Prabowo ke Washington: Negosiasi Ekonomi dan Diplomasi Total untuk Gaza

Inisiatif yang diarsiteki oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, muncul sebagai respons radikal terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan sistemik diplomasi tradisional dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. 

Namun, di balik janji efisiensi dan stabilitas, kehadiran BoP membawa gelombang kecemasan yang mendalam mengenai masa depan multilateralisme dan prinsip kedaulatan negara. 

Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam struktur ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai ambisi strategis untuk menempatkan Jakarta di episentrum penyelesaian krisis global, meskipun langkah tersebut memicu perdebatan sengit mengenai biaya finansial, risiko keamanan pasukan, dan potensi pengikisan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Board of Peace secara formal didirikan melalui penandatanganan Piagam di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 22 Januari 2026. Meskipun landasan hukum awalnya merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803/2025 yang memberikan mandat transisional untuk rekonstruksi Gaza, BoP dalam perkembangannya telah bermutasi menjadi sebuah entitas yang jauh lebih luas dan independen dari sistem multilateral konvensional. 

Analisis terhadap piagamnya menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi model korporasi yang sangat terpusat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Ketua (Chairman), yang dijabat secara absolut oleh Donald
J. Trump. Anatomi dan tata Kelola BoP ini bergeser ke model korporasi global.

Struktur BoP dirancang untuk bekerja dengan agilitas tinggi, memintas kebuntuan birokrasi yang sering menghambat misi perdamaian PBB, namun efisiensi ini dibayar dengan hilangnya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan (checks and balances). 

Berdasarkan Piagam BoP, Ketua memiliki kewenangan tunggal untuk mengundang anggota, memveto keputusan dewan, dan memegang kontrol atas seluruh entitas, termasuk National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). 

Partisipasi negara anggota bersifat mutlak ("all-or-nothing"), di mana piagam melarang adanya reservasi atau pengecualian terhadap pasal-pasal tertentu, memaksa negara anggota untuk tunduk sepenuhnya pada visi Ketua. Model tata kelola ini menciptakan apa yang oleh beberapa pengamat hukum internasional disebut sebagai "pengadilan kekaisaran" (imperial court) daripada organisasi internasional yang demokratis. 

Status Trump sebagai Ketua bukan melekat pada jabatannya sebagai Presiden AS, melainkan posisi personal yang tetap berlaku meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, kecuali ia mengundurkan diri secara sukarela. 

Hal ini menciptakan preseden di mana seorang individu dapat mengendalikan sumber daya internasional dan mandat keamanan di luar kerangka akuntabilitas publik nasional maupun internasional.

Personalisasi Diplomasi Global dan Dominasi Tangan Donald Trump

Publik global menaruh perhatian besar pada ambisi Trump untuk mendefinisikan ulang arsitektur keamanan pasca Perang Dunia II sesuai dengan visinya sendiri, yang sering kali bersifat "America First" namun dikemas dalam narasi perdamaian global. 

Dominasi ini memicu kekhawatiran bahwa BoP akan menjadi instrumen untuk mempersonalisasi diplomasi global, di mana perdamaian diperlakukan sebagai komoditas transaksional. 

Para kritikus, terutama dari kalangan diplomat Eropa, menuduh Trump menggunakan BoP untuk meminggirkan PBB dan menciptakan tatanan dunia baru yang hanya berpihak pada sekutu dekat Washington.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengambilalihan fasilitas United States Institute of Peace (USIP) di Washington, yang kini secara sepihak dinamakan Donald J. Trump U.S. Institute of Peace. 

Langkah ini dilakukan melalui serangkaian tindakan eksekutif yang memecat hampir seluruh staf ahli dan pimpinan lembaga tersebut untuk digantikan oleh loyalis Trump. 

Meskipun tindakan ini sedang dalam proses litigasi di pengadilan federal, administrasi Trump tetap meluncurkan logo BoP yang menggunakan citra bangunan USIP, menandakan niat untuk menjadikan fasilitas tersebut sebagai markas permanen BoP.

Transformasi USIP menjadi instrumen pribadi Trump menunjukkan pergeseran dari lembaga riset perdamaian independen menjadi pusat operasional bagi kebijakan luar negeri yang transaksional. 

Simbolisme ini sangat kuat, lokasi rapat perdana pada 19 Februari 2026 sengaja dipilih di bangunan tersebut untuk memvalidasi kendali Trump atas narasi perdamaian Amerika dan global. 

Bagi banyak sekutu tradisional AS di Eropa, seperti Perancis dan Jerman, langkah-langkah ini dianggap sebagai pengabaian terhadap sistem berbasis aturan (rule-based order) dan transisi menuju "kekuasaan melalui hukum" (rule by law) daripada supremasi hukum.

Strategi "New Gaza": Visi Ekonomi dan Transformasi Fisik Wilayah

Target jangka pendek dari Board of Peace adalah implementasi fase kedua dari rencana perdamaian Gaza, yang mencakup demiliterisasi total Hamas dan transisi kekuasaan kepada NCAG. 

Namun, inti dari rencana ini adalah "Master Plan" yang dipresentasikan oleh Jared Kushner di Davos, yang membayangkan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah". 

Visi ini mentransformasi wilayah yang hancur akibat perang menjadi hub ekonomi pasar bebas yang berfokus pada pariwisata mewah, teknologi, dan industri canggih. 

Sementara disisi lain pemerintah Indonesia melalui Kementerian luar negeri telah menyampaikan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam demiliterisasi gaza dan misi tempur. 

Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan focus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan Kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi palestina

Meskipun rencana yang disampaikan Jared Kushner ini menjanjikan kemakmuran ekonomi dengan proyeksi PDB mencapai 10 miliar dolar AS pada 2035, terdapat kritik tajam mengenai hilangnya ruang hidup tradisional rakyat Palestina.

Rencana Kushner secara eksplisit menyebutkan penghapusan kota-kota di Gaza Utara seperti Beit Lahia dan Jabalia untuk digantikan dengan zona industri dan pertanian. 

Selain itu, perumahan yang direncanakan memiliki kepadatan yang lebih tinggi dengan ruang terbuka yang lebih sempit dibandingkan sebelum perang, memicu tuduhan adanya "gentrifikasi konflik" yang memarjinalkan penduduk asli demi kepentingan investor.

Proyeksi pembangunan fisik ini juga mencakup pembangunan 170 hingga 180 menara mewah di sepanjang pantai Mediterania, yang digambarkan dalam citra yang dihasilkan AI sebagai kompleks resor yang menyerupai Dubai atau Singapura. 

Namun, rencana tersebut tidak menjelaskan bagaimana kepemilikan tanah warga Palestina akan diakomodasi atau apakah mereka yang kehilangan rumah akan memiliki akses ke properti baru yang mahal tersebut. 

Ketidakhadiran perwakilan Palestina dalam perancangan master plan ini memperkuat persepsi bahwa Gaza sedang diperlakukan sebagai real estat kosong yang siap dikembangkan oleh kepentingan luar. 

Hal ini harus menjadi perhatian dan konsens Presiden Prabowo, bahwa dalam rapat perdana Board of Peace, Indonesia harus mengusulkan, mendorong dan memastikan Palestina menjadi anggota Board of Peace dengan hak yang sama dengan negara anggota lainnya. Palestina penting dilibatkan menjadi anggota Board of Peace karena beberapa alasan, Pertama Adalah soal Keadilan dan Kesetaraan. 

Palestina memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. 

Kedua tentang Pengakuan Internasional, Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan menjadi pengakuan internasional atas hak-hak mereka dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan Israel. 

Ketiga Adalah soal Pengaruh dalam Proses Perdamaian, Sebagai anggota Board of Peace, Palestina akan memiliki suara dan pengaruh dalam proses perdamaian, sehingga dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dan dilindungi. 

Keempat Meningkatkan Legitimasi, Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan meningkatkan legitimasi proses perdamaian dan memperkuat dukungan internasional untuk solusi dua negara. 

Kelima Adalah Mendorong Dialog dan Kerjasama, Keanggotaan Palestina di Board of Peace dapat mendorong dialog dan kerjasama antara Palestina dengan masyarakat internasional. 

Perlu diingat bahwa keanggotaan Palestina di Board of Peace harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dinamika Poros Teluk: Dampak Rivalitas Arab Saudi dan UEA terhadap BoP

Masa depan Board of Peace sangat dipengaruhi oleh stabilitas aliansi antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang saat ini berada pada titik terendah akibat persaingan pengaruh di berbagai teater konflik regional. 

Rivalitas ini menciptakan tantangan bagi Trump dalam menjaga kohesi BoP, mengingat kedua negara adalah donor potensial utama yang diharapkan menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi Gaza yang diperkirakan mencapai 25 miliar dolar AS hingga 50 miliar dolar AS.

Ketegangan militer telah pecah di wilayah Hadramawt dan Al-Mahra, Yaman, di mana pasukan dukungan Saudi melalui Presidential Leadership Council (PLC) baru-baru ini menggeser milisi dukungan UEA dari Southern Transitional Council (STC). 

Konflik ini memuncak pada Januari 2026 dengan pembubaran STC dan pengusiran pengaruh formal UEA dari wilayah perbatasan Saudi, sebuah langkah yang dianggap oleh Riyadh sebagai perlindungan terhadap integritas teritorial dan keamanan maritimnya. 

Persaingan serupa terjadi di Sudan, di mana Saudi mendukung Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sementara UEA dituduh memasok senjata kepada milisi Rapid Support Forces (RSF), menciptakan fragmentasi kekuasaan yang memperburuk krisis kemanusiaan.

Dalam konteks Board of Peace, UEA tampil lebih proaktif dengan mendukung inisiatif Trump dan merancang rencana pembangunan kompleks perumahan di wilayah yang masih diduduki militer Israel.

Sebaliknya, Arab Saudi bersikap lebih berhati-hati, menuntut agar kontribusi finansialnya dilindungi dari ketidakpastian politik AS dan memastikan bahwa proses perdamaian tidak hanya menjadi kedok bagi pengusiran etnis.

Perbedaan ini membuat Washington harus memainkan peran sebagai wasit di antara dua mitra terpentingnya di Teluk, yang kegagalannya dapat mengancam aliran dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan "New Gaza".

Agenda Rapat Perdana di Washington: Langkah Menuju Operasionalisasi

Rapat perdana pada 19 Februari 2026 di Washington dirancang untuk mengamankan dua pilar utama bagi keberlangsungan BoP yaitu pendanaan massal dan kesiapan pasukan lapangan. 

Pertemuan ini akan dihadiri oleh setidaknya 21 kepala negara dan anggota Executive Board untuk membahas finalisasi aturan pelibatan bagi International Stabilization Force (ISF).

Agenda utama yang akan dibahas meliputi:

1. Dana Rekonstruksi: Trump diperkirakan akan mengumumkan komitmen miliaran dolar dari negara-negara anggota untuk membiayai tahap awal pembangunan "New Rafah", dengan penekanan pada investasi swasta sebagai penggerak utama.

2. Operasionalisasi ISF: Penetapan komando terpusat bagi pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza untuk menggantikan IDF di zona-zona tertentu dan melatih kepolisian Palestina yang baru.

3. Finalisasi Mandat NCAG: Memberikan wewenang administratif penuh kepada komite technokrat Palestina untuk mengelola urusan sipil harian, meskipun komite ini saat ini masih mengalami hambatan operasional untuk masuk ke wilayah Gaza.

4. Penandatanganan Kesepakatan Bilateral: Termasuk penandatanganan Agreement of Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah lama dinegosiasikan, yang akan menurunkan hambatan perdagangan secara signifikan bagi kedua negara.

Rapat ini juga menjadi ajang bagi Trump untuk menunjukkan bahwa BoP memiliki legitimasi internasional yang luas, meskipun sebagian besar negara Uni Eropa dan sekutu Barat lainnya tetap absen atau hanya mengirimkan perwakilan tingkat rendah. 

Lokasi pertemuan di USIP yang baru diganti namanya juga akan menjadi pernyataan simbolis tentang berakhirnya era institusi perdamaian tradisional yang didanai pemerintah demi model organisasi internasional yang digerakkan oleh kepemimpinan personal dan modal swasta.

Posisi Indonesia: Antara Ambisi Kepemimpinan dan Dilema Konstitusional

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu keputusan paling berisiko dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dengan berkomitmen mengirimkan hingga 8.000 pasukan TNI dan iuran sebesar 1 miliar dolar AS, Prabowo berusaha memastikan bahwa suara negara Muslim terbesar di dunia memiliki bobot dalam menentukan masa depan Palestina. 

Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah dominasi sepihak Israel dan AS dalam mengelola pasca-konflik Gaza.

Namun, di dalam negeri, keputusan ini memicu resistensi luas. Organisasi seperti MUI, Muhammadiyah, YLBHI, KontraS, dan Imparsial menilai keanggotaan dalam BoP melanggar Pembukaan UUD 1945 karena memberikan legitimasi kepada lembaga yang dikendalikan secara personal oleh Trump dan mengabaikan representasi politik rakyat Palestina sendiri. 

Munculnya petisi dari 9.000 cendekiawan Muslim menunjukkan adanya jurang pemisah antara ambisi diplomatik pemerintah dan sentimen akar rumput yang melihat BoP sebagai instrumen neo- kolonialisme.

Menteri Pertahanan dan Panglima TNI telah mulai melakukan skrining terhadap pasukan yang akan dikirim, dengan fokus pada pengalaman operasi kemanusiaan dan kemampuan konstruksi guna mendukung pembangunan kembali infrastruktur dasar di Gaza.

Meskipun demikian, kekhawatiran mengenai siapa yang akan menanggung biaya operasional pasukan di lapangan tetap menjadi pertanyaan besar di DPR, mengingat PBB biasanya memberikan kompensasi bagi pasukan perdamaian, sementara BoP menuntut kontribusi mandiri dari negara pengirim.

Persoalan Iuran 17 Triliun: Efek APBN dan Transparansi

Komitmen finansial sebesar Rp16,7 hingga Rp17 triliun merupakan beban yang sangat signifikan bagi anggaran negara Indonesia. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa dana ini akan bersumber dari APBN, dengan kemungkinan besar diambil dari alokasi anggaran Kementerian Pertahanan, yang berarti pengurangan sekitar 9 persen dari total belanja pertahanan nasional. 

Kritik dari masyarakat sipil menyoroti bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk sektor-sektor mendesak seperti rehabilitasi bencana di Sumatera Utara dan penguatan jaringan pengaman sosial.

Sebagai mitigasi terhadap tekanan publik, Presiden Prabowo telah memberikan klarifikasi bahwa pembayaran 1 miliar dolar AS tersebut bukan merupakan "biaya masuk" wajib, melainkan komitmen untuk dana rekonstruksi yang bersifat sukarela. 

Namun, Piagam BoP secara jelas menyatakan bahwa status keanggotaan permanen bergantung pada kontribusi tersebut, menciptakan ketidakpastian mengenai posisi Indonesia jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal.

Pemerintah juga sedang menjajaki skema pembiayaan alternatif melalui keterlibatan sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), meskipun transparansi mengenai bagaimana dana ini akan dikelola oleh entitas yang dipimpin Trump tetap menjadi titik lemah dalam narasi pemerintah.

Navigasi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Board of Peace merupakan eksperimen geopolitik yang berani sekaligus berbahaya, menandai pergeseran dari multilateralisme inklusif menuju tatanan transaksional yang dipimpin oleh figur kuat.

Bagi dunia, ini adalah pengujian apakah perdamaian dapat "dibeli" melalui pembangunan ekonomi yang agresif namun mengabaikan proses politik yang inklusif. 

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BoP adalah pedang bermata dua yang menuntut keseimbangan antara realisme ekonomi dan idealisme konstitusional.

Rapat perdana di Washington akan menjadi indikator kunci apakah BoP akan berfungsi sebagai fasilitator akselerasi kemerdekaan Palestina yang berdaulat atau sekadar menjadi administrator dari sebuah wilayah yang diduduki secara ekonomi. 

Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa kontribusi Rp17 triliun dan ribuan pasukan TNI tidak hanya berakhir sebagai penyokong agenda pribadi Donald Trump, melainkan benar-benar memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian yang adil sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia. 

Keberhasilan Indonesia dalam menuntut peran aktif teknokrat Palestina dan menolak penghapusan identitas wilayah melalui narasi pembangunan akan menentukan apakah keterlibatan ini adalah jalan menuju harapan baru atau awal dari ketergantungan geopolitik yang lebih dalam. 

Jika Board of Peace tidak efektif dalam mempercepat kemerdekaan Palestina, Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa opsi strategis. Pertama, Indonesia dapat menarik diri dari Board of Peace jika arah institusi tersebut menyimpang dari prinsip kemerdekaan Palestina atau tidak sejalan dengan solusi dua negara. Ini adalah langkah politik yang strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina. 

Kedua, Presiden Prabowo dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam dan Timur Presiden untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional. Ini dapat mencakup upaya meningkatkan kesadaran internasional tentang isu Palestina dan mencari dukungan dari negara- negara lain.

Ketiga, Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Palestina, seperti pengiriman pasukan perdamaian atau bantuan kemanusiaan, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. 

Keempat, Presiden Prabowo dapat menggunakan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam dan meningkatkan dukungan internasional untuk perjuangan Palestina. 

Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki berbagai opsi strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina jika Board of Peace tidak efektif.

Penutup

Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC merupakan momen yang sarat simbol dan kalkulasi politik yang kompleks.

Dalam lawatan ini, Prabowo membawa dua agenda besar yang tampak berjalan paralel namun sesungguhnya saling terkait, menandatangani kesepakatan dagang dengan Presiden Donald Trump dan menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) yang juga diprakarsai oleh Trump.

Pertanyaan besar yang mengemuka di publik bukan hanya tentang apa yang akan dijual Prabowo, tetapi juga apakah ia pulang membawa hasil konkret atau sekadar legitimasi politik di panggung global.

Dari sisi ekonomi, apa yang "dijual" Prabowo cukup jelas. Pemerintah Indonesia, melalui rapat terbatas di Hambalang sehari sebelum keberangkatan, telah mematok target yang sangat konkret yaitu menandatangani Reciprocal Trade Agreement (ART) atau perjanjian dagang timbal balik dengan AS. Ini adalah buah dari negosiasi yang telah berlangsung sejak 2025.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah menyebutkan adanya penurunan tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Ini bukan sekadar seremoni. 

Prabowo menegaskan bahwa setiap posisi tawar yang diambil harus mampu meningkatkan produktivitas industri dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

Jadi, secara pragmatis, yang "dijual" Prabowo di Washington adalah stabilitas ekonomi dan pasar Indonesia, dengan imbalan berupa akses pasar yang lebih luas dan investasi yang diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Misi ini jelas bukan panggung politik semata, melainkan kebutuhan riil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pertanyaan kritis muncul pada agenda kedua, Rencana Menghadiri Rapat Perdana Board of Peace. Apakah kehadiran Prabowo di dewan yang dipimpin Trump ini adalah sebuah misi perdamaian yang tulus, atau hanya langkah untuk mendapatkan legitimasi politik di mata internasional? Opini publik awalnyaa sangat skeptis. 

Banyak pengamat dan organisasi Islam di Indonesia menolak keterlibatan  Indonesia  dalam  BoP.  Mereka  memandang  inisiatif  ini  sebagai bentuk "neokolonialisme" versi baru, di mana negara-negara kaya "membeli" kursi di dewan perdamaian dengan mahar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota tetap, mirip dengan "Dewan Keamanan versi bayaran".

Ketiadaan perwakilan Palestina di dewan ini juga memicu kecurigaan bahwa BoP lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan Israel dan AS, bukan untuk kemerdekaan penuh Palestina.

Namun, narasi yang coba dibangun Prabowo berbeda. Ia tidak datang sebagai "pembeli" kursi, melainkan sebagai "suara moral" dari negara Muslim terbesar di dunia. 

Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat non-permanen dan dapat keluar kapan saja . Lebih dari itu, Prabowo tidak hanya akan hadir sebagai peserta pasif. Ia berencana untuk secara vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan pemulihan Gaza dalam forum tersebut.

Di sinilah letak "drama" diplomasinya. Prabowo seolah mencoba menjinakkan "macan" (dalam hal ini, inisiatif Trump yang kontroversial) dari dalam. Dengan bergabung, ia memiliki akses untuk memengaruhi diskusi tentang tata kelola Gaza pasca-konflik, yang tidak akan ia dapatkan jika berada di luar dan hanya mengkritik. 

Ini adalah realpolitik, terkadang, untuk menyuarakan perdamaian, Anda harus duduk satu meja dengan musuh dan mereka yang Anda curigai.

Apa yang Akan Dibawa Pulang Prabowo?

Lalu, apa yang akan dibawa pulang Prabowo ke Indonesia? Jika semuanya berjalan sesuai rencana, setidaknya ada tiga "buah" yang bisa dipetik:

1. Kesepakatan Dagang yang Konkret: Ini adalah "low-hanging fruit" atau buah yang paling mudah dipetik. Penandatanganan ART akan menjadi pencapaian nyata yang bisa segera dikomunikasikan ke publik sebagai bukti keberhasilan diplomasi ekonomi. Ini akan meredam kritik bahwa kunjungan ini hanya buang-buang waktu dan anggaran.

2. Peran Global yang Lebih Berat: Komitmen untuk mengirimkan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional adalah langkah besar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara, tetapi siap bertindak. Jika terwujud, ini akan menjadi kontribusi perdamaian paling signifikan sejak misi Garuda di Timur Tengah. Ini adalah "pulang" membawa tanggung jawab, sekaligus prestise.

2. Legitimasi di Mata Domestik: Ini adalah target yang paling halus, namun paling krusial. Prabowo perlu membuktikan kepada publik Indonesia, khususnya kelompok Muslim, bahwa langkahnya bergabung dengan BoP tidak mengkhianati perjuangan Palestina. Beberapa organisasi Islam besar mulai melunakkan kritik mereka setelah berdialog dengan pemerintah, bergeser dari fokus pada kemerdekaan ke isu keamanan dan kemanusiaan yang lebih luas di Gaza.

Jika Prabowo berhasil menunjukkan bahwa suaranya didengar di Washington, maka ia akan pulang dengan membawa legitimasi politik yang kuat bahwa kebijakan luar negerinya dihormati.
Jadi, apakah ini hanya panggung politik? Tidak sepenuhnya.

Panggung itu ada, tetapi di atas panggung itulah transaksi dan negosiasi sesungguhnya terjadi. Prabowo pergi ke AS untuk "menjual" citra Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil dan negara Muslim yang moderat. 

Sebagai imbalannya, ia ingin membawa pulang kontrak dagang untuk menggerakkan ekonomi dan pengaruh politik untuk ikut menentukan nasib Gaza dan Kemerdekaan Palestina.

Kunjungan ini adalah perjalanan di atas tali tipis. Di satu sisi, Prabowo harus memuaskan Trump sebagai tuan rumah dengan menunjukkan komitmen pada inisiatif BoP. Di sisi lain, ia harus pulang dengan kepala tegak, membuktikan bahwa ia tidak menggadaikan prinsip dukungan untuk Palestina demi keuntungan ekonomi jangka pendek. 

Jika ia berhasil menyeimbangkan keduanya, maka ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan masterclass diplomasi di era geopolitik yang semakin transaksional.

*Penulis merupakan Wakil Rektor Universitas Jakarta, Founder Youth Organization of Islamic Cooperation ( OIC Youth ), dan Ketua Umum DPP KNPI