Julian Aldrin Pasha: Presiden SBY Belum Bereaksi Terhadap Aksi 20 Oktober 2010

“Presiden belum berkomentar soal aksi itu,’’ ujar Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (16/10).          

Untuk itu, lanjutnya, pihak Istana belum mengantisipasi apa yang harus dilakukan terhadap Gera­kan 20 Oktober tersebut.

“Tidak ada antisipasi apa-apa, semuanya akan berjalan normal saja,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih nggak ada upaya pe­­ningkatan keamanan?
Tidak ada. Presiden sepenuh­nya percaya terhadap sistem yang sudah ada. Sistem itu yang akan bekerja.

Maksudnya?
Ya, sistem keamanan itu yang bekerja, itu kan sudah berjalan apa adanya, tidak saja saat meng­hadapi demo 20 Oktober 2010. Tentu saja semuanya nanti akan bekerja sesuai dengan protap yang berlaku.

Apa sudah dibahas dengan men­­teri terhadap aksi itu?
O, tidak. Nggak ada bahas-ba­has. Itu biasa saja.

Makanya Presiden tidak ber­komentar ya?
Presiden memang sudah tahu soal rencana itu. Tapi beliau tidak mau mengomentari.    

Sebagai Jubir Presiden, lang­kah apa yang dilakukan?
Tidak ada juga. Kita harapkan agar demo itu sesuai aturan saja.

O ya, apa terganggu evaluasi kinerja menteri atas rencana aksi itu?
Evaluasi ke­men­terian tetap berjalan. Salah satunya dari lapo­ran Unit Kerja Pre­siden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang di­tugasi untuk menilai peran dan kinerja ke­menterian dan sesuai dengan program-program yang mereka jabarkan atau yang sudah di­tetapkan sebelumnya. Nah, atas dasar itu tentunya akan menjadi pertimbangan Presiden untuk evaluasi di kabinet atau evaluasi kinerja di kementerian.

Berarti reshuffle kabinet dong?
Nggak ada pembicaraan soal itu. Saya tidak dapat informasi soal reshuffle kabinet. Jadi, belum tahu apakah ada reshuffle kabinet atau tidak. Itu semuanya hak prerogatif Presiden.

Kalau ada reshuffle, kira-kira siapa yang diganti?
Tidak ada yang tahu soal itu, kecuali Bapak Presiden. Kalau ada pihak yang mengatakan hipotesa mereka, ya silakan saja.

Terkait isu penggulingan pe­merintah, komentar Anda?
Isu penggulingan seperti apa ya. Sesuatu yang tidak ada, tapi diangkat-angkat. Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dipilih secara sah dan konstitu­sional dalam pemilu 2009 yang mendapat mandat untuk menja­lankan pemerintahan sampai 2014. Sesuai dengan jabatan Pre­siden dan Wakil Presiden. Itu yang sedang dikerjakan sekarang.

Apa Presiden menginstruksi­kan sesuatu?
Presiden mendengar isu itu, kan sudah diberitakan di media massa. Tapi Presiden lebih berfo­kus untuk menjalankan amanat rakyat dalam hal kemanusiaan, seperti kunjungan Presiden ke Wasior, Papua Barat, pekan lalu. Tapi wartawan menanyakan soal isu penggulingan. Saya kira itu tidak pada tempatnya.
 
Bagaimana Anda melihat kri­­tikan yang disampaikan ke­pada pemerintah?
Zaman demokrasi saat ini su­dah sangat terbuka dengan kritik. Kita kan demokratis se­karang.
 Pemerintah sudah melindungi hak-hak kebebasan dengan tidak lagi melarang mengeluarkan pendapat.

Tapi kritikan itu didengar­kan kan?
Tentu. Setiap warga negara me­miliki hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, termasuk mengkritisi pemerintah. Pemerintah akan mendengarkan kritik itu.  [RM]