Airlangga Hartarto: Golkar Tolak Kenaikan TDL,Itu Memberatkan Industri

“Asumsi kami, kenaikan dila­ku­kan pada awal tahun,” ujarnya di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Senin lalu (16 Agustus).

Namun rencana tersebut, kata Agus, belum final karena harus dirundingkan dengan Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR).

“Masih proses sampai Okto­ber,” katanya.

 Tampaknya pembahasan di DPR bakal berjalan alot. Sebab, Fraksi Partai Golkar secara tegas menolak rencana kenaikan ter­sebut karena ini akan berdampak terhadap industri, dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

“Masih banyak solusi lain yang bisa diambil. Jangan ambil jalan pintas dengan menaikkan TDL sebesar 15 persen awal 2011. Se­bab, kenaikan ini sangat ber­penga­ruh terhadap industri dan akhirnya berpengaruh terhadap masyarakat,’’ papar Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pemerintah mau naikkan TDL awal tahun depan sebesar 15 persen, bagaimana komen­tar­nya ?
Saya rasa kami dari Fraksi Partai Golkar menolak kenaikan TDL tahun depan. Kenaikan TDL untuk tahun ini saja Komisi VI DPR juga berkeberatan.

Apa argumentasinya ?
Ya, kenaikan itu memberatkan rakyat. Indikasinya bisa dilihat ma­sukan 30 asosiasi yang disam­paikan ke Komisi VI  bahwa ke­naikan TDL ini mengakibatkan daya saing dari industri menjadi lemah. Apalagi kenaikan tarif ini tidak disertai dengan kenaikan availability.

Kemudian infrastruktur yang dijanjikan pemerintah itu juga belum ada yang jalan.  Jadi, satu sisi infrastruktur belum tersedia, sementara industri sekarang ini  kekurangan pasokan gas. Akses ke pelabuhan biayanya juga tinggi. Nah Kalau ini semuanya belum diperbaiki, tapi TDL di­naikkan lagi, tentu sulit bagi in­dustri kita untuk bersaing di pasar global tahun depan.

Kok bisa berdampak sebesar itu ?
Ya dong. Pengaruhnya besar karena listrik itu kan salah satu komponen strategis dalam indus­tri, terutama industri yang berba­sis pada energi seperti industri kertas, industri baja, industri ke­ramik.

Berarti kenaikan ini harus di­tunda ?
Yang jelas kami belum setuju kalau tahun depan TDL ini di­naik­kan.

Kapan disetujui ?
Tergantung kapan pemerintah perbaiki sistem jaringan transmisi listriknya, kemudian sistem ener­gi mix-nya juga harus segera di­per­baiki, gas juga harus tersedia. Kalau itu sudah bagus, baru bisa dinaikkan. Kalau tidak, menurut saya sih hanya akan membebani industri, sehingga sulit bersaing di pasar global.

Emang harga listrik di ting­kat ASEAN bagaimana ?
Biaya listrik untuk industri kita termasuk paling mahal di ASEAN. Kalau ditambah lagi (menaikkan TDL menjadi 15 per­sen) ya makin mahal lagi. Ini tentu menurunkan daya saing.

Jadi imbas bagi industri de­ngan kebijakan menaikkan TDL ini bisa memicu PHK massal ?
Kalau tidak bisa bersaing, tentu akhirnya bisa menghentikan produksi. Berarti karyawan diber­hentikan pula.

Bagaimana dengan perdaga­ng­an bebas, tentu akan mem­be­­nam­kan industri dalam ne­geri ?
Kalau perdagangan bebas, ACFTA itu kan liberalisasi per­dagangan dengan membuka pa­sar ke negara ASEAN plus China. Tapi di China kan mereka melin­dungi beberapa industri dalam negerinya. Kalau di Indonesia se­muanya dibuka. Padahal biaya produksi menjadi lebih tinggi lagi dengan kenaikan TDL itu. Ini membuat sulit industri kita untuk bertahan.

Berarti sebelum dinaikkan ada langkah yang harus dianti­si­pasi terlebih dulu ?
Ya, saya pikir banyak yang bisa dilakukan pemerintah teru­tama PLN untuk mereduksi biaya cost produksi. Prosesnya saja seharus­nya bisa ditekan sampai single digit sekitar 8 persen. Kemudian transmisinya diperbaiki sehingga lost-nya tidak kemana-mana. Kemudian untuk inter connecting itu harus betul-betul dipikirkan. 

PLN menyatakan pasrah ka­rena kenaikan TDL ini bersum­ber dari pemerintah ?
Persoalannya kan kalau TDL ti­dak dinaikkan, mereka akan meminta subdisi yang lebih besar. Kalau PLN tidak minta subsidi kan tidak akan dinaikkan.

Apakah seharusnya peme­rin­tah memberikan kelelua­sa­an pada PLN untuk membuat ke­bi­jakan sen­diri dengan pa­nga­wasan DPR ?
Ya, sesungguhnya PLN diberi keleluasaan, hanya persoalannya bisa tidak mengimplementasikan kebijakan energi mix-nya karena power plant berbangkit gas saja tidak memperoleh akseptor.

Jadi pemerintah telah mem­buat kebijakan keliru dengan me­naikkan TDL 15 persen ?
Pembicaraan yang tidak tepat­lah. Artinya masih banyak cara lain untuk mengefisienkan PLN ter­masuk merubah faksi deal loan agrreement-nya dikonversi saja menjadi equity jadi bunga PLN jadi turun. Dengan demikian, struk­tur PLN menjadi bisa lebih baik.

Bagaimana dengan solusi lainnya ?
Mempercepat proyek pem­bangkit listrik 10 ribu Mega Watt. Jadi kita bisa memperbanyak ba­han bakar batubara.

Persoalannya kan batubara kita banyak diekspor ke luar negeri ?
Kalau dalam negeri harus di­imbangi dengan yang namanya brown cool. Dengan kalori ren­dah itu harus tunduk untuk PLN. Jadi industri brown cool-lah yang harus dikembangkan.

O ya, dari tadi ngomongin dam­­paknya ke industri, bagai­mana dengan yang lain ?
Ya semuanya berdampak. Su­dah pasti berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, mening­kat­kan biaya inflasi. Lihat saja harga kebutuhan pokok sekarang semua kan pada naik.   [RM]