Tjahjo Kumolo: Silakan Buktikan Siapa Menyuap dan Siapa Saja yang Disuap

Misalnya saja, terpilihnya Darmin Nasution menjadi Guber­nur Bank Indonesia (BI), PDIP hanya bisa melakukan aksi walkout.

Ini tentunya menimbulkan spekulasi.  Apalagi beredar kabar, anggota Fraksi PDIP menerima duit atas terpilihnya Darmin.

Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mem­bantah bahwa fraksinya mene­rima uang atas terpilihnya Dar­min sebagai Gubernur BI.

“Fraksi kami tidak meme­rin­tahkan anggotanya untuk me­milih Darmin,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kabarnya anggota Fraksi PDIP memilih Darmin karena mene­rima uang, apa benar se­perti itu?

Itu fitnah. Silakan membuk­tikan siapa yang merasa menyuap dan siapa saja yang disuap. Itu pendapat saya.

Adanya kabar itu barang­kali gara-gara PDIP sebagai partai oposisi cenderung me­lempem?

PDI Perjuangan konstitusional dalam menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemba­ngu­nan yang menyimpang dari Trisakti, dan jauh dari harapan janji-janji kampanye yang lalu. Jadi, kami tidak hanya sebatas kritik tapi juga menyampaikan solusi. Jadi silakan cek, ikuti se­tiap per­nyataan fraksi dan pem­bahasan dalam raker di komisi-komisi.

PDIP dinilai tidak konsisten karena meloloskan Darmin  se­­bagai Gubernur BI?

Kalau dikatakan Fraksi PDIP tidak konsisten, mengapa kami dalam pengambilan keputusan DPR di paripurna meminta vo­ting pengambilan keputusannya. Di komisi saat fit dan proper test Darmin Nasution, fraksi kami ajukan berbagai pertanyaan dan catatan-catatan sebelum pe­ngam­­bilan keputusan di komisi. Fraksi PDIP berpikirnya tidak asal tolak, kita catat, klarifikasi, dan lain-lain. Lagipula, Guber­nur BI su­dah lama kosong. Ter­lalu lama kosong sangat memba­hayakan moneter kita. Kita harus­nya men­cari orang yang konsisten, tepat, mampu men­jaga independensi Bank Indo­nesia.

Tapi PDIP dianggap gagal,  toh Darmin tetap terpilih?

Pemerintah kan mengusulkan satu nama dulu ke DPR dan me­lalui komisi XI pernah ditolak. Makanya dalam paripurna kami minta voting terbuka. Fraksi kami, walau oposisi tapi kan jum­­lahnya minoritas. Yang mayo­ritas kan koalisi pemerin­tah semua. Namanya kan ber­politik ya ber­manuver politik. Jadi sah-sah saja demi menjaga konsistensi.

Ada kabar DPP PDIP  meme­rintahkan semua anggotanya di DPR memilih Darmin, apa benar seperti itu?

Anggota Fraksi FPDIP DPR sebagai perpanjangan tangan partai melaksanakan keputusan pimpinan fraksi. Hasilnya baru dilaporkan ke DPP. Bukan di balik. Demikian juga anggota fraksi di Komisi XI juga melak­sanakan keputusan  pimpinan fraksi dalam melakukan fit dan proper test calon Gubernur BI. Jadi semua clear, PDI Per­juang­an solid.

Kemudian dalam pengambi­lan keputusan politik di DPR, wajar kan adanya strategi manu­ver politik. Sepanjang mengi­kuti mekanisme tata tertib DPR dan tidak melanggar. Misal ke­putu­san voting yang me­nyang­kut orang harus voting tertutup tapi dipaksa terbuka, tapi melanggar tatib FFDIP yang dibuat DPR dan mempe­ngaruhi putusan paripurna DPR cacat hukum dan membuka pe­luang bisa digugat ke MK. Jadi harus ikuti meka­nisme yang diatur dalam tatib. Semen­tara soal kalah menang dalam vo­ting, wajar dalam politik.

PDIP segera menggelar Ra­kor­nas, apa jadi topik uta­ma?

Adapun tema Rakornas yang dilangsungkan di Bogor selama dua hari adalah Ber­juang Untuk Kese­jahte­raan Rakyat. Ini akan jadi topik utama partai sela­manya. Agar konsisten  se­lu­ruh kader anggota dan sim­patisan partai fokus dalam melaksana­kan tugas­nya se­bagai kader par­tai baik di struktur partai maupun di legislatif. Semen­tara bagi ke­pala daerah yang diusung PDIP harus berjuang terus untuk mening­katkan kesejah­teraan rakyat dalam setiap pengambilan kepu­tusan me­nyangkut program kerjanya.

Seberapa penting Rakor­nas ini mampu mening­katkan so­liditas partai?

Partai sudah solid. Ra­kornas hanya menya­tukan sikap dalam menyusun pro­gram mensi­ner­gi­kan antara pro­­gram partai se­bagai pro­gram perjuang­an seba­gaimana pro­­gram dari ha­sil kongres. Ke­duanya ke­mu­dian disin­kron­kan dengan tetap mem­prioritaskan program daerah sesuai kondisi masyarakat dan wilayah yang berbeda-beda tapi satu kerangka Kebhinekaan-NKRI-Pancasila-UUD 1945 se­bagai satu kesatuan bangsa Indonesia.

Kalau solid, kenapa ada se­jumlah kepala daerah yang di­usung PDIP malah loncat pa­gar ke partai lain?

Kalau ada seperti itu, ini sudah menyangkut etika seorang ke­pala daerah. Biarlah rakyat Indo­nesia yang menilainya dan biar yang bersangkutan memper­tanggung­jawabkan perbua­tan­nya  kepada Tuhan Yang Maha Esa. PDI Per­juangan tidak me­musing­kannya. Kasihan saja melihatnya.

[RM]