Tjatur Sapto Edy: Kami Mau Intip Kehidupan Pribadi Calon Kapolri Dengan Tetangganya

“Kami serius kok melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini. Maka­nya Komisi III DPR mem­bentuk tim kecil,’’ ujar Ketua Tim Kecil ‘Peneropong’ Rekam Jejak Timur Pradopo, Tjatur Sapto Edy, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Tim Kecil ini dibentuk Senin (11/10), bekerja sampai Rabu (13/10) untuk merangkum rekam jejak bekas Kapolda Metro Jaya itu dari berbagai kalangan ma­syarakat.

“Setelah itu, Kamis (14/10) Ko­misi III DPR melakukan fit and proper test,’’ ujar Wakil Ke­tua Komisi III DPR itu.    

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa saja yang sudah dilaku­kan?

Sudah banyak. Misalnya, tadi (kemarin, red) rapat dengar pen­dapat dengan 20 koalisi masyara­kat sipil, antara lain ICW, aktivis Kontras, Imparsial, aktivis yang menyuarakan reformasi Polri, dan korban tragedi Trisakti, Se­manggi 1, dan Semanggi 2.

Hasilnya bagaimana?

Sekarang ini kita rangkum saja semua pendapat itu. Nanti kita simpulkan. Kemudian itu antara lain yang kita tanyakan kepada Timur Pradopo saat uji kelayakan dan kepatutan nanti.

Kalau besok (hari ini, red) agen­danya ke mana?

Kami akan meminta masukan dari lembaga-lembaga negara seperti Kompolnas, Komnas HAM, PPATK, dan KPK. Kemu­dian sorenya, kami akan mengun­jungi kediaman Timur Pradopo.

Ngapain saja ke rumahnya?

Kami akan survei, lihat kehidu­pan kesehariannya, bagaimana relasinya dengan tetangga, dan lainnya. Pokoknya, kami ingin mengintip kehidupan keseharian dari calon Kapolri ini.

Apa mungkin nanti ditolak?

Ya, tergantung hasil fit and proper test. Kalau hasilnya baik, dan nggak ada masalah, bisa lan­car. Timur harus bisa me­nyam­paikan hal-hal yang menjadi ke­beratan beberapa kelompok ma­sya­rakat. Itu harus bisa dijelaskan dengan baik.  

Termasuk soal tragedi Tri­saksi dan Semanggi?

Ya, semuanya harus dijawab­nya secara baik. Kalau tidak baik, tentu kami bisa melakukan pe­nilaian.

Tapi Parpol Koalisi kan su­dah mendukung Timur Pra­dopo?

Prosesnya kan tetap di Komisi III DPR. Kita lihat saja nanti ya.

O ya, kenapa sih Komisi III mendahulukan fit and proper test calon Kapolri ketimbang ca­lon Ketua KPK?

Kami tidak menomorduakan pimpinan KPK, tapi berdasarkan perintah Undang-undang KPK menyebutkan bahwa DPR harus memilih dan menetapkan pimpi­nan KPK itu 3 bulan setelah surat dari Presiden diterima oleh DPR.

Sementara untuk calon Ka­polri,  DPR harus sudah menetap­kan persetujuannya atau tidak persetujuannya dalam waktu 20 hari kerja. Nah, walaupun surat Presiden tentang calon KPK da­tang duluan, tapi karena  dikasih waktu 20 hari, maka kami dahu­lukan calon Kapolri dulu.

Kapan fit and proper test calon Ketua KPK?

Kira-kira 21 Oktober sudah bisa dimulai. Jadi, masih ada waktu kok.

ICW mendesak agar fit and proper test calon ketua KPK di­percepat?

Lho, ini kan sudah dipercepat, tanggal 21 Oktober itu sudah sangat cepat.

Nggak mundur lagi kan?

Kami usahakan semaksimal mungkin agar tidak mundur. [RM]