Eksekusi As’ad Syam Kejaksaan Gandeng KPK

Hal ini diketahui dari penje­lasan Kepala Pusat Penerangan Hu­kum Kejaksaan Agung, Bah­bul Thohir kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

“Permintaan koordinasi dari Kajati Jambi memang sudah ada. Ini kan sudah putusan MA, jadi kita hanya melaksanakan perin­tah undang-undang. Kita tinggal menunggu waktu pelak­sana­an­nya saja,” katanya.

Diakui Bahbul, selain meminta ko­ordinasi dari Kejagung, Kejati Jambi juga mengkoordinasikan pro­ses eksekusi terhadap As’ad de­ngan Kejati DKI Jakarta. Me­nu­rut­nya, sampai sejauh ini Keja­gung ju­ga sudah menyiapkan langkah gu­na mengeksekusi yang bersangkutan.

Bahbul memastikan, dalam rangka kelancaran proses ekse­kusi ini sudah dilakukan koor­dinasi antara Kejati Jambi, Kejati DKI Jakarta dengan jajaran Pi­dana Khusus Kejagung, dan Jak­sa Agung Muda Intelijen dilak­sa­nakan secara intensif. Namun ia menolak merinci bagaimana proses eksekusi terhadap As’ad. “Kita tung­gu tanggal mainnya,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jam­bi, Yuswa Kusumah Affandi Basri mengatakan, upaya ek­se­ku­si terhadap As’ad terus dila­ku­kan jajarannya. “Kita sudah ko­ordi­nasikan dengan Kejati DKI mau­pun Kejagung,” katanya saat dihu­bungi Rakyat Mer­deka, kemarin.

Hal itu dilakukan lantaran terpi­dana yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR itu diduga berada di luar wilayah hukum Kejati Jambi.

Tak tanggung-tanggung, kata Yuswa, untuk memantau per­gerakan As’ad, Kejati Jambi  pun me­min­ta bantuan KPK.

Kuasa hukum As’ad Syam, T Simanjuntak melalui pesan sing­kat yang diterima Rakyat Mer­deka melalui anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi, menilai putusan kasasi MA terha­dap kliennya batal demi hukum.

“Saya, T.Simanjuntak SH di Jambi, pengacara As’ad. Putusan PN Sengeti no.20,  A,n As’ad, be­bas murni. JPU, Kasasi di MA ter­daftar no 1140, sedangkan pu­tusan MA no 1142 penjara 4 ta­hun,” katanya.

Menurut Simanjuntak, putusan bebas murni tidak dapat dika­sasi. Selanjutnya putusan MA Nomor 1142, tidak memuat pasal 197 ayat 1 dan menurut pasal 197 ayat 2 putusan tersebut batal demi hukum.

“Putusan Nomor 1142, kasasi MA bertentangan dengan pasal 244 KUHP (tentang bebas murni, dan putusan itu tidak memuat kewajiban tersebut dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP. Konse­ku­en­sinya, putusan tersebut batal demi hukum sesuai Pasal 197 ayat 2 KUHAP. Apakah putusan yang batal demi hukum harus dilak­sanakan pelaksanaannya? Kalau ya, berarti diktator,” tegasnya.

Setahu Baghowi sendiri, sosok As’ad merupakan orang yang baik. “Sikapnya tegar dan selalu mem­berikan motivasi kepada rekan-re­kan di Komisi VIII DPR,” ujarnya.

Makanya, Baghowi sangat terkejut ketika As’ad divonis empat tahun penjara oleh Mah­kamah Agung.

Meski begitu, kata Bagho­wi, As’ad tidak pernah ber­bi­cara mengenai permasalahan hukum dirinya kepada teman-te­mannya di komisi VIII DPR.

Demokrat & DPR Telah Dipermalukan

Benny Kabur Harman Merasa Kecolongan

Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman mengaku pri­hatin terhadap kasus yang me­nim­pa rekannya itu. “Dia telah memalukan ja­jaran anggota De­wan dan juga na­ma baik De­mo­krat,” katanya.

Ketua Komisi III DPR ini juga menerangkan, meski sampai saat ini partainya belum memberikan sanksi terhadap As’ad,  tapi Partai Demokrat tidak akan melin­du­nginya kalau terbukti bersalah se­cara hukum. “Demokrat tidak akan pernah mau melindungi se­tiap anggota yang terlibat dengan perkara hukum,” tegasnya.

Demokrat, lanjutnya, keco­lo­ngan terhadap rekam jejak As’ad yang kini diketahui sebagai terpi­dana kasus dugaan korupsi pro­yek PLTD Muaro Jambi. “Kalau dilihat dari jangka wak­tunya, As’ad telah melakukan kesalahan sebelum dirinya men­jadi anggota Dewan. Kita merasa kecolongan status hukum dia, saya sendiri baru tahu kalau dia sedang bermasalah belum lama ini,”’sesalnya.

Belajar dari kasus As’ad, me­nurut Benny, ke depan partainya akan lebih hati-hati dalam men­seleksi setiap anggotanya yang menca­lonkan diri sebagai wakil rakyat.

“Kalau Sudah Divonis, Segera Dieksekusi”

Uli Parulian Sihombing, Direktur Eksekutif ILRC

Direktur Indonesian Legal Resources Center (ILCR) Uli Pa­rulian Sihombing, menga­takan, eksekusi terhadap terpi­da­na kasus dugaan korupsi pro­yek PLTD Muaro Jambi, As’ad Syam yang bertele-tele meru­gi­kan citra DPR dan Partai Demokrat.

“Ini bukti nggak ada partai politik yang bersih dari korupsi. Harusnya kalau sudah dike­luarkan vonis MA, kasus ter­se­but secepatnya dilakukan ek­sekusi,” katanya, kemarin.

Bekas Direktur Lembaga Ban­tuan Hukum (LBH) Jakarta ini menyarankan, bila Demo­krat ingin tetap partai yang ber­sih dan concern terhadap pem­be­ranta­san korupsi, sebaiknya selektif da­lam memilih anggotanya.

Penasihat Indonesia Police Watch (IPW) Jhonson Panjaitan mendesak kejaksaan segera melakukan ek­sekusi terhadap putusan kasasi MA yang me­mutus As’ad pen­jara empat ta­hun penjara. “Kejaksaan harus koor­dinasi untuk mem­percepat proses ek­sekusi terhadap As’ad,” katanya.

Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Asosiasi Advokat Indonesia ini juga heran kenapa DPR dan Demokrat belum beri­kan sanksi ke As’ad. “Sangat aneh bila terpidana korupsi Rp 4,5 miliar tapi belum men­da­patkan sanksi dari DPR dan partainya,” ujarnya.

4 Kali Mangkir, As’ad Syam  Masuk DPO Kejati Jambi

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat periode 2009-2014, As’ad Syam ter­sangkut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pem­bangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi, yang merugikan negara Rp 4 miliar.

Pada 3 April 2008 dalam si­dang di Pengadilan Negeri (PN) Sengeti, bekas Bupati Muaro­jambi periode 1999-2004 ini divonis bebas. Tapi Mah­kamah Agung dalam putusan kasa­sinya sangat berbeda jauh.

MA melalui surat Keputusan Nomor 1142K/PID-sus/2008 tanggal 10 Desember 2008 mengabulkan tuntutan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sengeti nomor 207/T/2007 tanggal 13 April 2008 atas nama terdakwa Drs H As’ad Syam. Dalam pu­tusan itu, MA menyatakan As’ad telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan.

As’ad dijerat dengan dak­waan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No­mor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan hukuman empat tahun penjara dikurangi masa penahanan sebelumnya.

Selain itu, dia juga wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta. Apabila denda itu tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi penambahan hukuman selama enam bulan.

Dalam pelaksanaan putusan tersebut, surat pemang­gilan­nya sudah dilayangkan pihak ek­sekutor Kejari Sengeti pada 4 Januari 2010 untuk dipanggil hadir pada Senin (11/1/2010) di Kejaksaaan Negeri Sengeti. Pemanggilan itu merupakan pemanggilan keempat yang dilakukan Kejari Sengeti, se­telah surat pemanggilan ketiga sebelumnya juga sudah di­layangkan kejaksaan, namun tidak dipenuhi.

Setelah beberapa kali gagal mengeksekusi As’ad Syam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi siap menetapkan dan mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi (Kajati Jambi) Yuswa Kusumah Affandi Basri me­nga­takan, pihaknya telah me­nyampaikan usulan cekal ke­pada Kejaksaan Agung agar me­minta pihak Imigrasi mem­beri cekal kepada terpidana atas nama As’ad Syam.

“Kejaksaan sudah beberapa kali mencarinya hingga ke kan­tor DPR RI , Senayan, Jakarta, dan tempat tinggalnya. Tapi dia tidak juga dijumpai,” kata Yuswa Kusumah Affandi Basri, (1/07/2010).

Pada 22 Juli lalu, As’ad Syam bersama tiga anggdota DPR lainnya diperiksa Badan Kehormatan DPR. Dalam si­dang klarifikasi itu hanya As’ad dan Dimyati Natakusumah yang hadir.

"Kita Klarifikasi Dulu

Nudirman Munir, Anggota BK DPR

Badan Kehormatan DPR belum menjatuhkan sanksi ke­pada Anggota Komisi VIII DPR, As’ad Syam, karena masih memproses dugaan ke­ke­liruan administratif terhadap putusan kasasi terpidana kasus dugaan korupsi proyek PLTD Sungai Bahar, Muaro Jambi itu.

“Aneh nomor salinan surat kasasinya beda dengan nomor perkaranya. Ini buat BK menjadi per­soalan,” kata anggota BK DPR, Nudirman Munir, kemarin.

Berdasarkan data dan infor­masi yang diterima lemba­ga­nya, perkara atas nama As’ad bernomor 1040, namun dalam salinan kasasinya, MA menulis no­mor 1042. Makanya, BK DPR akan meminta klarifikasi ke MA dalam waktu dekat. “Siapa yang salah, apakah se­kretaris, panitera atau jangan-jangan ada unsur kesengajaan. Ini harus jelas dulu. MA itu kan mitra kerja kita di Komisi III DPR, jadi akan kita tindak­lanjuti,” tuturnya.

Atas dasar itu pula, lanjut politisi Golkar itu, BK DPR tak mau gega­bah mendukung langkah kejak­saan yang gem­bar-gembor akan segera meng­eksekusi As’ad, karena bisa menjadi pre­seden hukum yang buruk.

“Nanti malah terjadi yuris­pru­densi hukum. Tugas kita yang utama mengklarifikasi ka­sus ini dulu. Kalau soal ek­se­kusi, itu bukan domain kita,” ujarnya.