terkait usulan gelar Pah­lawan untuk bekas Presiden Soeharto?
Sejauh ini saya belum men­dengar tanggapan dari Presiden. Yang jelas ini kan usulan dari masyarakat.

Apa Presiden sudah men­de­ngar usulan tersebut?
Saya nggak tahu ya, itu kan nantinya menjadi urusan Menses­neg. Jadi, tanya beliau saja ya.

Sebagai staf Presiden, apa Anda menyetujui gelar pahla­wan  ditujukan ke Soeharto?
Setuju atau tidak setuju, kita harus menganalisa suara rakyat, dan menerima masukan dari simpatisan. Tentunya kita sesuai­kan dengan ketentuan-ketentuan.

Jujur saja ya, saya tidak tahu secara mendetail tentang peng­angkatan pahlawan nasional. Jadi, kalau soal itu tanya ke Men­segneg yang mengerti soal proses pengangkatan  pahlawan nasional secara komperhensif.

Menurut Anda, apa layak ti­dak gelar pahlawan diberikan ke Soeharto?
Di zaman Orde Baru, ada yang baik dan ada yang tidak. Tapi kan sudah sekian lama Pak Harto mengabdi. Kemudian usulan rak­yat yang sekian banyak itu ten­tunya kita pertimbangkan.

Kalau itu kita harus baca, baru kita bisa menentukan layak atau tidak. Makanya yang mempe­lajari itu adalah jajaran Kemensos dan Mensesneg.

Pertimbangan apa yang me­mungkinkan seseorang menda­pat gelar pahlawan?
Tentunya jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia. Mengingat 32 tahun menjadi Presiden, berarti punya kelebihan dari masyarakat biasa. Tapi tentunya bukan itu sebagai ukuran.

Apa ukurannya?
Tentu, apa yang telah diperbuat bangsa dan negara ini. Untuk mem­baca apa yang telah dibuat itu kan banyak orang yang mera­sakan. Bukan hanya membaca buku dengan apa yang kita alami sendiri.

Untuk itu harus dipelajari se­cara komprehensif semua fakta yang diajukan oleh masyarakat. Makanya tergantung masyarakat. Sebab ini kan negara kedaulatan rakyat.

Emang apa masukan dari ma­­syarakat itu?
Itu yang saya tidak ngerti dan saya belum baca satu per satu usulan dari masyarakat.   [RM]