Julian Aldrin Pasha: Nggak Tahu Soal Reshuffle Kabinet, Tapi Kinerja Menteri Pasti Dievaluasi

“Di situ kan genap setahun KIB II, tentu kinerja menteri itu dievaluasi Presiden, itu sesuai dengan kontrak kerja,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.  

Ini memperlihatkan reshuffle kabinet yang dilontarkan anggota Dewan Pembina Partai Demo­krat Achmad Mubarok belum tentu menjadi kenyataan.

Maka wajar kalau Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sem­biring menganggap pernyataan tersebut hal biasa. Dari dulu Mubarok suka ngomong seperti itu, se­hingga nggak perlu diri­saukan.  

Pertanyaannya, kalau tidak ada reshuffle kabinet, buat apa di­lakukan evaluasi. “Evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur kinerja menteri selama setahun ini,’’ ucap Julian Aldrin Pasha.

Berikut kutipan seleng­kap­nya:

Kalau hasil evaluasi ada men­teri yang tidak sesuai dengan kon­trak kerja, apakah dilaku­kan pergantian?
Evaluasi kabinet tidak selalu dalam bentuk perombakan atau reshuffle.

Presiden sangat obyektif dalam menilai kinerja kementeriannya. Jadi, biarkan itu berjalan seada­nya, kita tunggu hasilnya.

Buat apa dievaluasi kalau nggak diganti jika tidak sesuai kontrak kerja?
Soal pergantian itu kan hak prerogatif Presiden untuk me­nentukan apakah perlu reshuffle kabinet atau tidak. Yang jelas,  menteri kabinet KIB II sudah menandatangani kontrak kerja dan faktor integritas. Jadi, atas dasar itu yang menjadi pertim­bangan Presiden untuk melihat apakah sesuai tidak kontrak kerjanya. Termasuk faktor inte­gritas itu.

Apa ya sih Anda nggak tahu apa­kah ada reshuffle?   
Benar, saya tidak tahu soal itu. Hanya Presiden yang tahu dan memastikan apakah akan terjadi perombakan atau tidak.

Tapi Mubarok bilang ada re­shuffle?
 Itu  sifatnya masih spekulasi. Belum pasti, karena yang tahu soal itu hanya Presiden. Jadi kita tunggu saja.

Apakah Presiden menerima masukan-masukan tentang ki­nerja menteri?
 Ya, tentu Bapak Presiden me­nerima masukan dari banyak pihak, termasuk dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Penilaian UKP4 itu dijadi­kan pertimbangan?
Lembaga itu kan sudah pernah melaporkan secara mendalam tentang kinerja kementerian. Jadi, itu semua menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden untuk menilai kinerja para menteri.  [RM]