Fadel Muhammad: Sudah 10 Kali Pegawai KKP Ditangkap Militer Malaysia

Menteri Kelautan dan Perika­nan, Fadel Muhammad menga­kui, pihaknya telah berupaya ke­ras agar kejadian seperti ini tidak ter­jadi lagi. Tapi sampai se­ka­rang sudah 10 kali penang­kapan terjadi.

“Sudah 10 kali kita mengalami masalah yang seperti ini dengan Malaysia. Kita menginginkan ke­jadian seperti ini tidak teru­lang lagi. Malaysia harus meng­­­hor­mati teritori Indonesia,” kata Fadel Muhammad kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, belum lama ini.

Berikut petikan selengkapnya:

Bagaimana sikap Anda atas sikap Malaysia yang pernah me­nangkap tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Pe­rikanan ?
Saya mengharapkan perma­sala­han ini bisa diproses oleh me­kanisme diplomasi agar tidak kembali terulang. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara baik-baik.

Apa yang Anda sudah laku­kan ?
Kami  telah mengirim sejumlah orang setingkat direktur, Eselon II, untuk ke Johor, Malaysia.

Apakah anda sudah melaku­kan protes kepada pihak Ma­lay­sia atas penahanan tersebut ?
Saya sudah berkomunikasi dengan Duta Besar RI untuk Ma­laysia, pemerintah pusat Malay­sia dan semua pihak-pihak ter­kait. Saya harapkan masalah ini tidak merugikan Indonesia. Se­bab dalam kasus ini nelayan Ma­laysia jelas-jelas telah melanggar batas teritori karena menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Banyak kalangan menyesal­kan cara  barter untuk membe­bas­kan tiga anak buah Anda de­ng­an tujuh nelayan Malaysia ?
Masalah ini tentu saja erat kai­tannya dengan persoalan hubung­an diplomasi Indonesia-Malay­sia. Dalam masalah ini tugas saya adalah membebaskan tiga petu­gas KKP dan saya telah melaku­kan­­nya. Menyangkut soal pena­hanan dan pemulangan nelayan di pihak Malaysia, kita tentu saja koordinasi dengan pihak terkait seperti Menlu menimbang solusi terbaik.

Jadi dalam kasus ini, saya akan bekerja harus berda­sarkan Un­dang-undang. Jadi saya tidak sem­barang apalagi dalam mena­han dan memulangkan orang, karena ini erat kaitannya dengan hubungan diplomasi. Untuk per­soalan nota protes ke­pada pihak Malaysia, saya kira Menlu lebih punya otoritas untuk bertindak ketimbang KKP, tentu saja me­lalui cara-cara diplomasi.

Penangkapan seperti ini su­dah berapa kali terjadi ?
Sudah 10 kali kita mengalami masalah yang seperti begini deng­an Malaysia. Kita meng­inginkan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Malaysia ha­rus menghormati teritori Indo­nesia. Menurut saya perlu dicipta­kan pola baru da­lam kerja sama penga­tu­ran keamanan di Indo­nesia agar hu­bungan baik dengan Malaysia bisa ter­jadi di semua ting­ka­tan. Di tingkat atas, Ma­lay­sia itu baik sama kita. Tapi di tingkat aparat ba­wah itu saya merasa kurang enak.

Loh, kalau sudah 10 kali ke­napa be­lum ada tindakan se­­rius ?
Ya, Makanya ke depan kita meng­upayakan agar pihak Ma­lay­sia tidak lagi mengulangi per­buatannya.

Anda sendiri menilai kasus pe­nahanan tiga aparat anda ba­gai­mana ?
Penyelesaian insiden ini harus mengedepankan prinsip perda­maian dan per­saudaraan sesama ASEAN ka­rena pada kenyataan­nya Malaysia adalah tetangga dan bangsa se­rumpun. Sebesar apa­pun masa­lahnya semua dapat diselesaikan secara diplomatik dan menghin­dari konflik di laut. Ada perma­salahan perbatasan laut kedua negara yang dalam proses pem­bahasan dan kiranya sudah ada signal positif bahwa kedua negara akan meningkatkan intensitas perundingan.

Ada anggapan seharusnya ma­sa­lah pengawasan pencu­rian sumber daya alam laut Indo­nesia lebih baik diserah­kan pada TNI AL ?
Bagi KKP, kerangka acuan yang digunakan dalam operasi pengawasan perikanan adalah penetapan WPP (Wilayah Penge­lolaan Perikanan) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12/2009 dan lokasi tersebut diyakini masih dalam WPP Indonesia. Dari hasil operasi pengawasan selama tahun 2009 ada 14 kasus kapal ikan Malaysia yang mela­kukan pelanggaran di perairan Natuna, Selat Malaka dan perai­ran Kepri dan hampir semuanya diputuskan kapal dirampas untuk negara. Pada tahun 2010 terdapat 10 kasus pelanggaran yang dalam proses hukum di perairan yang sama.

Apakah saat ini sudah ada per­janjian bilateral di Bidang Pe­rikanan antara Indonesia dan Malaysia ?
Saat ini memang belum ada perjanjian bilateral antara Indo­nesia dengan Malaysia dalam bidang Perikanan. Kedua pihak masih dalam penjajakan untuk kerjasama yang saling mengun­tungkan. Makanya ke depan kerja sama dengan Malaysia da­pat dikembangkan dalam bidang Budidaya dan Pemasaran di­mana Malaysia merupakan pasar yang potensial bagi produk peri­kanan Indonesia dan dari sisi teknologi Budidaya, Indonesia lebih unggul.

Ke depan ada usulan agar ka­pal dan petugas KKP yang ber­tugas di laut dibekali per­sen­jataan untuk melindungi diri dari ancaman Malaysia ?
Kalau untuk dipersenjatai pe­tugas KKP kita akan pertimbang­kan nanti, apakah nanti pihak-pihak terkait setuju kalau petugas sipil seperti KKP dipersenjati. Kami kan petugas sipil. Saya justru melihat ada usulan positif yang berkembang selama ini yang menginginkan agar kapal-kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama untuk dikelola TNI Angkatan Laut melalui sebuah kerja sama. Tugas KKP menurut saya sebaiknya lebih fokus ke­pada sisi ekonomi dari kelautan dan perikanan, sedangkan perba­tasan laut tetap menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

Berapa jumlah armada ka­pal yang dimiliki untuk me­man­tau perairan Indonesia ?
KKP memiliki kapal sebanyak 40 unit. Dari jumlah itu, 17 unit dilengkapi senjata api. Infrastruk­tur untuk menjaga perbatasan juga banyak dimiliki institusi sipil lainnya.

Dengan insiden ini, apa yang perlu dibenahi KKP ?
Kita punya tujuan penting, yakni memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkat­kan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan dan kita ingin bekerja sama dengan semua pihak untuk memperluas akses pasar.  [RM]