Kebijakan tersebut, kontras dengan visi poros maritim dunia yang menjaga lingkungan, sumberdaya hayati, keanekaragaman dan kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana tidak? perusahaan yang diberikan izin oleh KKP melakukan mobilisasi nelayan dan kapal dalam jumlah ratusan ribu. Izin penangkapan ikan diberikan dalam jangka waktu panjang sekitar 30 tahun ke depan.
Apabila pengusahanya kuat bertarung dalam plasma bisnis. Izin bisa juga jangka waktu pendek, apabila perusahaan tidak pandai mengelola tantangan dan manajemen nelayan sebagai basis perolehan bahan baku.
Kebijakan penangkapan ikan terukur diperuntukan menjaga ekosistem laut supaya tetap bersih, sehat dan sumberdaya ikan tidak terjadi overfishing.
Namun, kebijakan ini di tengah jalan direvisi, yakni perusahaan membayar PNBP sebelum produksi dan/atau sebelum penangkapan ikan (operasi) menjadi bayar pasca-produksi. Beberapa perusahaan yang mendapat izin operasional membayar PNBP sebelum beroperasi.
Namun, setelah melihat kondisi pengusaha yang dipengaruhi keuangan global dan rantai bisnis perikanan sangat menyulitkan. Maka pembayaran PNBP diputuskan kembali pada konsep awal yakni pembayaran PNBP Pasca-Produksi.
Pertanyaan yang muncul, ke mana uang pengusaha yang telah membayar PNBP di awal? Apalagi pembayaran tersebut syarat mutlak mendapat kuota tangkap berbagai jenis ikan. Pengeluaran izin kuota tangkap dominasi perusahaan swasta nasional.
Kemudian, membentuk sejumlah paguyuban di bawah kendali perusahaan yang bersifat terikat secara langsung dengan kelembagaan nelayan.
Pada tahun 2022 bulan April dan Mei, perkiraan ketersediaan ikan tangkapan dan budidaya sebesar 2,99 juta ton, benarkah? Menurut KKP kinerja pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2022 tunjukkan tren positif. Rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) sampai bulan November 2022 adalah 106,56.
Jumlah produksi perikanan tangkap hingga triwulan III tercatat sebesar 5,96 juta ton dengan nilai produksi mencapai Rp182,59 triliun.
Rusdianto Samawa
Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)
BERITA TERKAIT: