Yaitu jalur logistik dan jalur pangan, yang pada akhirnya bermuara pada perubahan inflasi dan kemiskinan, sekaligus memicu pergeseran perilaku konsumsi energi yang berdampak langsung pada beban fiskal negara.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan, sementara tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta penduduk.
Struktur kemiskinan Indonesia juga menunjukkan perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana tingkat kemiskinan di kota sebesar 6,60 persen (11,18 juta orang) dan di desa mencapai 10,72 persen (12,18 juta orang), dengan garis kemiskinan masing-masing Rp663.081 dan Rp610.257 per kapita per bulan serta rata-rata ukuran rumah tangga miskin 4,72 orang per keluarga.
Lonjakan harga BBM nonsubsidi sangat signifikan. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter (sekitar 48,1 persen), sementara Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter (sekitar 66,2 persen).
Pada saat yang sama, harga BBM subsidi tetap ditahan, dengan Pertalite di Rp10.000 dan Solar subsidi di Rp6.800 per liter.
Struktur harga ini menciptakan selisih yang sangat lebar, yaitu sekitar Rp9.400 per liter antara Pertamax Turbo dan Pertalite, serta sekitar Rp16.800 per liter antara Dexlite dan Solar subsidi.
Dalam kerangka teori ekonomi mikro, selisih harga sebesar ini merupakan insentif yang sangat kuat untuk melakukan substitusi konsumsi, sehingga peralihan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi bukan sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi rasional dari perilaku konsumen.
Jika diturunkan secara kuantitatif, total konsumsi BBM nasional berada pada kisaran sekitar 75 juta kiloliter per tahun, dengan porsi BBM nonsubsidi sekitar 30 juta kiloliter.
Dalam kondisi gap harga yang ekstrem, skenario peralihan konsumsi dapat dimodelkan secara konservatif dalam tiga tingkat.
Pada skenario ringan, diasumsikan 10 persen konsumsi nonsubsidi beralih ke subsidi, setara dengan 3 juta kiloliter atau 3 miliar liter. Pada skenario moderat, peralihan mencapai 20 persen atau 6 juta kiloliter, sementara pada skenario berat mencapai 30 persen atau 9 juta kiloliter.
Besaran ini realistis mengingat selisih harga yang mencapai hampir dua kali lipat, terutama pada segmen solar.
Peralihan ini memiliki implikasi langsung terhadap pembengkakan subsidi dan kompensasi energi.
Dengan asumsi konservatif bahwa rata-rata subsidi implisit berada di kisaran Rp5.000 per liter --menggabungkan selisih harga keekonomian dengan harga jual untuk Pertalite dan Solar subsidi—maka tambahan beban fiskal dapat dihitung secara langsung.
Pada skenario ringan, tambahan konsumsi 3 miliar liter menghasilkan beban tambahan sekitar Rp15 triliun. Pada skenario moderat, 6 miliar liter menghasilkan tambahan sekitar Rp30 triliun. Sementara pada skenario berat, 9 miliar liter mendorong tambahan beban hingga Rp45 triliun.
Angka ini belum memperhitungkan kebocoran distribusi dan penyalahgunaan yang secara empiris dapat mencapai 5–15 persen dari total volume subsidi, yang berarti potensi tambahan beban tidak langsung dapat mencapai Rp7,5 hingga Rp22,5 triliun di luar perhitungan utama.
Dengan demikian, total pembengkakan subsidi dan kompensasi energi secara agregat berpotensi berada pada kisaran Rp22,5 triliun pada skenario ringan hingga lebih dari Rp60 triliun pada skenario berat jika memperhitungkan efek kebocoran.
Dalam konteks APBN, tambahan beban sebesar ini bersifat signifikan karena berpotensi menggeser alokasi belanja produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Lebih jauh, pembengkakan ini bersifat paradoks karena terjadi justru ketika kebijakan awal dimaksudkan untuk mengurangi tekanan fiskal melalui penyesuaian harga nonsubsidi.
Di sisi lain, kenaikan BBM nonsubsidi juga tidak seluruhnya diteruskan secara langsung ke inflasi umum yang dirasakan masyarakat karena adanya penahanan harga BBM subsidi. Namun, tekanan harga tidak hilang, melainkan berpindah melalui jalur distribusi.
Kenaikan biaya bahan bakar kendaraan logistik mendorong kenaikan ongkos angkut barang, yang kemudian diteruskan ke harga pangan dan kebutuhan pokok.
Dalam simulasi bertahap, kenaikan harga BBM nonsubsidi diterjemahkan terlebih dahulu menjadi kenaikan biaya logistik sebesar 5 persen pada skenario ringan, 10 persen pada skenario moderat, dan 15 persen pada skenario berat.
Kenaikan biaya ini kemudian sebagian diteruskan ke harga pangan sebesar 30 persen, 40 persen, dan 50 persen pada masing-masing skenario, sehingga menghasilkan kenaikan harga pangan sebesar 1,5 persen, 4,0 persen, dan 7,5 persen.
Dengan menggunakan bobot efektif konservatif sebesar 15 persen untuk kontribusi pangan terhadap tekanan inflasi, kenaikan harga pangan tersebut menghasilkan tambahan inflasi sebesar 0,23 poin persentase pada skenario ringan, 0,60 poin pada skenario moderat, dan 1,13 poin pada skenario berat.
Ditambah dengan kanal langsung dari sektor transportasi sebesar 0,10 hingga 0,35 poin persentase, total tambahan inflasi berada pada kisaran 0,33 poin pada skenario ringan, 0,80 poin pada skenario moderat, dan hingga 1,48 poin pada skenario berat.
Dengan demikian, inflasi nasional berpotensi meningkat dari 3,48 persen menjadi sekitar 3,81 persen hingga mendekati 4,96 persen, dengan rentang paling realistis berada pada 3,78 hingga 4,28 persen.
Kenaikan inflasi ini kemudian meningkatkan garis kemiskinan, yang dalam simulasi naik sekitar Rp3.300–Rp6.600 per kapita per bulan di perkotaan dan Rp4.800–Rp6.100 di perdesaan.
Dalam skala rumah tangga, tambahan beban ini berkisar Rp15 ribu hingga Rp31 ribu per bulan di kota dan Rp23 ribu hingga Rp29 ribu di desa.
Karena sebagian besar rumah tangga rentan berada sangat dekat dengan garis kemiskinan, kenaikan kecil ini cukup untuk mendorong mereka masuk ke dalam kategori miskin.
Dengan pendekatan konservatif, tambahan penduduk miskin diperkirakan berada pada kisaran 1,3 juta hingga 3,4 juta orang, dengan dampak yang relatif lebih besar di wilayah perdesaan.
Dampak ini tidak terdistribusi secara merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Di perkotaan, tekanan terutama muncul melalui kenaikan tarif transportasi, distribusi ritel, dan biaya hidup harian yang cepat terasa, sehingga kenaikan kemiskinan terjadi melalui penurunan daya beli kelas menengah bawah dan pekerja informal.
Dalam skenario moderat, tingkat kemiskinan perkotaan dapat meningkat dari 6,60 persen menjadi sekitar 7,4 persen.
Sebaliknya, di perdesaan, dampaknya lebih dalam karena tingkat kemiskinan awal yang lebih tinggi serta ketergantungan yang lebih besar pada distribusi barang dari luar wilayah.
Dalam skenario yang sama, tingkat kemiskinan desa berpotensi naik dari 10,72 persen menjadi sekitar 12,2 persen, bahkan dapat mendekati 12,9 persen dalam skenario yang lebih berat.
Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan adanya lingkaran kebijakan yang saling berkelindan.
Kenaikan BBM nonsubsidi dimaksudkan untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar dan mengurangi beban negara, namun justru mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi yang memperbesar beban fiskal.
Pada saat yang sama, tekanan biaya tetap merembes ke sektor logistik dan pangan, sehingga inflasi meningkat dan kemiskinan berpotensi bertambah.
Dalam kerangka ini, masalah utama bukan hanya pada tingkat harga, tetapi pada desain kebijakan yang menghasilkan distorsi antara harga pasar dan harga yang diintervensi.
Tanpa perbaikan pada ketepatan sasaran subsidi, pengawasan distribusi, dan efisiensi rantai logistik, kebijakan ini berisiko tidak hanya gagal mengurangi beban fiskal, tetapi juga memperdalam ketimpangan dan kerentanan sosial secara sistemik.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
.jpg)
_(1).jpg)
BERITA TERKAIT: