WAWANCARA

Taufik Kiemas: Kok DPR Terus Merongrong, Biarkan Presiden Bekerja...

Kamis, 26 Agustus 2010, 03:07 WIB
Taufik Kiemas: Kok DPR Terus Merongrong, Biarkan Presiden Bekerja...
RMOL. Ketua MPR, Taufik Kiemas sepertinya kurang sreg dengan DPR yang sering mengkritik pemerintah SBY-Boediono.

’’Saya melihat, apa saja yang di­lakukan Presiden selalu salah. Be­gini salah, begitu salah. Beri ke­sempatan dong,’’ ujar Ketua De­wan Pertimbangan Pusat (De­perpu) PDIP itu, di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ini tentu menarik. Sebab, yang se­ring mengkritik pemerintah adalah kekuatan oposisi, seperti PDIP. Tapi saat ditanya seperti itu, Taufik malah berkata, di DPR itu partai koalisi sebanyak 70 per­sen.

Berikut kutipan selengkapnya:

Artinya Anda ingin me­nga­takan bahwa yang mengkritik itu ada juga dari parpol koa­lisi?
Kalau 70 persen itu kompak kan sudah kuat. DPR tidak meng­kritik lagi.

DPR kan sewajarnya meng­kritik?
Ya, tapi harus diberi kesem­patan dong. Jangan dirongrong terus. Misalnya  DPR sering me­rongrong Presiden, padahal  par­pol koalisi pendukung pe­me­rintah 70 persen.

Ada anggapan pemerintah be­lum berbuat maksimal un­tuk kesejahteraan rakyat?
Ini kan (pemerintahan SBY-Boediono) belum selesai. Masih bisa konsentrasi 4 tahun lagi. Negara Republik Indonesia ma­sih ada. Jadi menurut hemat saya, Presiden ini harus diberi ke­be­bas­an, beri kesempatan untuk nen­tuin ini, nentuin itu.  Tapi  ja­ngan be­lum apa-apa, dirongrong terus. Ma­sa presiden dirongrong terus sih.

Jadi hambatan membangun kesejahteraan masyarakat ka­rena DPR tidak terlalu mem­beri dukungan maksimal pada pe­merintah?
Bukan juga di DPR. Mau ber­buat apa salah. Begini salah, gitu salah. Beri kesempatan dong.

Soal usulan perpanjangan ma­sa jabatan Presiden menjadi tiga periode bagaimana?
Bukankah belum lama ini kita melakukan amandemen UUD 1945. Masa sudah mau di­aman­de­men lagi sih. Kalau gitu sama saja sudah capek-capek bekerja, ta­pi tidak digunakan secara mak­simal.

Tapi ini kan usulan kader De­mokrat?
Presiden SBY itu orang baik, dia pasti menolak. Presiden saja menolak, kenapa kita yang ngotot mau melakukan amandemen.

Ini kan wacana muncul tat­kala MPR membuka ruang itu, apa­kah ini berarti Anda tidak se­tuju jika MPR membuka ga­gasan itu?
Ya harusnya DPR maupun ele­men lainnya menghormati ke­pu­tus­an SBY yang tidak meng­ingin­kan masa jabatan presiden itu ditambah. Itu kan sudah me­nun­jukkan sikap demokratis dari se­orang kenegarawan. Jadi me­mang pantas untuk ditiru. 

O ya, saat ini  sedang ramai-ramainya perampokan dengan menggunakan senjata api?
Ya mesti senjata api dikum­pu­lin, nggak ada jalan lain. Ditarik kembali senjata-senjata itu.

Tapi untuk kumpulin senjata api yang beredar di masya­ra­kat itu kan sulit?
Untuk kumpulin senjata dari Sa­bang sampai Merauke kan susah. Makanya kita semua mesti bertanggung jawab.Kepolisian saja personelnya cuma 400.000,  mau ngumpulin senjata gitu kan susah. Makanya semua aparat difungsikan, seperti lurah, camat, dan lainnya.

Ngomong-ngomong, ba­gai­mana komentar Anda soal pe­nang­kapan tiga petugas KKP yang masih menimbulkan ge­jolak kemarahan terhadap Ma­lay­sia?
Ya, seharusnya kepada Malay­sia mestinya kita lebih tegas lagi.

Apakah pemerintah selama ini belum tegas?
Saya rasa begini, kalau kita sa­ma-sama negara ASEAN, ka­lau ada kapal Malaysia lewat (masuk perairan Indonesia, red) kan bisa dikasih tahu ini ada nelayan kamu (melanggar, red). Kan kantor ASEAN dekat di sini.

O ya, bagaimana komen­tar­nya terhadap barter yang telah dilakukan?
Kalau pemerintah melakukan barter, saya tidak setuju itu. Nggak boleh gitu dong. Kalau mau diplomasi, ya seperti yang sa­­ya katakan tadi, kalau kapal Ma­­laysia mau masuk ke perairan kita, ya disampaikan. Saya mau usir nih.

Berarti  aparat kita dengan pe­­tugas Malaysia di wilayah per­ba­tasan kurang koordinasi?
Ya,  seperti itulah. Kita ini kan ne­gara sahabat kok, nyebrang ke Ma­laysia saja nggak perlu pakai visa. Makanya lakukan diplomasi saja.

Jadi seharusnya tidak perlu pe­ristiwa tangkap menangkap itu?
Ya nggak perlu. Nggak perlu nangkap tujuh nelayan mereka, tiga petugas kita juga tidak perlu ditangkap. Kan bisa cukup de­ngan koordinasi saja.

Koordinasi tampaknya tidak cukup, buktinya sudah 10 kali pegawai KKP ditangkap mi­liter Malaysia?
Makanya hubungan diplomatik kita harus lebih baik lagi. Kita ini kan punya hubungan baik dengan Ma­laysia sebagai negara te­tang­ga, juga sama-sama tergabung dalam ASEAN. Jadi hubungan kita ada.

Tapi hubungannya kurang baik  ya ?
Hubungan kita (memang) nggak baik. Padahal kita ke Malaysia itu nggak pakai visa, artinya hubungan inikan sudah baik sekali.

Nelayan dan aparat Malaysia banyak yang ngeyel, seenaknya masuk ke perairan kita?
Kalau ngeyel sih lain. Kalau dikasi tahu nggak bakalan ngeyel dia. Dikasi tahu sekali saja kan dia pasti mengerti. Tapi itu kalau hubungan kita (dengan Malaysia) baik. Kalau nggak baik ya gini.

Apa Presiden SBY perlu tu­run tangan untuk mening­kat­kan hubungan diplomatik?
Aku bilang kalau umpamanya kita punya hubungan baik, men­ding nggak usahlah.

Bagaimana menjaga hu­bung­an  diplomatik itu kalau  Ma­lay­sia sering bersikap se­perti itu?
Ya mesti saling jaga, saling menghormti. Saling menangkap itu tidak  perlu, apalagi kalau sam­pai perang, itu nggak perlu deh.   [RM]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA