Agenda ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, penyidik akan memasuki tahap penting. Mereka akan menyusun kembali rangkaian peristiwa, menguji hubungan antarpelaku, menelusuri tujuan operasi, dan mencari dasar hukum untuk menghubungkan penyadapan dengan dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyebut gelar perkara akan melibatkan tim internal dan para ahli. Mereka akan membedah konstruksi perkara berdasarkan bukti dan keterangan ahli.
Tapi Susatyo juga menegaskan bahwa gelar perkara ini belum bertujuan menetapkan tersangka baru. Ini baru gelar perkara permulaan, yang tampaknya rumit karena melibatkan banyak pihak. Penyidik ingin menguji lebih dahulu seberapa kuat konstruksi hukum yang mereka bangun.
Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sehari sebelumnya memberikan gambaran lebih luas. Ia menyebut hubungan antara penyadapan dan dugaan makar semakin nyata.
Penyidik telah menerbitkan SPDP untuk perkara makar, sementara sebagian besar rekaman percakapan dari telepon genggam pihak terkait sudah mereka amankan. Sebagian data komputer memang diduga telah dihapus. Penyidik kini mendalami rekaman dan bukti elektronik tersebut.
Yusril menghendaki gelar perkara mengungkap hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain, termasuk pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penyadapan. Ia pernah bilang, “Wallahu a’lam bis shawab”, Allah yang lebih tahu, ketika ditanya otak intelektual penyadapan.
Melihat data pemeriksaan yang tersedia, ia bahkan membuka kemungkinan pemeriksaan berkembang ke luar lingkungan Polri, termasuk kalangan politik dan birokrasi pemerintahan. Sasaran akhirnya jelas, itu tadi, menemukan aktor intelektual di balik operasi tersebut.
Penting mengingat bahwa Komisi III DPR telah lebih dahulu memberikan arah politik dan pengawasan terhadap perkara ini. Dalam rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November, Komisi III menghasilkan dua kesimpulan yang ringkas namun tegas.
Pertama, mengapresiasi pengungkapan kasus penyadapan ilegal, dan meminta penanganannya berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, Komisi III secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan para tersangka merupakan tindakan makar dan meminta Kapolri menerapkan pasal makar serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kesimpulan DPR itu memberikan tekanan politik dan kelembagaan agar penyidikan bergerak lebih jauh. Namun, gelar perkara hari ini tetap harus bekerja dengan pembuktian hukum. Penyidik perlu menguji apakah fakta yang mereka kumpulkan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar. Di sinilah pekerjaan rekonstruksi menjadi sangat penting.
Yusril menyebut lima kemungkinan tujuan yang harus diperiksa dalam konstruksi makar. Pertama, membunuh Presiden. Kedua, merampas kemerdekaan atau melumpuhkan Presiden. Ketiga, membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Keempat, melumpuhkan pemerintahan beserta alat-alat perlengkapan negara. Kelima, memisahkan sebagian wilayah NKRI.
Kelima kemungkinan itu merujuk ke KUHP Nasional. Terutama, pasal 191 hingga 193. Karena itu, gelar perkara perlu menguji setiap kemungkinan melalui bukti konkret. Apakah penyadapan hanya bertujuan mengumpulkan informasi? Apakah pelaku hendak menggunakan informasi tersebut untuk mengendalikan, melumpuhkan, atau menghambat Presiden menjalankan pemerintahan?
Apakah terdapat rencana mengganggu kerja lembaga negara? Apakah ada upaya menggulingkan pemerintah? Atau, adakah tujuan lain yang masuk dalam kategori makar? Pertanyaan berikutnya menyangkut tahapan perbuatan. Yusril mengingatkan bahwa KUHP Nasional mengenal permufakatan jahat, perbuatan persiapan, permulaan pelaksanaan, hingga pelaksanaan tindak pidana.
Penyidik harus merekonstruksi tahapan itu melalui komunikasi, pembagian peran, instruksi, penggunaan perangkat, pengumpulan informasi, dan pemanfaatan hasil sadapan. Rekaman percakapan dapat menjadi petunjuk penting, tetapi penyidik tetap harus menguji keaslian, konteks, hubungan dengan tindakan nyata, serta relevansinya terhadap unsur pidana.
Di sinilah pertanyaan tentang user hasil penyadapan menjadi sangat menentukan. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kapolri pernah menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna hasil sadapan sampai saat itu.
Yusril kemudian mengungkap perkembangan penyidikan yang mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan. Namun, identitas pengguna, pemberi perintah, pelaksana teknis, dan aktor intelektual harus penyidik uraikan dengan terang. Setiap orang memiliki kemungkinan peran dan tanggung jawab hukum yang berbeda.
Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko kegiatan terkait perkara ini, termasuk rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara perlu masuk ke dalam rekonstruksi. Hubungan antara lokasi, perangkat, orang, komunikasi, dan tujuan operasi harus tersusun sebagai satu rangkaian bukti yang dapat diuji.
Gelar perkara hari ini semestinya menjadi meja besar tempat seluruh kepingan itu dirangkai. Jangan sampai penyidik hanya mengumpulkan serpihan percakapan, daftar nama, dan perangkat elektronik tanpa mampu menjelaskan hubungan kausal di antara semuanya. Sebuah dugaan makar memerlukan konstruksi yang utuh, bukan sekadar kumpulan kecurigaan.
Publik tentu ingin mengetahui siapa yang berada di belakang operasi penyadapan ini. Apakah ada komando berjenjang? Siapa yang menyediakan dana dan fasilitas? Siapa yang menerima hasil sadapan? Untuk kepentingan apa mereka menggunakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu harus memperoleh jawaban melalui pembuktian.
Namun, kehati-hatian tetap wajib mengawal proses. Kesimpulan Komisi III merupakan sikap politik dan fungsi pengawasan parlemen. Pernyataan Yusril menggambarkan perkembangan penyidikan. Keduanya tidak menggantikan pembuktian unsur pidana di pengadilan.
Penyadapan ilegal memang dapat menjadi bagian dari rangkaian perbuatan makar jika penyidik membuktikan tujuan dan kaitannya dengan tindakan yang memenuhi unsur makar. Penyadapan itu sendiri tidak otomatis membuktikan makar.
Negara perlu melindungi Presiden dan pemerintahan dari setiap upaya yang melanggar hukum. Pada saat yang sama, negara juga harus melindungi hak setiap warga negara dari tuduhan yang tidak memiliki dasar pembuktian memadai.
Gelar perkara hari ini akan menentukan arah pembuktian berikutnya. Publik menunggu lebih dari sekadar pengumuman siapa yang akan menjadi tersangka. Publik ingin mengetahui keseluruhan cerita: siapa merancang, siapa menjalankan, siapa memanfaatkan, dan apa tujuan sesungguhnya.
Sebab, jika perkara ini memang menyimpan rencana makar, penyidik harus membongkar seluruh jaringannya. Jangan biarkan perkara sebesar ini berhenti pada orang-orang yang memegang perangkat.
Negara harus menemukan siapa yang menggerakkan tangan, siapa yang mengendalikan benang, dan untuk tujuan apa boneka-boneka itu bergerak.
BERITA TERKAIT: