Suryadharma Ali, PPP Nggak Bakal Hengkang dari Koalisi Gara-gara Penahanan Bachtiar Chamsyah

Selasa, 31 Agustus 2010, 06:47 WIB
Suryadharma Ali, PPP Nggak Bakal Hengkang dari Koalisi Gara-gara Penahanan Bachtiar Chamsyah
RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam keluar dari parpol koalisi pendukung pemerintah. Sebab, sesepuh partai berlambang Kabah itu, Bachtiar Chamsyah, ditangkap dan ditahan KPK, Kamis (5/8) lalu.

Sekjen DPP PPP, Irgan Chaerul Mahfidz mengaku kecewa atas penahanan Bachtiar Chamsyah. Keluarga besar PPP kecewa dan sedih atas musibah ini. Tentunya ini berdampak buruk bagi citra partai.

“Segala sesuatunya akan kami bicarakan, termasuk kemungki­nan berada di luar pemerintahan,” ujar Irgan.

Namun Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, menjamin par­tainya tidak akan hengkang dari parpol koalisi gara-gara Bachtiar Chamsyah ditahan di Lembaga Pemasyarakat Cipinang karena kasus dugaan kasus pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sa­rung di Kemensos.

“Memang siapa yang mengan­cam? Nggak ada itu,” kata Men­teri Agama itu saat dijumpai, di Jakarta, kemarin.

Berikut petikan selengkapnya:

Penahanan Bachtiar Cham­syah diprotes sejumlah elite PPP,  kok sepertinya Anda diam saja?
Lho kok dibilang diam saja. Wong, saya sudah datang ke sana, sudah nengokin kok.

Kapan?
Sudah lama, sebelum puasa.

Gimana tanggapannya?
Ya ini kan masih dalam proses hukum.

Apakah soliditas partai ter­ganggu mengingat sejumlah elit PPP mengancam akan keluar dari koalisi?
Ah nggak ada. Memang siapa yang mengancam?

Sekjen PPP Irgan Chairul Mafidz dan Anggota MPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin yang menyatakan PPP akan ke­luar dari koalisi menanggapi pe­nahanan Bachtiar Chamsyah?
Ah, nggak ada itu.

Bachtiar Chamsah kan men­jabat Ketua MPP, apakah tu­gas-tugasnya diserahkan ke orang lain?
Nggak, nggak. Ini kan belum selesai.

Saat ini sejumlah partai besar mengisyaratkan akan mendo­rong peningkatan parliamen­tary threshold menjadi 5 per­sen?
Kalau PPP 2,5 persen tapi se­cara nasional.

Apa pertimbangan PPP kok tidak mau beranjak dari 2,5 per­­sen?
Pertimbangannya itu karena dengan 2,5 persen saja, itu kira-kira ada 16-18 juta suara yang ti­­dak terakomodir di dalam par­­­le­men. Jadi demokrasinya jangan nggak bulat, apalagi ka­lau 5 per­sen. Kalau 5 persen kira-kira an­tara 32-36 juta orang warga ne­gara yang tidak tera­komodir aspirasi politiknya. Belum lagi di­tambah dengan golput, jadi de­mo­krasi kita nanti nggak bulat, bisa gepeng-gepeng.

O ya, saat ini konflik dengan Malaysia makin meruncing, ba­gaimana tanggapannya?
Semua pihak berhak untuk ter­singgung. Tinggal kita semua bagaimana meredam keter­sing­gu­ngan itu agar tidak menjadi emosi yang meledak-ledak.

Tapi pihak Malaysia juga su­dah meledak-ledak?
Kita tetap jangan emosi. Kita harus berikan ruang pada masya­rakat atau or­ga­nisasi apapun atas perilaku yang tidak menyenang­kan yang dilakukan oleh Malay­sia. Tetapi tugas kita sekarang ada­lah bagai­mana ke­tersinggu­ngan itu tidak tera­ku­mulasi men­jadi emosi yang mele­dak-ledak. Biarkan saja di sana marah, kita tenang-tenang saja­dulu walau kete­nangan itu juga ada batasnya.

Sekarang ini banyak Ormas sudah cuek pada penegakan hu­kum, komentar Anda?
Ormas itu tidak boleh melaku­kan kekerasan, harus lebih me­ngedepankan pendekatan hu­kum. Ormas-ormas Islam yang mela­ku­kan amar ma’ruf nahi mungkar itu mestinya lebih cere­wet dari sisi pendekatan hukum­nya. Jadi melaporkan terus, me­laporkan terus kepada aparat pe­negak hu­kum. Pak, disini terjadi begini, terus saja begitu sampai direspon.

Pihak kepolisian seharusnya bertindak bagaimana?
Pihak kepolisian dalam men­jaga ketertiban harus bertindak tegas.

Segara  kekerasan harus diter­tib­kan, itu sudah konsekuensi dari tugasnya. Walau akhirnya ada keraguan, kalau saya tegas apakah ini akan melanggar HAM atau tidak, jadi ada keragu-raguan seperti itu.

Artinya polisi nggak boleh ta­kut terhadap ormas tertentu?
Ya dong. Semuanya harus di­tertibkan kalau sudah melakukan keresahan.

Maksudnya?
Ya harus ditertibkan ormas itu.

Bagaimana dengan Ahmadi­yah?
Ahmadiyah itu sebaiknya di­bubarkan. Untuk ketegasan yang harus diambil adalah sebaiknya dibubarkan karena kalau tidak dibubarkan masalah Ahmadiyah akan terus berkembang. Itu akan terus berkelanjutan. Kalau tidak dibubarkan kita akan me-main­tain masalah. Tahun ke tahun eskalasinya semakin tinggi. Pada saatnya saya kira gesekan masya­rakat tidak terkendali. Seperti per­nyataan Kapolri, polisi susah payah menahan gerakan masya­ra­kat dari berbagai kabupaten untuk menyerbu.

Tapi yang seperti itu kan cuma di wilayah Jawa saja?
Di NTB juga sudah terjadi kok. Tetapi dia sekarang semacam diam tetapi bergerak. [RM]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA