Tim Titipan Tak akan Pernah Menjadi Juara Dunia

Pelatih mengumumkan susunan pemain. Bek kiri? Anak dari mantan ketua umum PSSI. Gelandang bertahan? Sepupu menteri yang kebetulan suka futsal. Striker? Rekan bisnis sang pelatih -- hobinya nge-gym, bukan mencetak gol. Kiper? Orang yang paling rajin like postingan Instagram federasi. 

Pertandingan dimulai. Menit ke-12, bola sudah empat kali bersarang di gawang kita. Skor akhir? Tidak perlu ditulis. Anda sudah tertawa. Anda menyebutnya lelucon.
Tapi anehnya, di luar lapangan -- di ruang kabinet, di lantai atas gedung BUMN, di kursi-kursi eselon satu -- lelucon yang sama kita anggap normal. Kita menyebutnya "hak prerogatif presiden", "representasi konstituen", "balas jasa koalisi". Lalu kita bertanya-tanya kenapa pembangunan manusia Indonesia jalan di tempat.

Mari kita periksa sejenak. Indonesia hari ini memiliki lebih dari 30 kementerian, puluhan lembaga, dan lebih dari seratus BUMN. Di pucuk-pucuk jabatan itu -- menteri, wakil menteri, eselon satu, direktur utama, komisaris-- keputusan dibuat setiap hari. 

Keputusan tentang kurikulum sekolah 50 juta anak. Keputusan tentang harga pupuk yang menentukan apakah petani bisa menyekolahkan putrinya. Keputusan tentang infrastruktur digital yang akan dipakai tiga generasi ke depan.  Dan coba tanya: berapa banyak dari mereka yang duduk di sana karena kapasitas, bukan karena afiliasi?

Jawabannya? Kita semua tahu. Tapi kita pura-pura tidak tahu.
Saya bicara sebagai pendidik. Sudah lebih dari dua dekade saya mengamati bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan -- dan lebih dari dua dekade pula saya menyaksikan pola yang sama: menterinya baru, visinya baru, programnya baru, semuanya "baru" -- kecuali hasilnya. 

Skor PISA kita nyaris tidak bergerak. 7 dari 10 anak sekolah di Indonesia usia 10 tahun tidak mampu membaca dengan baik. Angka putus sekolah menengah atas di daerah 3T tetap dua digit. Dan setiap ganti kabinet, ganti pula kurikulum. Seolah-olah masalahnya ada di nama mata pelajaran, bukan di siapa yang merancangnya dan apa kapasitas mereka melakukannya.
Logikanya begini: jika posisi direktur teknis tim nasional diisi oleh orang yang tidak pernah melatih, jangan harap taktik di lapangan berubah. Jika menteri pendidikan bukan datang dari mereka yang memahami pedagogi, kebijakan publik, dan sosiologi Pendidikan -- melainkan dari mereka yang punya massa, punya partai, punya kontribusi electoral -- maka yang lahir bukanlah kebijakan. Yang lahir adalah proyek.

Saya tidak naif. Politik memang soal kompromi. Tapi ada batas antara kompromi dan bunuh diri. Ketika kementerian teknis -- pendidikan, kesehatan, riset, Bappenas -- diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya lebih tebal di dunia politik ketimbang di dunia keahlian, maka yang dikorbankan bukan sekadar efisiensi. Yang dikorbankan adalah puluhan juta anak yang tidak bisa memilih siapa yang mengurus masa depan mereka.

Di sinilah kegelisahan saya sebagai pendidik bermula.

Pendidikan mengajarkan anak bahwa usaha, kompetensi, dan kejujuran akan membuka jalan. Guru meminta murid belajar, berlatih, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Tetapi ketika mereka dewasa, mereka menyaksikan jabatan strategis justru kadang lebih mudah diraih melalui kedekatan, loyalitas personal, afiliasi, atau transaksi kekuasaan. Pesan apa yang sedang kita kirimkan?

Belajarlah dengan tekun, tetapi carilah orang dalam.

Itulah pelajaran tersembunyi yang sangat merusak. Kurikulum boleh berbicara tentang karakter, profil pelajar, integritas, dan kompetensi abad ke-21. Namun, anak belajar lebih kuat dari apa yang dilakukan negara daripada apa yang tertulis di buku pelajaran. Ketika merit dikalahkan oleh titipan, pendidikan kehilangan otoritas moralnya.

Dampaknya menjalar jauh. Pejabat yang tidak menguasai bidangnya cenderung bergantung pada konsultan, birokrasi bawahan, atau slogan. Negara lalu kehilangan sesuatu yang jarang masuk laporan tahunan: waktu. Padahal pembangunan manusia bekerja dengan kalender biologis. Masa emas anak tidak dapat diundur, kualitas guru tidak tumbuh dari seremoni, dan ketertinggalan belajar tidak pulih hanya dengan mengganti nama program.

Keputusan menjadi lambat, program mudah berganti, anggaran bocor ke kegiatan seremonial, dan institusi sibuk melayani selera atasan. Dalam BUMN, kesalahan memilih direksi atau komisaris dapat dibayar dengan kerugian besar. Dalam pendidikan, kesalahan memilih pemimpin dibayar lebih mahal lagi: satu generasi.

Anak tidak dapat menunggu lima tahun sampai pejabat belajar dari nol.

Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk membalik arah. Caranya bukan dengan pidato tentang profesionalisme, melainkan membangun sistem yang membuat titipan semakin sulit dan kompetensi semakin terlihat.

Pertama, setiap jabatan strategis harus memiliki matriks kompetensi yang diumumkan kepada publik. Bukan uraian tugas yang kabur, melainkan ukuran konkret: pengalaman relevan, keberhasilan memimpin organisasi, pemahaman regulasi, kapasitas mengelola anggaran, integritas, dan sasaran kinerja. Publik berhak mengetahui mengapa seseorang dipilih.

Kedua, bentuk panel seleksi independen untuk posisi tertentu, terutama kepala badan, pejabat eselon I, direksi, dan komisaris BUMN. Panel itu harus memeriksa rekam jejak, konflik kepentingan, kemampuan teknis, serta memublikasikan ringkasan penilaiannya. Presiden tetap memegang hak prerogatif. Namun, hak prerogatif akan lebih bermartabat bila ditopang informasi yang jernih, bukan bisikan di lorong kekuasaan.

Ketiga, semua pejabat harus menandatangani kontrak kinerja yang dapat dibaca masyarakat, dengan evaluasi enam bulanan dan mekanisme pemberhentian yang tegas. Dalam sepak bola, pemain yang terus gagal tidak dipertahankan hanya karena pernah membantu pelatih. Negara seharusnya lebih serius daripada klub sepak bola.

Indonesia ingin menjadi negara maju, tetapi negara maju tidak dibangun oleh tim titipan. Bonus demografi, kecerdasan buatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan transformasi pendidikan membutuhkan orang-orang yang benar-benar mampu bermain pada posisinya.

Kita boleh memiliki stadion terbesar, seragam termahal, dan sorak-sorai paling riuh. Namun, bila pemain dipilih bukan karena kemampuan, jangan bicara tentang juara dunia.

Sebab bangsa besar tidak lahir dari pembagian kursi. Bangsa besar lahir ketika kursi diberikan kepada mereka yang sanggup memikul akibatnya.


Indra Charismiadji
Penulis adalah pemerhati dan praktisi pendidikan dari Universitas Harkat Negeri