Anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan institusi penegak hukum yang permanen sudah menjadi sarang mafia. Karena itu, untuk membersihkan institusi-institusi tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat, termasuk dari presiden.
"Presiden sendiri yang harus memimpin langsung karena saya lihat beliau (SBY) ada hatinya untuk melakukan itu," kata Martin saat berdiskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 7/8).
Martin menambahkan di Komisi Hukum DPR juga sudah muncul gagasan memperketat proses uji kelayakan calon Kapolri dan pimpinan KPK yang akan datang. Ini, sambungnya, adalah indikator dari komitmen DPR memberantas mafia dan mendukung calon pemimpin yang memang ingin mereformasi lembaga-lembaga tersebut.
Sementara Sekrataris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengatalan, idealnya Presiden tidak perlu memimpin langsung Satgas untuk menegaskan dukungan pada kerja pemberantasan mafia hukum.
"Satgas ini bentukan Presiden. Selama dapat dukungan dari beliau, instruksinya jelas yang harus diberantas adalah mafia hukum yang besar alias
big fish," jelas Denny.
[ald]
BERITA TERKAIT: