Anas Urbaningrum: Parpol Koalisi Nggak Kegerahan Soal Wacana Reshuffle Kabinet

“Soal reshuffle kabinet itu kewenangan Presiden. Partai Demokrat tidak punya agenda untuk itu.  Kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan tidak melakukan reshuffle, kami meng­hormati. Tapi kalau Presiden dengan berbagai pertimbangan pada waktunya nanti melakukan reshuffle, tidak boleh dihalangi,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

20 Oktober mendatang  ge­nap setahun pemerintah SBY-Boediono, tentu ada penilaian terhadap kinerja menteri, apa­kah Partai Demokrat mengu­sul­kan perlu reshuffle kabinet ?
Reshuffle itu sepenuhnya men­jadi kewenangan Presiden. Justru kami ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Kalau itu urusan dan kewenangan Presi­den, ya kita serahkan penuh ke­pada Presiden. Partai Demokrat tidak ingin mengganggu konsen­trasi kerja dari para anggota ka­binet. Kami mendorong para anggota kabinet itu bukan hanya konsentrasi di dalam bekerja, tetapi betul-betul produktif dan kinerjanya bagus.

Mungkin sekadar memberi­kan pertimbangan perlu tidak­nya reshuffle?
Presiden ketika mengangkat menteri tentu pertimbangannya matang dan komprehensif. Men­teri itu punya kontrak kinerja dan fakta integritas dengan Presiden. Tentu setiap kali Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya, para menterinya.

Jadi, itu bukan wila­yah partai politik, bukan wilayah Partai Demokrat, itu wilayah ke­we­nangan Presiden. Untuk itu, kami sepenuhnya menghormati dan menyerahkan urusan dan kewe­nangan itu kepada Presiden.

Menurut Anda bagaimana kinerja menteri?
Secara umum saya kira sudah cu­kup bagus. Tapi perlu diting­kat­kan.

Kementerian mana yang perlu ditingkatkan?
Semuanya harus bekerja makin keras, makin produktif, makin kon­sentrasi pada tugasnya. Ini kan baru tahun pertama, tidak bo­leh berpuas diri karena masih ada kekurangan di sana-sini yang ha­rus ditambal, ditutupi dengan pe­ningkatan kinerja para menteri.

Apa ada saran untuk itu?
Para menteri perlu makin meng­ambil inisiatif terhadap agenda-agenda dan isu-isu pen­ting, se­hingga bisa in cash betul dengan tugasnya. Jangan kedahuluan Pre­siden. Kan tidak bagus kalau ke­dahuluan Presiden atau setiap masalah harus lari atau ditangani Presiden langsung. Itu hal yang butuh perhatian.

Apakah hal seperti ini sering terjadi?
Harus ditingkatkan. Harus di­dorong makin baik kinerjanya dan itu bisa dimengerti, kan se­karang tahun pertama

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mu­ba­rok bilang akan ada reshuffle ka­binet 3 sampai 5 menteri, ba­gai­mana tanggapan Anda?
Yang disampaikan Pak Muba­rok itu  wacana, bukan kebijakan. Ya tidak apa-apa. Kalau secara institusi Partai Demokrat itu tidak memberikan prioritas pada isu reshuffle kabinet.

Bagi beberapa petinggi dan men­teri asal parpol cukup mem­buat merah kuping terhadap wa­cana itu?
Saya kira tidak. Saya kira para menteri tidak terganggu karena para anggota kabinet sudah tahu persis bahwa reshuffle itu sepe­nuh­nya urusan dan kewenangan Presiden. Dan saya tidak melihat dan tidak mendengar ada menteri yang terganggu oleh wacana reshuffle.

O ya, kenapa sih Mubarok suka melempar wacana yang bikin heboh?
Saya kira Pak Mubarok biasa saja bahwa reshuffle itu bukan isu yang antik, yang langka, yang sa­ngat bernilai. Sebab, setiap ta­hun kan ada isu itu. Bukan hanya tahun ini saja, hampir tiap ada isu itu. Jadi,  itu sudah hal yang lum­rah. Saya kira tidak perlu menjadi fak­tor yang meresahkan secara politik.

Tapi wacana itu  logis karena membeberkan hasil evaluasi UKP4, hasil survei independen, dan SMS Center ke Presiden?
Tentu logis. Tapi ini kan bukan sekadar urusan logis atau tidak logis. Ini adalah urusan kewe­nangan dan urusan ini hanya men­jadi kewenangan Presiden. Jadi, kita serahkan saja kepada Presiden.

Ada parpol menanggapi mi­ring wacana ini karena Partai De­mokrat dianggap memiliki ke­pentingan?
Partai Demokrat tidak ada agenda mendorong reshuffle. Kami tidak berselera mendorong agenda ini. Jadi sekali lagi, kalau Presiden dengan berbagai pertim­bangan tidak melakukan re­shuffle, kami menghormati. Tapi kalau Presiden dengan berbagai per­timbangan pada waktunya nanti melakukan reshuffle, tidak boleh dihalangi oleh siapapun juga karena itu kewenangan Pre­siden. Jadi kita tempatkan secara tepat, secara proporsional berda­sarkan titik kewenangannya yang memang ada pada Presiden.

Bukankah reshuffle ini bisa memperburuk hubungan par­pol  koalisi?
Sama sekali tidak. Komunikasi antara partai koalisi berjalan baik dan tidak ada partai koalisi yang merespon secara serius, kemu­dian khawatir, apalagi kegerahan dengan isu reshuffle. Tidak ada. Di Setgab juga tidak ada pembi­caraan soal reshuffle, tidak ada di rapat Setgab yang komplain dengan isu reshuffle.

Kenapa?
Karena semuanya tahu persis itu kewenangan Presiden.

Berarti komunikasi dengan mitra koalisi tetap berjalan lancar?
Ya, lancar saja. Komunikasi kan terus dilakukan secara rutin oleh para pimpinan partai koalisi.

Rapat Setgab kapan terakhir dilakukan?
Ya terus menerus. Setgab kan tiap minggu ada rapat.  [RM]