Bahasyim Assifie Jadi Nasabah Prioritas BNI

Apalagi, dalam kurun waktu 2004 sampai Maret 2010, me­nu­rut jaksa penuntut umum (JPU), se­cara formil Bahasyim tidak me­­mi­liki usaha yang dapat meng­­ha­sil­kan keuntungan dengan nilai besar.

Nah, duit sebesar satu triliun itu tersebar di rekening istri dan ke­dua anaknya. Kali ini Rakyat Mer­deka menguraikan aliran uang khusus ke rekening istrinya, Sri Purwanti.

Berdasarkan data itu, Baha­syim sejak tahun 2002 sudah me­miliki uang sebesar Rp 30 miliar. Pria kelahiran Sidoarjo 58 tahun lalu ini, menurut JPU, tercatat sebagai nasabah prioritas di BNI lantaran mempunyai dana lebih dari Rp 1 miliar.

Untuk menutupi kecurigaan, pada 5 Oktober 2004 dibuka re­kening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti pada BNI Cabang Jakarta Pusat yang bernomor 19996341-6, dengan saldo awal Rp 633.063.416.

Terhitung sejak tahun 2004 sam­pai 2010, rekening bernomor 19996341-6 milik istri Ba­ha­syim itu su­dah mencapai Rp 885.147.034.806 (de­lapan ratus de­la­pan puluh lima miliar se­ra­tus empat puluh juta tiga puluh em­­pat ribu delapan ratus enam ru­­p­iah) dengan adanya 304 kali jum­lah mutasi berupa trans­fer ma­suk dan bunga deposito.

Dari 304 kali jumlah mutasi dalam bentuk setoran tunai plus bunga deposito itu, sedikitnya ter­dapat 15 kali mutasi berupa setoran tunai dari Bahasyim ke­pada istrinya di rekening 19996341-6 de­ngan ki­saran nilai Rp 4.175.750.000 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Melihat hal itu, JPU yakin bah­wa seluruh uang milik terdakwa Bahsyim di rekening istrinya itu diduga sebagai hasil tindak pi­dana korupsi yang berkaitan de­ngan pelaksanaan tugas dan ja­batan­nya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta VII pada 2002, kemudian sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja pada 2006, kemudian seba­gai Kepala Pelayanan Pajak Pra­tama Jakarta Palmerah pada 2007, terakhir sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN / Bappenas pada 2008-2010.

Masih berdasarkan data JPU, Bahasyim pada 3 Februari 2005 dan pada Oktober 2005 bertem­pat di Bank BCA, lantai 1 Ge­dung Bina Mulia, Kuningan, Ja­kar­ta Se­latan diketahui menerima hadiah atau janji untuk meng­gerakkan atau tidak melakukan se­suatu da­lam jabatannya yang ber­tentangan dengan kewajibannya.

Pada 3 Februari, terdakwa se­laku Pegawai Negeri Sipil men­da­tangi wajib pajak yang ber­nama Kartini Mulyadi di lantai lima Gedung Bina Mulia, Ku­ni­ngan, Jaksel untuk meminta se­jum­lah uang. Karena adanya pera­saan takut kepada Bahasyim, ma­ka Kartini menyerah­kan uang se­besar Rp 1 miliar, yang di­am­bilnya dari rekening 607-0054777 Bank BCA miliknya dan langsung menyetor­kan ke re­kening nomor 0019963416 atas na­ma Sri Pur­wanti, istri Bahasyim.

Namun, data JPU tersebut ditampik salah satu pengacara Bahasyim, Rico Pandairot. “Ka­mi sebagai kuasa hukum Ba­ha­syim merasa keberatan atas dak­waan JPU, karena mereka hanya berdasar pada asumsi dan men­duga-duga tanpa fakta hukum yang jelas,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Rico, JPU tidak mem­be­rikan keterangan yang kuat me­ngenai aliran duit ke rekening istri Ba­hasyim. “Kami heran men­de­ngar dakwaan JPU, karena uang em­pat miliar pada rekening Sri Pur­wanti di Bank BNI itu tidak se­mua­nya berasal dari Bahasyim. Yang mur­ni dari Ba­hasyim itu hanya satu mi­liar yang diambil dari rekening mi­­lik Kartini Mulyadi,” tambahnya.

Pria yang tergabung dalam kan­tor pengacara OC Kaligis and Par­tner ini mengatakan, pihaknya akan membuat bantahan untuk mem­buk­tikan bahwa duit yang dimiliki istri Bahasyim bukan berasal dari hasil korupsi peng­gelapan pajak. “Tidak benar jika ada uang empat miliar lebih di re­ke­ning istri klien kami,” tandasnya.

Yang Nyuap Dan Disuap Kena Hukuman
Asep Iwan Iriawan, Pengamat Hukum Universitas Trisakti

Para penegak hukum di ke­po­lisian dan kejaksaan diminta lebih cermat memelototi aliran duit di re­kenig istri Bahasyim Assifie.

“Polisi dan jaksa jangan sam­pai lengah dalam mencermati re­ke­ning istri Bahasyim. Se­ha­rus­nya rekening ini digunakan se­ba­gai bukti yang kuat untuk mem­bongkar siapa penyuapnya,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan.

Asep pun sependapat jika dalam perkara ini, Bahasjim tidak bisa berdiri sendiri. Sedari awal, me­nurut analisanya, ada bebe­ra­pa pihak yang diprediksi terlibat. Ia menyebut, para pengusaha yang menjadi wajib pajak serta orang-orang di lingkungan pajak ju­ga harus diuraikan keter­libatan­nya secara transparan. “Wajar ka­lau semua kena hukuman, yang nyuap dan disuap harus mendapat hukuman, darimana dapatnya uang sebesar itu kalau hanya PNS biasa,” ujarnya.  

Untuk itu, sambungnya, dibu­tuhkan majelis hakim dan jaksa-jaksa yang punya komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan guna menyibak dugaan keterlibatan pi­hak lain. “Nantinya mereka yang diduga terlibat bisa dija­dikan tersangka maupun ter­dakwa dalam kasus ini. Kejelian pe­nun­tut umum dan hakim akan sangat menentukan di sini.” ujarnya.

Curiga Pelakunya Berjamaah
Desmon Junaedi Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Politisi Senayan mendesak pe­negak hukum untuk me­me­riksa para pejabat pajak yang di­­duga terlibat kasus Ba­ha­syim Assifie.

“Saya menduga ada keter­li­bat­­an antara atasan dan ba­wa­han. Makanya saya men­dorong untuk terus diusut sam­pai tuntas alir­an duit Bahasyim ini, ter­uta­ma dari rekening istri­nya,” kata anggota Komisi III DPR Des­­mon Junaedi Mahesa, kemarin.

Dia sangat yakin bahwa ke­ja­hatan model demikian di­la­kukan secara berjamaah. Me­nu­rutnya, kasus dengan jumlah uang yang besar kemungkinan akan me­nyeret banyak nama.

“Bahsyim tidak mungkin bisa me­laku­kannya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kejelian hakim dan ketelitian jaksa penuntut, bisa membongkar misteri kasus tersebut. Dia juga meminta ter­dak­wa dan tim kuasa hu­kum­nya mem­berikan keterangan yang se­benar-benarnya dalam persi­da­ngan. Selain bakal meri­ngankan hukuman terdakwa, penegak hu­kum juga bisa me­nindaklanjuti ke­terangan ter­dakwa dalam m­e­nyingkap ke­ter­libatan pihak lain.

“Nanti akan kelihatan siapa sa­ja ok­num Ditjen Pajak yang ter­libat dalam skandal pencu­ci­an uang dan korupsi ini,” tan­dasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap kepada majelis ha­kim yang menangani kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Se­lat­an, agar bisa mengawal jalan­nya persidangan dengan baik. Soal­nya, kasus Bahasyim merupakan salah satu kasus besar yang men­dapat sorotan banyak pihak.

“Kita harap ma­jelis hakim Pe­ngadilan Negeri Jakarta Se­latan bisa be­kerja optimal da­lam memutus perkara,” tam­bahnya.