Potret Buram
Sebagai akademisi sekaligus praktisi yang sehari-hari bersentuhan dengan industri perkapalan di Batam, salah satu kawasan industri maritim terbesar di Indonesia. Penulis menyaksikan sendiri bagaimana masalah demi masalah terus berulang tanpa solusi yang sistemik. Masalah-masalah ini bukan sekadar isu teknis; ini adalah krisis struktural yang menggerogoti daya saing kita di panggung kemaritiman global.
Industri galangan kapal Indonesia yang semestinya menjadi tulang punggung armada nasional masih berjuang dengan manajemen proyek yang fragmentatif. Proses shipbuilding yang terdiri dari setidaknya 10 fase kritis (Desain, Tender, Kontrak, Engineering, Procurement, Konstruksi, Outfitting, Commissioning, Delivery, hingga Garansi) sering kali dikelola secara terpisah-pisah, tanpa platform terpadu yang mampu memvisualisasikan progres secara real-time.
Akibatnya, keterlambatan proyek menjadi hal yang lumrah. Pembengkakan biaya hingga 30-50 persen dari anggaran awal bukan lagi berita mengejutkan. Perusahaan galangan besar maupun kecil sama-sama bergelut dengan masalah yang sama: tidak ada visibilitas data, tidak ada sistem peringatan dini, dan tidak ada analitik kinerja proyek yang berbasis fakta.
Demikian pula untuk ship repair. Sepuluh tahap perbaikan kapal -- mulai dari penerimaan, docking, survey, perencanaan, pengadaan, perbaikan, pengujian, undocking, delivery hingga purna jual -- berjalan layaknya kotak-kotak terpisah yang tidak saling berkomunikasi. Data survey tidak tersambung ke pengadaan.
Hasil pengujian tidak terekam dalam sistem untuk dijadikan referensi perbaikan berikutnya. Ilmu pengetahuan yang seharusnya terakumulasi, justru menguap bersama pergantian teknisi.
Indonesia memiliki lebih dari 24.000 unit armada kapal yang beroperasi di berbagai segmen dari kapal penumpang, kapal kargo, kapal nelayan, hingga kapal ro-ro penyeberangan antar pulau. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan armada kapal terbesar di Asia. Namun ukuran besar tanpa sistem pemantauan yang memadai adalah bencana yang menunggu waktu.
Data membuktikan bahwa 67 persen kecelakaan laut yang terjadi di perairan Indonesia sebenarnya dapat dicegah apabila pemeliharaan kapal dilakukan secara terencana, tepat waktu, dan berbasis data kondisi aktual mesin. Namun kenyataannya, sebagian besar operator kapal Indonesia masih mengandalkan jadwal pemeliharaan manual yang bersifat reaktif -- memperbaiki setelah rusak, bukan mencegah sebelum terjadi.
Tidak adanya sistem Planned Maintenance System (PMS) yang terintegrasi menciptakan setidaknya tiga masalah serius: pemborosan biaya operasional yang mencapai 40 persen lebih tinggi dari seharusnya, risiko keselamatan pelayaran yang terus mengancam jiwa penumpang dan kru, serta ketidaksesuaian data kondisi kapal dengan standar keselamatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tercatat dalam sistem SIMLALA.
Yang lebih mengkhawatirkan, absennya sistem digital work order membuat dokumentasi pekerjaan teknis di lapangan sangat rentan hilang, dimanipulasi, atau tidak dapat diverifikasi. Teknisi yang berpindah tempat kerja membawa serta pengetahuan pemeliharaan di kepala mereka, bukan di sistem yang dapat diakses dan diwariskan.
Di balik krisis infrastruktur fisik, ada krisis yang lebih sunyi namun tidak kalah gawatnya: generasi muda maritim Indonesia yang tumbuh tanpa akses ke ekosistem pengetahuan, jaringan industri, dan data yang relevan untuk karir mereka.
Mahasiswa kelautan dan perikanan, taruna pelayaran, pemuda pesisir, hingga nelayan muda -- mereka adalah masa depan industri maritim kita. Namun mereka berjalan tanpa peta. Tidak ada platform yang menyatukan data riset akademik, informasi beasiswa, peluang karir, jaringan nelayan, direktori galangan kapal, sampai data pasar kemaritiman nasional dalam satu ekosistem digital yang mudah diakses.
Akibatnya, talenta-talenta terbaik kita di sektor maritim akhirnya beralih ke industri lain yang menawarkan ekosistem lebih matang secara digital. Industri maritim kehilangan SDM berkualitas, sementara SDM berkualitas kehilangan rasa memiliki terhadap identitas maritim bangsanya.
Masalah yang menjadi akar dari semua masalah di atas adalah kesenjangan data kemaritiman. Pengambil kebijakan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, BKI, hingga PELNI dan ASDP, seringkali harus membuat keputusan strategis di atas data yang tidak lengkap, tidak mutakhir, dan tidak terintegrasi antar lembaga.
Tidak ada single source of truth untuk kondisi armada kapal nasional. Tidak ada platform yang mempertemukan data teknis galangan dengan kebutuhan pasar. Tidak ada analitik prediktif yang mampu memberi tahu kita berapa banyak kapal yang akan membutuhkan perbaikan besar dalam 12 bulan ke depan, atau sektor mana yang paling membutuhkan investasi infrastruktur perkapalan.
"Tanpa data yang komprehensif dan terintegrasi, kebijakan maritim Indonesia akan terus berjalan seperti seorang nahkoda yang mengemudikan kapal tanpa peta, di tengah malam, tanpa mercusuar."
Tiga Desakan yang Tidak Bisa Ditunda
Kata "darurat" saya pilih dengan seksama dan dengan penuh kesadaran. Ada tiga desakan mendasar yang menjadikan digitalisasi maritim bukan sekadar aspirasi, melainkan sebuah keperluan mendesak yang memiliki tenggat waktu nyata.
Setiap kecelakaan laut yang merenggut nyawa -- apakah itu kapal feri yang tenggelam, kapal nelayan yang hilang kontak, atau kapal kargo yang kandas -- pada dasarnya adalah kegagalan sistem informasi. Kegagalan untuk memantau kondisi mesin secara real-time. Kegagalan untuk mengeksekusi jadwal pemeliharaan tepat waktu. Kegagalan untuk mendeteksi anomali sebelum berkembang menjadi bencana.
Dengan teknologi AI yang tersedia saat ini, prediksi kerusakan komponen kritis kapal dapat dilakukan jauh sebelum kegagalan terjadi. Machine learning yang dilatih dengan data riwayat pemeliharaan, running hours, dan kondisi mesin mampu mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini bukan teknologi masa depan -- ini teknologi yang sudah bisa diimplementasikan hari ini.
Setiap hari kita menunda digitalisasi sistem pemeliharaan armada, kita menanggung risiko yang tidak perlu. Ini bukan soal efisiensi bisnis semata -- ini soal tanggung jawab moral negara kepulauan terhadap warga yang menggantungkan hidupnya di atas laut.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Namun target tanpa infrastruktur data adalah slogan kosong. Sementara kita masih berdebat soal urgensi digitalisasi, negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam telah berlari kencang membangun ekosistem maritim digital mereka.
Port of Singapore Authority (PSA) sudah mengoperasikan pelabuhan berbasis AI dan IoT selama bertahun-tahun. Filipina tengah mengembangkan sistem pemantauan armada nelayan berbasis satelit. Vietnam mengintegrasikan data galangan kapal mereka dalam platform nasional untuk menarik investor asing.
Di Batam, yang secara geografis berhadapan langsung dengan Singapura, saya menyaksikan paradoks yang menyedihkan: galangan kapal di seberang Selat Riau beroperasi dengan sistem digital yang canggih, sementara beberapa galangan di sisi Indonesia masih menggunakan dokumen cetak dan laporan verbal. Selisih produktivitas ini langsung tercermin dalam selisih daya saing dan nilai kontrak.
Indonesia tengah menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif kita memuncak dalam satu hingga dua dekade ke depan. Di sektor maritim, ini adalah peluang emas yang tidak akan datang dua kali.
Namun bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika disertai dengan ekosistem yang mampu menyerap, mengembangkan, dan mempertahankan talenta. Generasi muda maritim yang terhubung dengan platform digital yang dapat mengakses data industri, jaringan profesional, peluang riset, dan asisten kecerdasan buatan 24 jam akan menjadi generasi yang produktif dan inovatif.
Sebaliknya, generasi muda maritim yang dibiarkan berjalan tanpa ekosistem digital akan segera berpaling ke sektor lain yang lebih menjanjikan secara digital. Jendela peluang ini terbuka hanya dalam hitungan tahun, bukan dekade.
Penutup
Penulis lahir dan besar di kota yang dikelilingi laut. Dari Batam, saya bisa melihat cakrawala yang sama yang dilihat oleh para pelaut nusantara selama berabad-abad. Laut ini adalah urat nadi peradaban kita, warisan leluhur, dan harta karun masa depan.
Namun laut yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi kuburan. Dan industri maritim yang tidak bertransformasi secara digital. Di era di mana data adalah infrastruktur baru perekonomian sedang berjalan menuju tepi jurang.
Platform-platform kecerdasan buatan yang kini mulai hadir di sektor kemaritiman Indonesia bukan sekadar produk teknologi. Mereka adalah mercusuar -- lentera digital yang menerangi bagian-bagian gelap dari ekosistem maritim kita yang terlalu lama dibiarkan tanpa cahaya data.
Digitalisasi maritim bukan tentang mengganti manusia dengan mesin. Ini tentang memberi manusia -- teknisi galangan, nakhoda kapal, pemuda pesisir, pengambil kebijakan -- alat yang setara dengan besarnya tantangan yang mereka hadapi. Ini tentang memastikan bahwa 17.499 pulau kita, 24.000 kapal kita, dan jutaan jiwa yang menggantungkan hidupnya pada laut kita, mendapat perlindungan terbaik dari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia.
Saatnya Indonesia tidak lagi bicara tentang potensi maritim. Saatnya kita membuktikannya dengan data, dengan sistem, dengan kecerdasan, dan dengan kemauan politik yang nyata untuk bertransformasi. Darurat digitalisasi maritim sudah berlangsung cukup lama. Waktunya untuk merespons.
Ahlan ZulfakhriPraktisi Teknologi Maritim dan Dosen Politeknik Negeri Batam
BERITA TERKAIT: