Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak merisaukan soal evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan genap setahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, 20 Oktober mendatang.
“Tugas saya melaksanakan tugas seoptimal dan semaksimal mungkin. Soal yang menilai, itu tugasnya Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Begitu juga soal reshuffle, itu merupakan hak prerogatif Presiden,’’ ujarnya kepada
Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
20 Oktober mendatang genap setahun pemerintah SBY-Boediono, tentu ada evaluasi dari Presiden, bagaimana komentar Anda?
Kalau itu kita hanya kerja saja. Soal evaluasi itu bukan tugas kita, tapi itu tugas Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4.
Apakah sudah mengetahui apa saja yang jadi indikator dalam penilaian kinerja kabinet?
Kalau kita itu bagiannya kerja saja. Ya kita yang penting melaksanakan tugas seoptimal dan semaksimal kita. Kalau soal evaluasi biasanya UKP4 dan Menko. Tanya ke mereka saja.
Ada yang bilang hasil evaluasi kinerja menteri bakal berujung dengan reshuffle, komentar Anda?
Kalau itu jangan tanya sama saya. Itu kan haknya Bapak Presiden. Kita itu tugasnya bekerja seoptimal mungkin tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Itu dikerjakan dengan serius, sehingga harus mencapai dan melebihi target yang ditentukan. Itu adalah tugas kita.
Apakah Anda yakin tidak terkena reshuffle?
Aduh, jabatan itu adalah amanat. Kita tidak mikir soal reshuffle atau tidak, yang penting kita bekerja secara optimal dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang lain itu kita serahkan pada tim penilai. Gitu saja.
Bagaimana kira-kira kinerja kementerian yang Anda pimpin?
Yang menilai itu bukan kita. Yang terpenting bagi kami melaksanakan tugas yang diberikan seoptimal dan semaksimal yang kita bisa. Kita harus melebihi target apa yang ditugaskan. Nah, itu tugas kita. Tapi kalau menilai apa bagus atau tidak, yang menilai kan bukan kita dong. Kalau kita menilai diri kita sendiri nanti
geer kita kan.
Tapi kan pasti ada penilaian kinerja kementerian dari internal?
Kalau di internal kita melebihi target. Melebihi apa yang ditargetkan.
Apa saja yang melebihi target?
Kan banyak programnya. Misalnya kita mencanangkan untuk hutan tanaman rakyat 15 ribu hektar, nah kita katakan mencapai 17 ribu hektar. Berarti lebih dari target kan. Atau program menanam hutan kembali, target kita 1 miliar pohon, tapi bisa menanam 1,6 miliar.
Jadi bisa dipastikan kinerja kementerian setahun ini sangat memuaskan ya?
Jadi harus melebihi dari targetnya. Tapi kita tak bisa menilai. Yang menilai kan yang lain.
Apa masih banyak kekurangan setahun ini?
Insya Allah banyak kemajuan-kemajuan sekarang ini. Banyak perubahan yang terjadi.
Tapi banyak kalangan menilai hambatan kementerian saat ini adalah penyerapan anggaran. Apa itu juga jadi hambatan Anda?
Kalau dikatakan rendah, darimana datanya, he..he..he. Pokoknya melebihi target apa yang kita canangkan.
Jadi hambatannya nggak banyak ya?
Hambatan tentu banyak. Tak ada yang mudah sesuatu yang kita laksanakan. Misalnya, pemberantasan
illegal logging, illegal mining, itu tentu tidak mudah.
Apa saja terobosan yang telah dilakukan?
Di Kementerian Kehutanan itu kan tiga tugas pokoknya.
Pertama, menanam, jangan nebang lagi.
Kedua, penegakan hukum. Bagi yang melakukan
illegal logging, maupun perambahan kawasan hutan,ya harus diproses secara hukum.
Ketiga, reformasi birokrasi. Ketiganya tidak mudah dilakukan. Tapi
Alhamdulillah, kita melebihi apa yang kita targetkan selama setahun ini.
Saat ini Kemenhut kan lagi koordinasi dengan Satgas Mafia Hukum, bagaimana hasilnya?
Kalau yang lalu itu (2009) selama setahun, hanya satu yang diselesaikan. Nah tahun ini Alhamdulillah kita sudah 56 yang ditindak.
Yang lebih banyak terindikasi mafia hutan dari kalangan apa saja?
Ya ada pengusaha, ada oknum.
Ada tidak perusahaan besar yang terlibat mafia hutan?
Kalau itu ada datanya di kehutanan.
[RM]
BERITA TERKAIT: