“Tugas sebagai Sekjen lebih utama. Soal ketua fraksi tentunya akan ada pergantian,” kata Tjahjo, pertengahan April lalu.
Tapi hingga kini belum terwujud. Malah Anas Urbaningrum menyalipnya dengan mundur dari jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Anehnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang juga putri Megawati Soekarnoputri belum mendengar kabar tersebut.
“Saya malah belum mendengar soal keinginan mundur itu,’’ kata Puan Maharani kepada
Rakyat Merdeka di Gedung DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa belum disampaikan secara resmi ke DPP ?
Saya malah belum dengar. Belum tahu ada pergantian tuh.
Jangan-jangan DPP tak mengabulkannya ?
Nggak tahu. Yang jelas, soal kesiapan beliau untuk menjabat atau berada di posisi manapun, saya kira sebagai kader partai harus siap.
Barangkali DPP merasa jabatan rangkap seperti itu tidak ada masalah ?
Saya kira memang tidak ada masalah.
O ya, Golkar mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) ditingkatkan dari 2,5 persen menjadi 10 persen, bagaimana tanggapannya ?
Kalau kami tetap mengusulkan lima persen sesuai dengan hasil Rakornas PDI Perjuangan yang lalu.
Jadi PDIP tidak setuju kalau PT ditingkatkan hingga 10 persen ?
Itu kan usulan Golkar, kalau kami punya sikap tersendiri. Silakan saja berpendapat. Lagipula kan belum ada pertemuan soal itu.
Apa alasan bagi PDIP bahwa PT 5 persen ?
Pertama, penyederhanaan partai. Kedua, tentu saja agar masyarakat tidak dibuat bingung dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Pelaksanaan Pilkada saja membuat rakyat sepertinya apatis. Nah kalau kita tidak beri semangat, rakyat akan berpikiran, ya sudahlah terserah siapa saja yang menang atau yang kalah.
Idealnya berapa fraksi sih di parlemen ?
Ya mingkin 6 sampai 7 partai. Tapi kan ini maunya PDIP, belum tentu yang lain setuju. Sekarang saja partai-partai lain pada ribut, jadi kita tidak mau berandai-andai, kita ikuti saja ke depannya dalam pembahasan Undang-Undang paket partai politik.
Aturan PT itu berlaku juga secara lokal ?
Itu belum satu keputusan karena Undang-Undang politiknya saja masih mau dikaji. Jadi tidak bisa nentuin-nentuin sementara yang lain tidak setuju. Ya kita lihat saja, mengalir gitu saja deh.
Ngomong-ngomong, bagaimana solusi menjaga hubungan baik dengan Malyasia ?
Politik luar negeri kita kan bebas aktif, tapi kok tidak jelas sikapnya.
Kemarin ada aparat kita ditangkap oleh polisi Malaysia, kemudian dibarter sama penjahat, itu sikap yang tidak jelas. Politik luar negeri kita bebas aktif tapi kok kebablasan banget, batas negara tidak jelas, hukumnya juga tidak jelas, jadi bagaimana mau memproses segala sesuatu kalau tidak berdaulat di bidang politik dan tidak memiliki kepribadian di bidang kebudayaan.
Jadi, masalahnya adalah batas wilayah ?
O ya.Yang jadi kendala selama ini kan batas-batas wilayah kita tidak jelas. Ibu Mega waktu menjabat Presiden sudah berusaha untuk membuat supaya pulau-pulau terluar kita itu memiliki batas wilayah yang jelas. Tapi hingga hari ini itu belum terlaksana dengan baik.
Konflik dengan Malaysia kan sudah berulang-ulang, kenapa begitu ?
Justru itu membuat kami PDIP menyatakan bahwa pemerintah itu kurang tegas, dalam arti bagaimana menjaga wibawa dan kedaulatan bangsa ini. Tapi yang terjadi kemudian kan mereka menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilihat secara hitam dan putih karena lautnya saja tidak jelas, ini punya kita apa negara lain.
Bagaimana dengan nasib ratusan TKI terancam hukuman mati di Malaysia ?
Kita harusnya membela hak-hak mereka terlepas dari segala proses hukum yang sudah terjadi disana, apapun mereka itu adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga harus dibela dan tentu saja harus melakukan tindakan-tindakan pro-aktif dan menyatakan bahwa kami menginginkan warga Indonesia yang dalam hal ini sudah terpidana atau menajalani proses hukum untuk bisa dikembalikan ke Indonesia.
Apa yang dilakukan PDIP terkait hubungan kita dengan Malaysia ?
Ada rencana Fraksi untuk mengusulkan hak interpelasi.
Apakah itu sikap resmi Fraksi PDIP ?
Kalau dianggap perlu, tentu saja fraksi akan melakukan hal-hal untuk menjaga wibawa dan kedaulatan NKRI. Tapi itu harus ditindaklanjuti lagi dengan laporan fraksi kepada rapat pleno DPP yang dipimpin Ketua Umum (Megawati).
[RM]
BERITA TERKAIT: