Bukti pengaruh Jokowi masih cukup kuat dalam kekuasaan saat ini bisa dilihat dari terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Cerita Elida Netti, kuasa hukum Eggi Sudjana, langsung maupun tidak langsung, mengungkapkan hal itu. Bagaimana mudah dan cepatnya terbit SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, setelah menemui Jokowi di rumahnya di Solo.
Saat Islah Bahrawi, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, mencoba menyeret Jokowi dalam kasus kuota haji yang dihadapinya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, langsung memastikan bahwa Jokowi tak terlibat. Ini juga bukti bahwa betapa masih kuatnya pengaruh Jokowi dalam kekuasaan.
Kekuasaan sendiri yang membantah, meski kemudian agak diralat. Yang diperiksa KPK kemarin hanyalah mantan Menpora, Dito Ariotedjo. Nasib mantan ada kalanya memang begitu, tapi itu tidak buat Jokowi.
Ahmad Ali yang rumahnya pernah digeledah KPK dan disita uang sekitar Rp2 miliar, tapi saat ini, saat sudah bergabung dengan PSI dan ditunjuk sebagai Ketua Harian PSI, tak terdengar lagi kabar kelanjutan atau asal-usul tentang penyitaan uang itu sebetulnya terkait apa?
Orang juga kemudian mengaitkan karena masih kuatnya pengaruh Jokowi dalam kekuasaan. Tapi, tentu saja ini juga akan dibantah. Semua orang sama di mata hukum. Di mata pencaharian memang selalu tidak sama.
Pengaruh Jokowi dalam hal elektoral, apakah masih sama kuatnya dengan pengaruh Jokowi dalam hal kekuasaan? Kalau tidak, kenapa begitu banyak elite NasDem, PDIP, Golkar, dan lain-lain seperti berbondong-bondong hijrah ke PSI?
Apakah karena masih cukup kuatnya pengaruh Jokowi dalam kekuasaan, maka otomatis pengaruh Jokowi dalam elektoral juga masih kuat? Bisa jadi. Tapi, pengaruh kekuasaan dan pengaruh elektoral tak bisa selalu disamakan.
Ada kalanya yang berkuasa juga tumbang atau tak bisa apa-apa. Buktinya suara PSI dalam dua kali Pemilu tak naik secara signifikan, kendati sudah menjual nama Jokowi. Bahkan, saat Jokowi masih sangat berkuasa sebagai Presiden.
Suara PDIP pun sebetulnya juga begitu. Ada atau tidak ada Jokowi, suara PDIP sejak dulu juga sudah besar seperti saat ini.
Maka agak berani juga pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai "Kadang Gajah" dan bukan lagi "Kandang Banteng".
Entah apa ukuran yang sedang dipakai Kaesang? Ataukah hanya sekadar semangat tanpa ada perhitungan tersendiri? Tapi Jokowi, konon, sangat menyetujuinya.
Bukti pengaruh elektoral Jokowi masih cukup kuat bisa dilihat dari hasil survei. Memang, sebelum ini, hasil survei dari lembaga survei terkemuka di negeri ini masih menunjukkan tingkat kesukaan yang masih cukup tinggi terhadap Jokowi.
Tapi, bukankah survei itu seperti cuaca yang bisa berubah-ubah alias tidak tetap? Saat ini survei terhadap kepercayaan responden terhadap keaslian ijazah Jokowi saja udah menurun tajam, dari yang sebelumnya begitu tinggi. Responden makin yakin bahwa ijazah Jokowi palsu seperti keyakinan Roy Suryo cs.
Ramainya orang berkunjung ke rumah Jokowi, sebetulnya itu tak bisa dijadikan patokan bahwa pengaruh elektoral Jokowi masih cukup kuat.
Sebab itu bisa saja alami dan bisa tidak, dan tidak menunjukkan sesuatu gejala yang bisa menyimpulkan keseluruhannya.
Orang berbondong-bondong masuk PSI saat ini tentulah menyakini pengaruh Jokowi dalam kekuasaan dan electoral masih cukup kuat.
Kalau tidak, mustahil mereka mau bergabung. Tapi yakinlah pengaruh dalam electoral itu bisa naik dan bisa juga turun seperti keyakinan orang terhadap keaslian ijazah Jokowi.
Makanya Ahmad Ali yakin sekali, kalau Prabowo Subianto melepaskan Gibran Rakabuming Raka, justru akan menjadi petaka buat Prabowo sendiri, bukan terhadap Gibran atau Jokowi, atau PSI.
Memang, pengalaman mengajarkan jangan pernah meremehkan Jokowi dalam kondisi apa pun, bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun.
Sekali lawan politik Jokowi meremehkan Jokowi, maka biasanya saat itulah awal dari kekalahannya.
Makanya Prabowo terlihat sangat berhati-hati untuk menghadapi pengaruh Jokowi dalam kekuasaan dan elektoral sekaligus.
BERITA TERKAIT: